Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA,PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
ketentuan huruf C peraturab menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, gubernur dapat memperluas praktek penyusunan perjanjian kinerja sesuai kebijakan internal
1. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (lembaga negara tahun 2014 nomor 6, tambahan lembaran negara nomomr 5494)
2. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
3. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
4. peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
5. peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah
6. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi lampung tahun anggaran 2015-2019
7. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang petunjuk penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas pelaporan kinerja instansi pemerintahan provinsi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 63 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENILAIAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 2 peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, dalam rangka pengelolaan keuangan negera yang efektif, efisien, transparan dan aktuatable maka gubernur wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan peedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah
1. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
2. undang-undang nomor 1 tahun tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
4. peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah
5. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang penilaian, pengendalian dan pemantauan risiko di lingkungan pemerintah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 41 Tahun 2017
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ( Satgas Saber Pungli) Provinsi Lampung, t erlu didukung pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung;
b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, agar pe1aksanaannya berjalan tertib dan lancar, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Larnpung Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Gubemur Lampung;
I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2001;
3. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
5. lnstruksi Presiden Nornor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tabun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubemur Lampung Nornor 1 Tabun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
Peraturan tentang Perencanaan Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran. Standar Biaya Masukan dan Biaya Penyelidikan dan Penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
5 hlm, Lampiran 8 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang MEKANISME DAN TATAKERJA TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
ditetapkan peraturan gubernur lampung nomor 36 tahun 2016 tentang mekanisme dan tatakerja tenaga ahli pemerintah provinsi lampung, dalam rangka upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pencapaian program prioritas pemerintah provinsi lampung, perlu mengangkat tenaga ahli pemerintah provinsi lampung yang profesional pada bidang tertentu di pemerintah provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
3. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
4. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
5. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
6. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
7. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
8. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
9. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang pemerintahan administrasi pemerintahan
10. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
11. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
12. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja industri instansi pemerintahan
13. peraturan pemerintahan nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintahan
14. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
15. peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2016 tentang perangkat daerah
16. peraturan presiden nomor 87 tahun 2014
17. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011
18. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
19. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
20. peraturan gubernur lampung nomor 93 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan penelitian dan pengembangan daerah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang mekanisme dan tatakerja ahli pemerintahan provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PELKASANA KEMITRAAN AGRIBISNIS PETERNAKAN DI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 67 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 peraturan daerah provinsi lampung nomor 30 tahun 2014 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, perlu dilakukan kemitrian agribisnis peternakan di provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
3. undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecul dan menengah
4. undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan
5. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
7. peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1977 tentang usaha peternakan
8. peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan
9. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
10. peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2013 tentang pemberdayaan peternakan
11. peraturan menteri pertanian nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tahun 2016 tentang pemasukan ternak ruminansia besar ke dalam wilayah negara RI
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 30 tahun 2014 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pedoman pelaksanaan kemitraan agribisnis peternakan di provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 71 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DISTRIBUSI GABAH
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 3, dan pasal ayat 5 peraturan daerah provinsi lampung nomor 7 tahun 2017 tentang pengelolaan distribusi gabah, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang pelaksanaan pengawasan dan pengendalian distribusi gabah
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
4. peraturan menteri pertanian selaku ketua harian dewan ketahanan pangan nomor 71/Permen/PP.200/12/2015 tentang pedoman harga pembelian gabah dan beras di luar kualitas oleh pemerintah
5. peraturan menteri perdagangan nomor 29/M-DAG/PER/5/2017 tentang perdagangan antar pulau
6. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
7. peraturan daerah provinsi lampung nomor 7 tahun 2017 tentang pengelolaan distribusi gabah
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pelaksanaan pengewasan dan pengendalian distribusi gabah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017
ABSTRAK:
meningkatkan aksses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat
1. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. undang-undanng nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
3. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
4. peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pengadaan pendidikan
5. peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah
6. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
7. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 8 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bentuan operasional sekolah
8. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 14 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi lampung tahun anggaran 2017
peraturan gubernur lampung ini memutuskan tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah daerah provinsi lampung tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK:
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyempurnaan dalam penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan melalui mekanisme alur rujukan yang efektif dan efisien serta berpedoman kepada sistem rujukan pelayanan kesehatan
1. undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
2. undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
4. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
5. undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional
6. undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
7. undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit
8. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
9. undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan kesehatan
10. undang-undang nomor 40 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan
11. peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
12. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi
13. peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
14. peraturan menteri kesehatan nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota
15. peraturan menteri kesehatan nomor HK.02.02/Menkes/095/I/2010 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan
16. peraturan menteri kesehatan nomor 391 tahun 2014 tentang pedoman penetapan rumah sakit regional
peraturan gubernur ini memutuskan tentang perubahan kedua atas peraturan gubernur lampung nomor 43 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 47 Tahun 2017
STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 47,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan
Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, maka
Peratura Gubernur dimaksud perlu diubah dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut diatas untuk menjamin ketersediaan,
keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan oleh
Rumah Sakit Jiwa Daerah perlu menetapkan Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi
Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
menjadi Undang-Undang:
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor15 Tahun 2004 tentang
PemeriksaanPengelolaan danTanggung jawab Keuangan
Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Unciang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Jiwa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pernerintah
Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJDPj Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung;
Jenis pelayanan, indikator, standar nilai, batas waktu, pncapaian dan urusan minimal RSJD. Rencana bisnis dan anggaran, target, serta
upaya peningkatan mutu Pelayanan tahunan Rumah Sakit. Mengatur pula mengenai pembinaan sertapengawasan RSJD.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2017.
7 hlm, Lampiran 45 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 67 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
peraturan gubernur lampung nomor 59 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tatakerja sekretariat daerah provinsi lampung sebagai implementasi peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, setelah dievaluasi perlu dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
3. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
5. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
6. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
7. peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2011 tentang pedoman jabatan fungsional umum di lingkungan pemerintahan daerah
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah
10. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 10 tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan organisasi badan penyelenggara korps pegawai RI dan badan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan gubernur lampung nomor 59 tahun 2016 tentang kedudukan, susunana organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja sekretariat daerah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
