Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Sistem Renumerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
ABSTRAK:
1. Dalam rangka meningkatkan tanggungjawab dan profesionalisme dalam pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, perlu Sistem Renumerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2019 tentang Sistem Renumerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan dalam Sistem Renumerasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sehingga perlu diubah
1. UU Nomor 14 Tahun 1964
2. UU Nomor 17 Tahun 2003
3. UU Nomor 1 Tahun 2004
4. UU Nomor 15 Tahun 2004
5. UU Nomor 33 Tahun 2004
6. UU Nomor 28 Tahun 2009
7. UU Nomor 36 Tahun 2009
8. UU Nomor 44 Tahun 2009
9. UU Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2019
Perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Sistem Renumerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020.
15
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahanperubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah berupa laporan keuangan yang telah diperikas oleh badan pemeriksa keuangan
1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dsar negara republik indonesia tahun 1945
2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
3. undnag-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan
4. undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
5. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
6. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
7. undang-undnag nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
8. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara
9. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
10. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
11. undnag-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
12. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
13. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
14. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum
15. peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2005 tentang pinjaman daerah
16. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimabangan
17. peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah
18. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
19. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal
20. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
21. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
22. peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang lap[oran penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintahan, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepda masyarakat
23. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
24. peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah
25. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah
26. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
27. peraturan daerah provinsi lampung nomor 7 tahun 2007 tentang pokok-pokok perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah
28. peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2015 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2015
29. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi lampung tahun 2015-2019
peraturan daerah ini memutuskan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2015
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2016.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGATURAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI DENGAN BUS UMUM KELAS EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan numpang Antar Kota Dalam
Provinsi (AKDP) dengan mobil bus umum kelas ekonomi sehubungan dengan perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan mobil bus umum kelas ekonomi dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan dalam upaya mendukung aspek operasional, keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa angkutan penumpang serta dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengaturan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Dengan Bus Umum Kelas Ekonomi di Provinsi Lampung, maka pengaturan besarnya tarif angkutan yang diatur dalam Peraturan Gubernur dalam Peraturan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kernbali dan disesuaikan dengan adanya penurunan harga Bahan
Bakar Minyak (BBM);
c. bahwa berdasarkan perrtimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, agar memenuhi aspek legalitas dan solvabilitas, perlu mengatur kembali tarif angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi dengan mobil bus umum kelas ekonomi dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Jo. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksana Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan luran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Daerah Povinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2014.
Penetapan Tarif
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2016.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2023
KERINGANGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2023
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebeasan,
dan penundaan pembayaran atas rokok dan/ ata u sanksi
Pajak dan Retribusi yang dilakukan dengan memperhatikan
kondisi Wajib Pajak serta dalam rangka penertiban
administrasi kepemilikan kendaraan bermotor sebagai
tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 74 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
UUd Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945 ,UU No.14 Tahun 1964 , UU No. 22 Tahun 2009 , UU No. 23 Tahun 2014 , PP No. 69 Tahun 2010 , PP No. 12 Tahun 2019 , PP No. 10 Tahun 2021 , PP No. 5 Tahun 2015 ,
PKNRI No. 7 Tahun 2021 , PERDA No. 2 Tahun 2011 , PERDA No. 10 Tahun 2022 , PERGUB No. 40 Tahun 2011 , PERGUB No. 41 Tahun 2011 , PERGUB No. 29 Tahun 2022 ,
PERATURAN GUBERNUR TENTANG KERINGANGAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2023.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2023.
halaman 6
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENEMPATAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018
ABSTRAK:
percepatan pencapaian terget penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2018 serta dalam rangka optimalisasi kinerja instansi pelaksanaan dan pihak-pihak yang terkait dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dimaksud, perlu menetapkan target triwulanan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
1. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
2. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
3. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
4. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
6. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
7. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
8. peraturan daerah provinsi lampung nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan provinsi lampung nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah
9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 33 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi daerah
10. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 27 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2018
peraturan gubernur ini memutuskan tentang penetapan target triwulanan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN DISTRIBUSI GABAH
ABSTRAK:
mewujudkan sasaran peningkatan produktivitas dan produksi gabah, dan penerapan distribusi gabah yang berimbang, perlu diatur tertib penataan pendistribusiannya
1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945
2. undang-undang nomor 14 tahun 1964
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011
4. undang-undang nomor 19 tahun 2013
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014
6. peraturan menteri pertanian selaku ketua harian dewan ketahanan pangan nomor71/Permen/PP.200/12/2015
7. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
8. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016
peraturan daerah ini memutuskan tentang pengelolaan distribusi gabah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas;
b. bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemberdayaan adalah hak semua orang yang dijamin penyelenggaraannya oleh negara;
c. bahwa pengaturan di daerah mengenai penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemberdayaan bagr Penyandang Disabilitas belum diatur secara komprehensif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
7. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Darl Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2O2O Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
Ruang lingkup Penyelenggaraan Disabilitas yang diatur dalam Perda ini meliputi ragam penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial, jaminan social, pemberdayaan social, Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang, perlindungan sosial, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan dan pendanaan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
Peraturan Gubernur
18 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA PERSEORANGAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG
ABSTRAK:
meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian daerah diperlukan upaya menambahkan pendapatan daerah melalui penyertaan modal daerah kepada perseroan terbatas bank pembangunan daerah lampung guna meningkatkan kuallitas pelayanan publik terhadap masyarakat
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 8 tahun 1995
3. undang-undang nomor 17 tahun 2003
4. undang-undang nomor 1 tahun 2004
5. undang-undang nomor 15 tahun 2004
6. undang-undang nomor 32 tahun 2004
7. undang-undang nomor 33 tahun 2004
8. undang-undang nomor 25 tahun 2007
9. undang-undang nomor 40 tahun 2007
10. undang-undang nomor 12 tahun 2011
11. peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1998
12. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005
13. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
14. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007
15. peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 1984
16. keputusan menteri dalam negeri nomor 50 tahun 1999
17. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
18. peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007
19. peraturan daerah provinsi daerah tingkat I lampung nomor 2 tahun 1999
20. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2007
21. peraturan daerah provinsi lampung nomor 7 tahun 2007
peraturan daerah ini memutuskan tentang penambahan penyertaan modal pemerintah provinsi lampung kepada perseroan terbatas bank pembangunan daerah lampung
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2012.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
mempermudah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan pada sektor-sektor pelayanan publik di provinsi lampung telah ditetapkan peraturan gubernur lampung nomor 41 tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu daerah provinsi lampung perlu dilakukan pelimpahan kewenangan dibidang perizinan
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat l lampung
2. undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal
3. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
4. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
5. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
7. peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2008 tentang pedoman pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah
8. peraturan presiden nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2006 tentang penyelelnggaraan pelayanan terpadu satu pintu
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 100 tahun 2016 tentang pedoman nomenklatur dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi dan kabupaten/kota
11. peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal nomor 11 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal
12. peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal nomor 12 tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal
13. peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal nomor 13 tahun 2009 tentang tata cara pengendalian pelaksanakan penanaman modal
14. peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal nomor 14 tahun 2009 tentang sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE)
15. peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah
16. keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 63/RED/M.PAN/7/2003 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan publik
17. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2009 tentang urusan pemerintahan daerah provinsi lampung
18. peraturan daerah provinsi lampung nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah
19. peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu piintu
20. peraturan gubernur lampung nomor 77 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
peraturan daerah provinsi lampung nomor 12 tahun 2009 telah dibentuk organisasi dan tatakerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah provinsi lampung sebagai implementasi terhadap pembagian urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 8 tahun 1974
3. undang-undang nomor 32 tahun 2004
4. undang-undang nomor 33 tahun 2004
5. undang-undang nomor 12 tahun 2011
6. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
7. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007
8. peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007
9. peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010
10. peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006
11. peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 15 tahun 2009
12. peraturan menteri dalam negeri nomor 57 tahun 2007
13. peraturan menteri dalam negeri nomor 40 tahun 2011
14. peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2011
15. peraturan menteri dalam ngeri nomor 70 tahun 2011
16. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2009
peraturan daerah ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi lampung nomor 12 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
