PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI DAERAH ALIRAN SUNGAI WAY SEKAMPUNG
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 46,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Daerah Aliran Sungai Way Sekampung
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tata tertib ruang pada Daerah Aliran Sungai Way Sekampung di Provinsi Lampung dibutuhkan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang;
pengendalian pemanfaatan ruang pada Daerah Aliran Sungai Way Sekampung terutama di Waduk Batutegi, Waduk Way Sekampung, Situ HAM, dan beberapa embung lainnya ditujukan untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung, mencegah dampak negatif, dan menjamin pembangunan
berkelanjutan;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Daerah Aliran Sungai Way Sekampung
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 22 Tahun 2021; PP No. 23 Tahun 2021; PP No. 26 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2021; PMK No. 28/ PRT/ M/ 2015; PMK No. 27/ PRT/ M/2015; Pera Lampung No. 1 Tahun 2010
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Daerah Aliran Sungai Way Sekampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
118 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 45 Tahun 2023
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGERUKAN DAN REKLAMASI DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 45,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
ABSTRAK:
Dalam rangka kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan;
pekerjaan pengerukan dan reklamasi pada wilayah perairan pelabuhan Pengumpan Regional merupakankewenangan Gubemur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b dan Pasal 148 huruf b Peratuan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Gubemur memberikan persetujuan untuk kegiatan keruk di wilayah perairan pelabuhan laut
pengumpan regional sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan Reklamasi;
sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, pelaksanaan kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional perlu diatur tata cara dan mekanisme perizinan kegiatan dimaksud, dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2018; PP No. 31 Tahun 2021; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 22 Tahun 2021; PP No. 31 Tahun 2021; Perda Lampung No. 9 Tahun 2015; Perda Lampung No. 1 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 89 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 125 Tahun 2018
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
151 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 44 Tahun 2023
PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 44,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk efisiensi energi, ketahanan energi, terwujudnya kualitas udara dan ramah lingkungan, bersih, serta menurunkan emisi gas rumah kaca, perlu mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis
baterai ( battery electric vechile) untuk transportasi jalan;
ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vechile) untuk Transportasi Jalan, Pemerintah Daerah perlu mendukung terbangunnya sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah limgkungan serta untuk mendukung kebijakan efisiensi energi, ketahanan energi dan konservasi energi sektor transportasi;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2015; PP No. 33 Tahun 2023; Perpres No. 22 Tahun 2017; Perpres No. 55 Tahun 2019; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.13 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
13 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 43 Tahun 2023
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 43,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Lampung tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 54 Tahun 2011; Permendagri No. 84 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 17 Tahun 2019; Perda Lampung No. 3 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
31 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 42 Tahun 2023
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATE PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 42,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2O17 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
ABSTRAK:
dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, telah ditetapkan Peraturan Gubemur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubemur Lampung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubemur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Gubemur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu diubah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Lampung tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Gubemur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Lampung No. 9 Tahun 2017; Peraturan DPRD Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2019; Pergub Lampung No. 56 Tahun 2021; Pergub Lampung No. 20 Tahun 2023
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2O17 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
10 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 41 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN SISTEM PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 41,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, khususnya pada ketentuan Pasal II angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar harga Satuan Regional dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/ 15920/Keuda hal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Gubemur Lampung Nomor 56 Tahun 2021
tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan dimaksud;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubemur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2011; PP Noo. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2019; Perpre No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 24 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Lampung No. 5 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
14 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 39 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 39,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga
ABSTRAK:
Dalam rangka ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Gubemur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan perlu diubah;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP Noo. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 29 Tahun 2016; Permendagri No. 108 Tahun 2016; PMK No. 19/ PRT/ M/2017 Tahun 2017; PMK No. 22/ PRT/ M/ 2018; Permendagri No. 59 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Pergub No. 67 Tahun 2018; Pergub Lampung No. 20 Tahun 2023
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Gubemur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
5 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 38 Tahun 2023
PENUGASAN PERSEROAN TERBATAS WAHANA RAHARJA DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA MURAH BAGI MASYARAKAT
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 38,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penugasan Perseroan Terbatas Wahana Rahaja dalam Penyediaan dan Pendistribusian Pangan
Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung dalam pengendalian inflasi terkait penyediaan dan distribusi pangan murah bagi masyarakat, maka dalam pelaksanaannya perlu mengikutsertakan Badan Usaha
Milik Daerah dalam bentuk penugasan;
berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan
Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penugasan Perseroan Terbatas Wahana Raharja dalam Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 118 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Lampung No. 7 Tahun 2011; Perda Lampung No. 13 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini menetapakn mengenai Penugasan Perseroan Terbatas Wahana Rahaja dalam Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2023.
10 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 37 Tahun 2023
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 37,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 22 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 86 Tahun 2019; PP No. 26 Tahun 2021; Permentan No. 70/Permentan/SR.140/10/2011; Permentan No. 64/Permentan/Ot.140/5/2013; Permentan No. 53/Permentan/KR.040/12/2018; Permentan No. 1 Tahun 2019; Peraturan Badan Pangan Nasional No. 1 Tahun 2023; Perda No. 5 Tahun 2022; Perda No. 9 Tahun 2022; Pergub Lampung No. 59 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2023.
18 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 36 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 36,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman pengelolaan Risiko di Lingkungan pemerintah Provinsi Lampung
ABSTRAK:
Dalam rangka ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,telah ditetapkan
Peraturan Gubemur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
untuk menindak lanjuti Monitoring Center Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan KorupsiRepublik Indonesia, Peraturan Gubemur Lampung Nomor
16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung perlu diubah disesuaikan dengan ketentuan terbaru;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Pembahan Atas Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah No. Per-1326/ KILB/2009; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah No. Per-688/K/ D4/2012; Perda Lampung No. 4 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman pengelolaan Risiko di Lingkungan pemerintah Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2023.
57 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
