Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman pengelolaan Kopi Bubuk Lampung
ABSTRAK:
Dalam rangka kopi merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan Lampung yang dapat meningkatkan pendapatan bagi usaha kecil, mikro dan menengah serta dapat mendongkrak perekonomian, menyediakan lapangan keija, namum pengelolaan Kopi Lampung masih diusahakan oleh pelaku usaha/ petani pengolah kopi yang belum memiliki pedoman yang baku;
sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menyusun pedoman mengenai kualitas bahan baku, proses produksi, kemasan dan cita rasa kopi bubuk lampung untuk memenuhi pasar global dengan berpedoman kepada
Standard Nasional Indonesia (SNI);
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pengelolaan Kopi Bubuk Lampung
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 2018; PP No. 86 Tahun 2019; PP No. 29 Tahun 2021; Permentan No. 35/Permentan/ OT.140/7/ 2008; Peraturan Menteri Perindustrian No. 75/ M-Ind/ Per/ 7/ 2010 Tahun 2010; Permentan No. 49/ Permentan/ OT.140/4/2014; Permentan No. 20/Permentan/ OT.140/2/2010; Permentan No. 37/Permentan/KB.120/6/2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Lampung No. 4 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai pedoman pengelolaan Kopi Bubuk Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
14 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 50 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keteijangkauan, keteraturan, dan menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan sewa khusus telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus,
untuk lebih optimalnya pelaksanaannya di daerah maka perlu adanya pengaturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan angkutan sewa khusus
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 33 Tahun 1964; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; PP No. 80 Tahun 2012; PP No.o 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 37 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2019; PP No. 80 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 118 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2020
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
22 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 49 Tahun 2023
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PROVINSI LAMPUNG
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 49,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi
Lampung
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Tarif Layanan Badan Layanan
Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Lampung
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Permendikbud No. 40 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2005; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Pergub No. 35 Tahun 2020
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
47 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 48 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Program Dual Track pada Sekolah Menengah Atas
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah, disebutkan standar Kompetensi lulusan Sekolah Menengah Atas diperkaya dengan keunggulan kompetitif;
sehubungan dengan maksud pada huruf a, masih banyaknya lulusan Sekolah Menengah Atas yang tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi dan untuk
meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, perlu menyelenggarakan Program Dual Track pada Sekolah Menengah Atas;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Lampung tentang Program Dual Track pada Sekolah Menengah Atas
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 57 Tahun 2021; Permendikbud No. 62 Tahun 2014; Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023; Perda Lampung No. 4 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Program Dual Track pada Sekolah Menengah Atas
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
7 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 46 Tahun 2023
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI DAERAH ALIRAN SUNGAI WAY SEKAMPUNG
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 46,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Daerah Aliran Sungai Way Sekampung
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tata tertib ruang pada Daerah Aliran Sungai Way Sekampung di Provinsi Lampung dibutuhkan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang;
pengendalian pemanfaatan ruang pada Daerah Aliran Sungai Way Sekampung terutama di Waduk Batutegi, Waduk Way Sekampung, Situ HAM, dan beberapa embung lainnya ditujukan untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung, mencegah dampak negatif, dan menjamin pembangunan
berkelanjutan;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Daerah Aliran Sungai Way Sekampung
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 22 Tahun 2021; PP No. 23 Tahun 2021; PP No. 26 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2021; PMK No. 28/ PRT/ M/ 2015; PMK No. 27/ PRT/ M/2015; Pera Lampung No. 1 Tahun 2010
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Daerah Aliran Sungai Way Sekampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
118 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 45 Tahun 2023
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGERUKAN DAN REKLAMASI DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 45,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
ABSTRAK:
Dalam rangka kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan;
pekerjaan pengerukan dan reklamasi pada wilayah perairan pelabuhan Pengumpan Regional merupakankewenangan Gubemur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b dan Pasal 148 huruf b Peratuan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Gubemur memberikan persetujuan untuk kegiatan keruk di wilayah perairan pelabuhan laut
pengumpan regional sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan Reklamasi;
sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, pelaksanaan kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional perlu diatur tata cara dan mekanisme perizinan kegiatan dimaksud, dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2018; PP No. 31 Tahun 2021; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 22 Tahun 2021; PP No. 31 Tahun 2021; Perda Lampung No. 9 Tahun 2015; Perda Lampung No. 1 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 89 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 125 Tahun 2018
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
151 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 44 Tahun 2023
PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 44,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk efisiensi energi, ketahanan energi, terwujudnya kualitas udara dan ramah lingkungan, bersih, serta menurunkan emisi gas rumah kaca, perlu mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis
baterai ( battery electric vechile) untuk transportasi jalan;
ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vechile) untuk Transportasi Jalan, Pemerintah Daerah perlu mendukung terbangunnya sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah limgkungan serta untuk mendukung kebijakan efisiensi energi, ketahanan energi dan konservasi energi sektor transportasi;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2015; PP No. 33 Tahun 2023; Perpres No. 22 Tahun 2017; Perpres No. 55 Tahun 2019; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.13 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
13 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 43 Tahun 2023
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 43,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Lampung tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 54 Tahun 2011; Permendagri No. 84 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 17 Tahun 2019; Perda Lampung No. 3 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
31 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 42 Tahun 2023
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATE PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 42,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2O17 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
ABSTRAK:
dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, telah ditetapkan Peraturan Gubemur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubemur Lampung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubemur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Gubemur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu diubah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Lampung tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Gubemur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Lampung No. 9 Tahun 2017; Peraturan DPRD Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2019; Pergub Lampung No. 56 Tahun 2021; Pergub Lampung No. 20 Tahun 2023
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2O17 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
10 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 41 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN SISTEM PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 41,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, khususnya pada ketentuan Pasal II angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar harga Satuan Regional dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/ 15920/Keuda hal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Gubemur Lampung Nomor 56 Tahun 2021
tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan dimaksud;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubemur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2011; PP Noo. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2019; Perpre No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 24 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Lampung No. 5 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
14 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
