Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan dalam pasal 17 peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, sehubung dengan pelaksanaan bantuan keuangan kepada partai politik berlaku mutatis mutandis, maka peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2007 tentang bantuan keuangan kepada ppartai politik di provinsi lampung sudah tidak sesuai, sehingga perlu dicabut
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 32 tahun 2004
3. undang-undang nomor 2 tahun 2008
4. undang-undang nomor 12 tahun 2011
5. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007
6. peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009
7. peraturan menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2009
8. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2009
9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 12 tahun 2009
peraturan daerah ini memutuskan tentang pencabutan peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2007 tentang bantuan keuangan kepada partai politik provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2011.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang KETENAGALISTRIKAN
ABSTRAK:
tenaga listrik sangat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara RI tahun 1945
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 32 tahun 2004
3. undang-undang nomor 33 tahun 2004
4. undang-undang nomor 25 tahun 2007
5. undang-undang nomor 26 tahun 2007
6. undang-undang nomor 30 tahun 2007
7. undang-undang nomor 25 tahun 2009
8. undang-undang nomor 30 tahun 2009
9. undang-undang nomor 32 tahun 2009
10. undang-undang nomor 12 tahun 2011
11. undang-undang nomor 2 tahun 2012
12. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
13. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007
14. peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008
15. peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2012
16. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2009
17. peraturan daerah provinsi lampung nomor 13 tahun 2009
18. peraturan daerah provinsi lampung nomor 1 tahun 2010
peraturan daerah ini memutuskan tentang ketenagalistrikan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2012.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 37 huruf h dan pasal 134 ayat 4 peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011, disebutkan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggapan darurat ditetapkan dalam peraturan kepala daerah
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014
5. undang-undang nomor 24 tahun 2007
6. undang-undang nomor 12 tahun 2019
8. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006
9. peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008
10. peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008
11. peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2007
12. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010
13. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga di provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
ABSTRAK:
a. umberdeya kclautan dan perikanan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang mempunyai fungsi dan peranan penting bagi kehidupan manusia dan pembangunan daerah;
b. pemanfaatan secara bijaksana, bertanggungjawab, adil, partisipatif dan berkelanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya, percepatan pembangunan daerah, dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya;
c. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka rnemberikan kepastian hukum dan menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, maka perlu membentuk Pcraturan Daerah tentang Optirnalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
1. Pasa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996;
5. Undang-Uridang Nornor 31 Tabun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007;
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 2012;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor Per.27/Men/2002;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/Men/2010;
20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.33/Men/2002;
21. Keputusan Menteri Ke1autan dan Perikanan Nomor Kep 36/Men/2004;
22. Keputusan Menteri Ke1autan dan Perikanan Nomor 7/KepmanKP/2013;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009;
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011;
27. Peraturan Daerah Provinai Lampung Nomor 6 Tahun 2014;
Semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konaultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
16 Halaman, dan 4 Halaman Penjelasan
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG KONSTRUKSI
ABSTRAK:
mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan kontruksi, maka penyelenggara pekerja konstruksi wajib memenuhi syarat-syarat tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja pada tempat kerja kegiatan konstruksi serta menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan disekitar kegiatan konstruksi
1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;
2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
3. undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja;
4. undang-undang nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
5. undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi;
6. undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung;
7. undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
8. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ;
9. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
10. peraturan pemerintah nomoh 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi;
11. peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung;
12. peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
13. peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
14. peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
15. peraturan menteri pekerjaan umum nomor 05/PRT/M/2014 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bidang pekerjaan umum;
16. peraturandaerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah;
17. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintah daerah provinsi lampung
peraturan daerah ini memutuskan tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bidang pekerjaan umum
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2024
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN LABORATORIUM YANG DIKELOLA OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Yang Dikelola Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas,
pemeriksaaan Rapid Test COVID- 19 dibagi menjadi Rapid
Antibodi, Rapid Antigen dan Tes Swab dengan metode
RT-PCR” seperti keperluan kesehatan (operasi, Hemodialisa,
Persalinan dan lain-lain) serta kebutuhan syarat perjalanan
melalui transportasi udara yang mana membutuhkan hasil
tersebut dengan waktu lebih cepat (1x24 jam), Peraturan
Gubemur dimaksud perlu diubah untuk menyesuaikan
kembali dengan tarif layanan Rapid Antibodi dan Rapid
Antigen COVID- 19
UU No.14 Tahun 1964, UU No.29 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, PP No.16 Tahun 2018, Permendagri No.79 Tahun 2018, PERGUP No.10 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Tarif
Pelayanan Laboratorium Yang Dikelola Oleh Unit
Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan
Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021.
Halaman 4
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN
ABSTRAK:
jaringan jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pemabangunan nasional maupun daerah, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, maka potensi dan peranannya perlu diimbangan dengan upaya pembinaan dan pemeliharaan jalan secara optimal dengan melibatkan peran aktif pemangku kepentingan
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 8 tahun 1981
3. undang-undang nomor 32 tahun 2004
4. undang-undang nomor 38 tahun 2004
5. undang-undang nomor 22 tahun 2009
6. undang-undang nomor 32 tahun 2009
7. undang-undang nomor 12 tahun 2011
8. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983
9. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
10. peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006
11. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007
12. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2011
13. peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2011
14. peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2011
15. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2007
16. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2009
17. peraturan daerah provinsi lampung nomor 13 tahun 2009
18. peraturan daerah provinsi lampung nomor 1 tahun 2010
19. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011
20. peraturan daerah provinsi lampung nomor 9 tahun 2011
peraturan daerah ini memutuskan tentang pemanfaatan ruang milik jalan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2012.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
