Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 40 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 2014 yang diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERDAKABSBT No 01 Tahun 2009;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis Kewenangan Desa; Penyelenggaraan Kewenangan Desa; Pembinaan dan Pengawasan Kewenangan Desa dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2017.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 75 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 40 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 yang diubah terkahir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP 109 Tahun 2000; PP No 24 Tahun 2004 yang diubah terakhir dengan PP No 21 Tahun 2007; PP No 23 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP 65 Tahun 2005; PP 79 Tahun 2005' PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016; PP 18 tahun 2017; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 yang diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No 32 Tahun 2011 yang diubah dengan PERMENDAGRI No 39 Tahun 2012; PERMENDAGRI 33 Tahun 2017; PERDAKABSBT No 8 Tahun 2016; PERDAKABSBT No 12 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2017.
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Angaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
323 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 73 Tahun 2017
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, DAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, perlu menetapkan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945; UU 40 Tahun 2003; UU 12 Tahun 2011; UU 23 Tahun 2014; PP 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERDAKABSBT No 7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Pengangkatan, Pemberhentian dan jabatan Perangkat Daerah, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 64 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 40 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 yang diubah terkahir dengan UU No 9 Tahun 2016; PP No 109 Tahun 2000; PP No 24 Tahun 2004 terakhir diubah dengan PP No 21 Tahun 2007, PP No 23 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 tahun 2005; PP NO 58 Tahun 2005; PP 65 Tahun 2005; PP 79 tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 21 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 tahun 2012; PP No 18 tahun 2016; PEPRES No 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 yang diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No 32 Tahun 2011 yang diubah dengan PERMENDAGRI No 39 Tahun 2012; PERMENDAGRI No 31 Tahun 2016; PERDAKABSBT No 10 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Anggaran pada masing-masing SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017.
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Angaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
381 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangat daerah perlu diatur pedoman tentang pedoman tentang Standar Biaya Masukan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 60 Tahun 1958; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 40 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 yang telah diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Permendagri No 13 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan 21 Tahun 2011; Permendagri No 31 Tahun 2016; PMK No 49/PMK.02/2017; PERDAKABSBT No 21 Tahun 2009; PERBUPSBT No 12 Tahun 2015; PERBUPSBT No 13 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2017.
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 02 Januari 2018.
60 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 57 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelaksanaan bidang-bidang tertentu dapat berjalan lancar dan berhasil guna sebagaimana yang diharapkan, perlu didukung dengan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai karakteristik dan potensi daerah; bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membutuhkan penyesuaian dan penataan perangkat daerah, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang tepat ukuran dan tepat fungsi, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana yang diharapkan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 60 Tahun 1958; UU 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 40 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 terakhir diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 18 Tahun 20 2016; PERDAKABSBT No 7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Staf Ahli, Staf Ahli, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 54 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah dimaksud dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dasar HUkum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 60 Tahun 1958; UU No 8 Tahun 1974; UU No 40 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004; UU No 5 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 terakhir diubah dengan UU No 9 Tahun 2015, PP No 13 Tahun 2002; PP No 79 Tahun 2005; PP 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP 23 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007, PP 18 Tahun 2016; PERDAKABSBT No 7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Uraian Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah dimaksud dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 60 Tahun 1958; UU No 40 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 terakhir diubah UU 9 Tahun 2015; Permendagri 80 Tahun 2015; PP No 18 Tahun 2016; PERDAKABSBT No 7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Susunan Organisasi, Uraian Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017.
1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah dimaksud dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 60 Tahun 1958; UU No 8 Tahun 1974; UU 17 Tahun 2003; UU No 40 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 terakhir diubah UU 9 Tahun 2015; PP No 58 Tahun 2005; PP 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 18 Tahun 2016; PERDAKABSBT No 7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Susunan Organisasi, Uraian Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tim Teknis; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017.
1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 47 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah dimaksud dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 60 Tahun 1958; UU No 8 Tahun 1974; UU 17 Tahun 2003; UU No 40 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 terakhir diubah UU 9 Tahun 2015; PP No 58 Tahun 2005; PP 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 18 Tahun 2016; PERDAKABSBT No 7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Susunan Organisasi, Uraian Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
1 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
