Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Ketentuan Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung dan Pendataan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota CIlegon No 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung,Pemilik Bangunan Gedung wajib memperoleh IMB sebelum melakukan pelaksanaan konstruksi bengunan gedung dan atau bengunan yang sudah beridiri berdasarkan dokuemen rencana teknis yang telah di sah kan;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun Bangunan Gedung,Pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib memperoleh SLF sebelum pemanfaatanbangunan gedung;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon No 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung,dalam rangka penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung untuk kepentingan Umum perlu mendapatakan pertimbangan teknis dari TABG;
d. Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung,pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan bangunan gedung untuk keperluan tertib administrasi pembangunan dan tertib administrsi pemanfaatan bangunan gedung
UU No 15 Tahun 1999; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP RI No 27 Tahun 2012; PerMen PU No.25/PRT/M/2007; PerMen PU No.26/PRT/M/2007; PerMen PUPR No.17/PRT/M/2010; PerMen PUPR No.05/PRT/M/2016; PERDA Kta Cilegon No 5 Tahun 2012
1. Ketentuan Umum; 2. Ketentuan penyelenggaraan IMB; 3. Ketentuan Penyelenggaraan SLF; 4. Tim Ahli Bangunan Gedung; 5. Ketentuan Penyelenggaraan Pendataan Bangunan Gedung; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2016.
145 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 43 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembatasan Toko Modern dan Kewajiban Kemitraan Toko Modern dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
ABSTRAK:
a. bahwa dengan semakin berkembangnya Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Cilegon akan berpengaruh terhadap aktifitas usaha mikro kecil dan Pasar Tradisional; b. bahwa pengembangan usaha mikro kecil perlu ditunjang pemasaran produknya oleh toko modern dan pusat-pusat perbelanjaan
UU Nomor 5 Tahun 1999; UU Nomor 15 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 20 Tahun 2008; PP RI Nomor 44 Tahun 1997; Perpres Nomor 112 Tahun 2007; PM Perdagangan RI Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013; Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2015
1. Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; 3. Pendirian Pusat Perbelanjaan DAN Toko Modern; 4. Pembatasan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern; 5. Kewajiban Kemitraan Usaha; 6.Perizinan; 7. Pemkbinaan Dan Pengawasan; 8. Sanksi Administratif; 9. Ketentuan Lain; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2016.
13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 42 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial di Kota Cilegon
ABSTRAK:
a. bahwa sistem jaminan sosial merupakan program pemerinttah yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; b. bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja khususnya dan masyarakat pada umumnya di daerah merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; c. bahwa dalam rangka meningkatakan penyelenggaraan jaminan sosial,, Pemerintah Daerah berwenang tidak memberikan pelayanan publik tertyentu kepda pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Pasal 18 ayat (6) dan Psal 28D ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 18 Tahun 1999; UU Nomor 15 Tahun 1999; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 40 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 101 Tahun 2012; PP nOMOR 85 tahun 2013; PP Nomor 86 Tahun 2013; PP Nomor 44 Tahun 2015; PP Nomor 45 Tahun 2015; PP Nomor 46 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perpres RI Nomor 12 Tahun 2013; ; Perpres RI Nomor 109 Tahun 2013; PM Nomor 26 Tahun 2015; PM Nomor 29 Tahun 2015; PM Nomor 44 Tahun 2015; PM Nomor 23 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan Program Jaminan Sosial; 3. Program Jam9inan Sosial; 4. Kepesertaan; 5. Pelayanan Publik Tertentu; 6. Sanksi Administratif; 7. Kerjasama; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2016.
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 41 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Cilegon
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu langkah strategis yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon dalam rangka pemberian perlindungan konsumen kepada masyarakat adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan dibidang metrologi legal; b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dengan peraturan Walikota
UU Nomor 2 Tahun 2981; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 17 Tahun 2013
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; Kedudukan; 4. Susunan Organisasi; 5. Tugas Dan Fungsi; 6. Tata Kerja; 7. Kepegawaian; 8. Ketentuan Lain-Lain; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2016.
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 40 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Daerah dalam Bentuk Uang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan penyer4taan modal berupa uang pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah Kota Cilegon, yang telah dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon perlu diatur tata cara pencairan modal daerah dalam bentuk uang
Pasal 18 ayat5 (6) UUD 19454; UU Nomor 15 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UUD Nmor 1 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PM Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010
1. Ketentuan Umum, Ruang Lingkup; 3. Penyertaan Modal; 4. Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal; 5. Pertanggungjawaban Pencairan; 6. Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 37 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai amanat Pasal 06 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain; b. bahwa pemerintah Kota Cilegon telah menetapkan peraturan Walikota Cilegon Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon, dan untuk optimalisasi pelaksanaan kerjasama maka dipandang perlu meninjau kembali peraturan dimaksud
UU Nomor 15 Tahun 1999; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2009; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 2014; PM Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; PM Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; PM Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Perda Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2000; Perda Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2008; Perwal Cilegon 32 Tahun 2008
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Prinsip Kerjasama; 5. Bentuk Dan Tata Cara Kerjasama; 6. Pelimpahan Kewenangan Pendatanganan Kerjasama; 7. Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 35 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penetapan Secara Jabatan Bagi Jenis Pajak Daerah Self Assessment
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penrrapan prinsip peran serta Wajib Pajak melalui penyampaian SPTPD terhadap jenis Pajak Dearah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak; b. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
UU Nomor 19 Tahun1997; UU Nomor 15 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 91 Tahun 2010; UU Nomor 28 Tahun 2009; Perda Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2011; Perda Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2011; Perda Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2011; Perda Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2011; Perda Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2012; Perda Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2013;
1. Ketentaun Umum; 2. Jenis Pajak; 3. Tata Cara Penetapan Secara Jabatan; 4. Sanksi; 5. Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2016.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 34 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Cilegon
ABSTRAK:
bahwa untukl melaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Cilegon, diperlukan acuan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Cilegon
UU Nomor 15 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011; PM Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi Birokrasi Aparatur Nomor 13 Tahun 2014
1. Ketentaun Umum, 2, Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Cilegon; 3. Tahapan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 4. Monitoring Dan Evaluasi; 5. Pembiayaan; 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2016.
13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 33 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya
ABSTRAK:
a. bahwa Kota Cilegon warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola keberadaannya kerena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, dan / atau kebudayaan secara berkelanjutan; b. bahwa melestarikan dan mengelola cagar budaya yang merupakan bagian dari warisan budaya, Pemerintah Kota bertanggung jawab dalam pengaturaan, perlindungan, pengembangan, dan pemandfaatan cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah Kota dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya; c. bahwa perkembangan Kota Cilegon dewa ini telah memberikan dampak terhadp keberadaan kawasan sehingga sesuai dangan Undang - undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu dilakukan pengaturan melaluui instrumen hukum berupa peraturan Walikota
UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 15 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 10 Tahun 2010; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 11 Tahun 2010; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 10 Tahun 1993; PP Nomor 36 Tahun 200; PP Nomor 28 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 2012; Keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun 1999; Instruksi Presiden RI Nomor 16 Tahun 2005
1. Ketentaun Umum; 2. Azas Dan Tujuan; 3. Tugas Dan Wewenang; 4. Ruang Lingkup; 5. Arahan Pelestarian Cagar Budaya; 6. Perlindungan; 7. Pengembangan Cagar Budaya; 8. Pemanfaatan Cagar Budaya; 9. Pendaftaran Cagra Budaya; 10. Pembiayaan; 11.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2016.
25 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 19 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penyampaian SPTPD Secara Online Melalui Aplikasi E-SPTPD
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka penerapan prinsip peran serta Wajib pajak melalui penyampaian SPTPD terhadap jenis Pajak Daerah yang dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (self assesment),dan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penerapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak;
b. bahwa penyampaian Surat Pemebritahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan secara online melalui aplikasi e-SPTPD.
UU No 19 Tahun 1997; UU No 15 Tahun 1999; UU No 14 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 91 Tahun 2010; KepMen Dalam Negeri No 43 Tahun 1999; PerMen Dalam Negeri No 13 Tahun 2006; PERDA Kota Cilegon No 3 Tahun 2010; PERDA Kota Cilegon No 4 Tahun 2010; PEDA Kota Cilegon No 1 Tahun 2011; PERDA Kota Cilegon No 6 Tahun 2011; PERDA Kota Cilegon No 11 Tahun 2011; PERDA Kota Cilegon No 13 Tahun 2011; PERDA Kota Cilegon No 14 Tahun 2011; PERDA Kota Cilegon No 11 Tahun 2012; PERDA Kota Cilegon No 3 Tahun 2013; PERDA Kota Cilegon No 4 Tahun 2014
1. Ketentuan umum; 2. Jenis Pajak; 3. Penyampaian SPTPD Secara Online melalu Aplikasi E- SPTPD; 4. Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Terutang; 5. Hak Dan Kewajiban; 6. Ketentuan Sanksi; 7. Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
56 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
