PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 221 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 41 Tahun 2021
Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Batu Bara

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 41 Tahun 2023
Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 41 Tahun 2009
Perencanaan Pembangunan Desa

Desa

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 42 Tahun 2009
Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Bar, Restoran

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara No. 42 Tahun 2016
Kedudukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batubara

Struktur Organisasi

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 42 Tahun 2020
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara

Kesehatan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 43 Tahun 2009
Retribusi Izin Usaha Hotel, Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi, dan Hiburan Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 44 Tahun 2017
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA KABUPATEN BATU BARA

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan