PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 221 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara No. 4 Tahun 2016
Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan Bupati Nomor 1.b Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 4 Tahun 2011
Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Sumber Daya Alam

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 4 Tahun 2017
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Batu Bara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERDA Kab. Batubara No. 1 Tahun 2008 tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
Diubah dengan :
  1. PERDA Kab. Batubara No. 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2008 Ttg Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 4 Tahun 2021
Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan

Pariwisata dan Kebudayaan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 4 Tahun 2009
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batubara

Struktur Organisasi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan