Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Lampung Timur No. 5 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Bupati Dan Wakil Bupati,Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerahdan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan
Tahun 2024, mengenai Teknis Pemberian Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dibentuk Peraturan
Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan
Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai
Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja,
Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Badan Layanan Umum
Daerah Dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara
Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 12 Tahun 1999; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 12 Tahun 2019; PP NO 14 Tahun 2024; PEMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; PEMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; PERDA NO 18 Tahun 2016; PERDA NO 3 Tahun 2023.
Peraturan PERGUB ini menetapkan mengenai peraturan bupati tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, bupati dan wakil bupati, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pimpinan badan layanan umum daerah dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara badan layanan umum daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten lampung timur tahun anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
Lampiran File: 11 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan lampiran Bab IV huruf D
Pergeseran Anggaran pada point (h) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pada kondisi tertentu,
pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat
dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala
Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi
tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau
perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau
daerah. Point (i), jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum
Perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung
dalam Perda perubahan APBD;
bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor
B.116/08-UK/2023 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan
dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Timur, pada APBD TA. 2024 belum teranggarkan
rincian obyek Tambahan Penghasilan ASN yang terdiri dari
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan
Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja dan Tambahan
Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu melakukan Perubahan kedua atas
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang PembentukanKabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten DaerahTingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat IIMetro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3825);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 06 tahun 2023 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6856);6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang HubunganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5340);9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4575);10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5165);11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 42);13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentangPengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sertaPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (beritanegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentangTata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib AdministrasiPengajuan, Penyaluran, dan Laporan PertanggungjawabanPenggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 1447);17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentangPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentangPedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2024;19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung TimurTahun 2023 Nomor 03);20. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2024;21. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2024 tentangPerubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2024;22. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.116/08-UK/2023tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis BebanKerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Halaman : 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2024
PEMBENTUKAN SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU MELALUI PUSAT KESELAMATAN MASYARAKAT 119
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Melalui Pusat Keselamatan Masyarakat 119
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016
tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem
Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Melalui Pusat
Keselamatan Masyarakat 119.
Dasar Hukum ini adalah UU NO. 12 Tahun 1999; UU NO 29 Tahun 2004; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 38 Tahun 2014; UU NO 17 Tahun 2023; PP NO 36 Tahun 2014; PEMENKES NO 1 Tahun 2012; PEMENKES NO 19 Tahun 2016; PEMENKES NO 4 Tahun 2019; KEMEKES NO. 301 Tahun 2012; PERDA NO 18 Tahun 2016.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai peraturan bupati tentang pembentukan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu melalui pusat keselamatan masyarakat 119
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2024.
Lampiran File: 6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.18/10-UK/2022 Tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-SubSubstansi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyederhanaan
birokrasi yang optimal bagi perangkat daerah perlu diatur
kedudukan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja
perangkat daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang PembentukanKabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten DaerahTingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, TambahanLembaran Negara 6398);3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintaanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856);5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat2Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6402);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokras Nomor 17 Tahun 2021 tentang PenyetaraanJabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokras Nomor 25 Tahun 2021 tentangPenyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintahuntuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 546);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentangPedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat DerahProvinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 970);9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah KabupatenLampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung TimurNomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten LampungTimur Tahun 2021Nomor 07).
Tentang Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2024.
Halaman : 235
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2024
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan lampiran Bab IV huruf D Pergeseran
Anggaran pada point (h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan
perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui
ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan
DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak
atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau
daerah. Point (i), jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum
Perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung
dalam Perda perubahan APBD;
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil, terjadi perubahan/pergeseran obyek belanja
sub kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN pada seluruh OPD;
bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Desk DAK TA. 2024 dan Juknis Pelaksanaan DAK Non Fisik TA. 2024, sehingga terdapat perubahan pada sub kegiatan dan jenis belanja pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas PPPADaldukKB, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Koperasi dan UMKM;
bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor B. 04/23-SK/2024
tentang Penetapan Besaran Kewajiban/Retensi (Pemeliharaan) dan
Hutang Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2021 dan Tahun
Anggaran 2023 SKPD Kabupaten Lampung Timur Yang Akan
Dibayar/Dilunasi Pada Tahun Anggaran 2024, telah dilakukan
perubahan pada program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode
rekening berkenaan untuk pembayaran atas kewajiban pihak ketiga;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b, c dan d perlu melakukan Perubahan atas Peraturan
Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang PembentukanKabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah TingkatII Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 06 tahun 2023 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6757);7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang KedudukanKeuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4028);8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575);10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5165);11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6041);12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 42);13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentangPengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan danPertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 1067);15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang TataCara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, danLaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan PartaiPolitik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunandan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 1447);17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentangPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentangPedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2024;19. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi PenanamanModal RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis PenggunaanDana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal TA. 2024;20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2024tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 01);21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2023tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023Nomor 03);22. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2024;
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2024.
Halaman : 7
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2024
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kepada Desa Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum ini adalah UU NO. 12 Tahun 1999; UU NO. 6 Tahun 2014; UU NO. 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PP NO 60 Tahun 2014; PEMENDAGRI NO 20 Tahun 2018; PERDA NO 5 Tahun 2003; PERDA 1 Tahun 2022; PERDA NO 18 Tahun 2016; PERDA NO 3 Tahun 2023.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengengenai peraturan bupati tentang tata cara pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Lampiran File: 40 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka penyusunan rancangan anggaran
pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024, Pemerintah
Kabupaten Lampung Timur perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun 2024.
Dasar Hukum UU NO 12 Tahun 1999; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PERPRES NO 33 Tahun 2020; PEMENDAGRI NO 14 Tahun 2014; PEMENDES NO 13 Tahun 2023; PEMENKEU 145 Tahun 2023; PERDA NO 13 Tahun 2016; PERDA NO 18 Tahun 2016; PERDA NO 9 Tahun 2019.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai peraturan bupati tentang standar biaya umum di desa tahun anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Lampiran File: 9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2024
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2024
Dasar Hukum ini adalah UU NO 12 Tahun 1999; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 60 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PEMENDAGRI NO 20 Tahun 2018; PEMENDES NO 13 Tahun 2023; PEMENKEU NO 145 Tahun 2023; PEMENKEU NO 146 Tahun 2023; PERDA NO 13 Tahun 2016; PERDA NO 18 Tahun 2016; PERDA 9 Tahun 2019; PERDA NO 3 Tahun 2023.
Peraturan PERBUP Ini menetapkan mengenai peraturan bupeti tentang tata cara pengalokasian alokasi dana desa (ADD) tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2024.
Lampiran File: 34 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
Dasar Hukum ini adalah UU NO 12 Tahun 1999; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 6 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PP NO 60 Tahun 2014; PERPRES NO 76 Tahun 2023; PEMENDAGRI NO 18 Tahun 2018; PEMENDES NO 15 Tahun 2021; PEMENDES NO 7 Tahun 2023; PEMENDES NO 13 Tahun 2023; PEMENKEU NO 146 Tahun 2023; PEMENKEU NO 145 Tahun 2023; PERDA NO 18 Tahun 2016.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai peraturan bupati lampung timur tentang petunjuk teknis penggunaan dana tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2024.
Lampiran File: 26 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
