Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Siber dan Sandi NegaraNomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE;
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18, dan sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.
Halaman : 12
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2024
Penggunaan Aplikasi Sistem Pendatanganan Elektronik
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Pendatanganan Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melindungi informasi elektronik dari risiko pemalsuan data, modifikasi data dan penyangkalan terhadap data pemilik sertifikat elektronik yang ditransaksikan, serta untuk melindungi sistem elektronik milik Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Penandatangan Elektronik.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825;
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
Peraturan Menteri Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektonik;
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2021 Nomor 07);
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 Nomor 16).
Penggunaan Aplikasi Sistem Pendatanganan Elektronik
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.
Halaman : 12
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2024
Penyelenggaraan Informasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Informasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Informasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepedudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2O13 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2O08 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Sandiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1010);
Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasilikasi Milik Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 808);
Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritma Ikiptografi pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1862);
Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);
Peraturan Badan dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun
2021 Nomor 07);
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 Nomor 16).
Penyelenggaraan Informasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.
Halaman : 16
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar belanja,
harga satuan regional, analisis dan/atau standar
teknis sesuai standar dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perkada yang
mengatur mengenai analisa standar belanja ditetapkan
paling lama tahun 2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang
Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung
Timur Tahun Anggaran 2025;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur danKotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Lampug Timur (LembaranDaerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung TimurNomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah KabupatenLampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun2022 Nomor 01);8. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 46 Tahun 2022tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung TimurTahun 2022 Nomor 46).
Tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2024.
Halaman : 7
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyusunan
rencana kegiatan dan anggaran fisik pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan standar
satuan pokok kegiatan dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Lampung Timur;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten
Lampung Timur Tahun Anggaran 2025.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur danKotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Lampug Timur (LembaranDaerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung TimurNomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah KabupatenLampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun2022 Nomor 01);8. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 46 Tahun 2022tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung TimurTahun 2022 Nomor 46)
Standar Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2025
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2024.
Halaman : 6
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur danKotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentangKetentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6881);7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentangPengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6883);8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentangHarmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana KerjaPemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 1312);10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentangStandar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar PelayananMinimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi danKabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 868);11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis StandarPelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada StandarPelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran DaerahKabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 1619);13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub UrusanKetenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi danKabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 158);14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentangStandar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar padaStandar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset danTeknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar TeknisPelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 677);20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi PemutakhiranKlasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor900.1.15.5-1317 Tahun 2023;21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi LampungTahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun2023 Nomor 55);22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun2010 Nomor 10);23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung TimurTahun 2021 Nomor 05);24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024Nomor 1).
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
Halaman : 7
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2024
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunana Rencana Kerja Pemerintahan
Daerah Tahun 2024 perlu melakukan Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan menetapkannya
dengan Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur danKotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentangHubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 4):6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang StandarPelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6178);8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentangKetentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerahsebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6881);9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentangPengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6883);10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentangHarmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);11.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 10);12.Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang RencanaKerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 174).13.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentangPelaksanaan Pencapaian Tujuan PembangunanBerkelanjutan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun2022 Nomor 180);14.Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentangPemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor242);15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RencanaKerja Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentangStandar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar PelayananMinimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di DaerahKabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 868);17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis StandarPelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan PerumahanRakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 1891);18.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset danTeknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar TeknisPelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 677);19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub UrusanKetentraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi DanKabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 158)20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada StandarPelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran DaerahKabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 1619);21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentangStandar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar padaStandar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1540);26.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, danEvaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);27.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun2010 Nomor 10)28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan InventarisasiPemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan HasilVerifikasi, Validasi dan Inventarisasi PemutakhiranKlasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunandan Keuangan Daerah.29.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahProvinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran DaerahProvinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 13, TambahanLembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 330);30.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021tentang Perubahan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);31.Peraturan Gubernur Lampung No. 15 Tahun 2023 TentangRencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023Nomor 15);32.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024Nomor 01);33.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung TimurTahun 2021 Nomor 05);34.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran DaerahKabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 (LembaranDaerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);35.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah KabupatenLampung Timur Tahun 2023 Nomor 03);36.Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2023tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023Nomor 15)
Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2024.
Halaman : 21
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2024
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3A Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun
2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2024-2026
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang PembentukanKabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten DaerahTingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat IIMetro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6041);5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang GrandDesign Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nornor 9 Tahun 2011 tentang PedomanPenyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah;7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road MapReformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentangRoad Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran DaerahKabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 05);
Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2024.
Halaman : 21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan dan Naskah dinas di Bidang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016
PEMBERIAN KUASA PENANDATANGAN NASKAH DINAS DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Kuasa Penandatangan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas- tugas dan ketertiban administrasi
kepegawaian, maka perlu untuk mendelegasikan
sebagian wewenang penandatanganan Keputusan
dan surat-surat di bidang kepegawaian; Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 01
Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa
Penandatangan Keputusan dan surat-surat di
bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lampung Timur sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur
Nomor 02 Tahun 2016, dipandang tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan,
dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 12 Tahun 1999; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 20 Tahun 2023; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 5 Tahun 2024; PP NO 10 Tahun 1983; PP NO 18 Tahun 2016; PP NO 11 Tahun 2017; PP NO 49 Tahun 2018; PP NO 30 Tahun 2019; PP NO 94 Tahun 2021; PERMEN PAN RB NO 8 Tahun 2021; PERDA NO 18 Tahun 2016; PERBUP NO 81 Tahun 2021.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai peraturan tentang pemberian kuasa pendatangan naska dinas di bidang kepegawaian di lingkungan pemerintah kabupaten lampung timur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
Lampiran File: 8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700
Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan
Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Dasar Hukum ini adalah UU NO. 12 Tahun 1999; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 20 Tahun 2023; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 11 Tahun 2017; PP NO 12 Tahun 2019; PP NO. 94 Tahun 2021; PEMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; KEPUTUSAN MENDAGRI NO 900-4700 Tahun 2020; PERDA NO. 18 Tahun 2016; PERDA no. 3 Tahun 2023; PERBUP 28 Tahun 2021.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai peraturan bupati tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2024.
Lampiran File: 24 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
