Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

Menemukan 29 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

PERBUP KAB LAMPUNG TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2024.pdf

Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, Berita Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Siber dan Sandi NegaraNomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18, dan sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07); Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.
Halaman : 12

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Penggunaan Aplikasi Sistem Pendatanganan Elektronik

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

PERBUP KAB LAMPUNG TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2024.pdf

Penggunaan Aplikasi Sistem Pendatanganan Elektronik

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, Berita Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Pendatanganan Elektronik

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melindungi informasi elektronik dari risiko pemalsuan data, modifikasi data dan penyangkalan terhadap data pemilik sertifikat elektronik yang ditransaksikan, serta untuk melindungi sistem elektronik milik Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Penandatangan Elektronik.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi; Peraturan Menteri Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektonik; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07); Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 Nomor 16).
Penggunaan Aplikasi Sistem Pendatanganan Elektronik

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.
Halaman : 12

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Informasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download file:

PERBUP KAB LAMPUNG TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2024.pdf

Penyelenggaraan Informasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, Berita Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Informasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Informasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepedudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2O13 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2O08 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Sandiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1010); Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasilikasi Milik Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 808); Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritma Ikiptografi pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1862); Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123); Peraturan Badan dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07); Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 Nomor 16).
Penyelenggaraan Informasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.
Halaman : 16

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025

Abstrak

APBD Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024

Download file:

PERBUP LAMPUNG TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2024.pdf

Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, Berita Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar belanja, harga satuan regional, analisis dan/atau standar teknis sesuai standar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perkada yang mengatur mengenai analisa standar belanja ditetapkan paling lama tahun 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur danKotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Lampug Timur (LembaranDaerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung TimurNomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah KabupatenLampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun2022 Nomor 01);8. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 46 Tahun 2022tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung TimurTahun 2022 Nomor 46).
Tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2024.
Halaman : 7

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Standar Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024

Download file:

PERBUP LAMPUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2024.pdf

Standar Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2025

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, Berita Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan standar satuan pokok kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur danKotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Lampug Timur (LembaranDaerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung TimurNomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah KabupatenLampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun2022 Nomor 01);8. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 46 Tahun 2022tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung TimurTahun 2022 Nomor 46)
Standar Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2025

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2024.
Halaman : 6

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP LAMPUNG TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2024.pdf

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, Berita Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur danKotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentangKetentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6881);7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentangPengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6883);8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentangHarmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana KerjaPemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 1312);10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentangStandar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar PelayananMinimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi danKabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 868);11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis StandarPelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada StandarPelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran DaerahKabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 1619);13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub UrusanKetenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi danKabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 158);14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentangStandar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar padaStandar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset danTeknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar TeknisPelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 677);20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi PemutakhiranKlasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor900.1.15.5-1317 Tahun 2023;21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi LampungTahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun2023 Nomor 55);22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun2010 Nomor 10);23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung TimurTahun 2021 Nomor 05);24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024Nomor 1).
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
Halaman : 7

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP LAMPUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2024.pdf

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, Berita Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunana Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024 perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur danKotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentangHubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 4):6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang StandarPelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6178);8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentangKetentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerahsebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6881);9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentangPengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6883);10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentangHarmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);11.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 10);12.Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang RencanaKerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 174).13.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentangPelaksanaan Pencapaian Tujuan PembangunanBerkelanjutan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun2022 Nomor 180);14.Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentangPemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor242);15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RencanaKerja Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentangStandar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar PelayananMinimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di DaerahKabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 868);17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis StandarPelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan PerumahanRakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 1891);18.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset danTeknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar TeknisPelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 677);19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub UrusanKetentraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi DanKabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 158)20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada StandarPelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran DaerahKabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 1619);21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentangStandar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar padaStandar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1540);26.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, danEvaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);27.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun2010 Nomor 10)28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan InventarisasiPemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan HasilVerifikasi, Validasi dan Inventarisasi PemutakhiranKlasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunandan Keuangan Daerah.29.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahProvinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran DaerahProvinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 13, TambahanLembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 330);30.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021tentang Perubahan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);31.Peraturan Gubernur Lampung No. 15 Tahun 2023 TentangRencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023Nomor 15);32.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024Nomor 01);33.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung TimurTahun 2021 Nomor 05);34.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran DaerahKabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 (LembaranDaerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);35.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah KabupatenLampung Timur Tahun 2023 Nomor 03);36.Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2023tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023Nomor 15)
Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2024.
Halaman : 21

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Lampung Timur No. 8 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022-2026

Download file:

PERBUP LAMPUNG TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2024.pdf

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, Berita Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026

ABSTRAK:

Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024-2026
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang PembentukanKabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten DaerahTingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat IIMetro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6041);5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang GrandDesign Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nornor 9 Tahun 2011 tentang PedomanPenyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah;7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road MapReformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentangRoad Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran DaerahKabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 05);
Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2024.
Halaman : 21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pemberian Kuasa Penandatangan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan dan Naskah dinas di Bidang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016

Download file:

PERBUP LAMPUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2024.pdf

PEMBERIAN KUASA PENANDATANGAN NASKAH DINAS DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 11

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Kuasa Penandatangan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

ABSTRAK:

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas- tugas dan ketertiban administrasi kepegawaian, maka perlu untuk mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan Keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian; Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Penandatangan Keputusan dan surat-surat di bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 12 Tahun 1999; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 20 Tahun 2023; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 5 Tahun 2024; PP NO 10 Tahun 1983; PP NO 18 Tahun 2016; PP NO 11 Tahun 2017; PP NO 49 Tahun 2018; PP NO 30 Tahun 2019; PP NO 94 Tahun 2021; PERMEN PAN RB NO 8 Tahun 2021; PERDA NO 18 Tahun 2016; PERBUP NO 81 Tahun 2021.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai peraturan tentang pemberian kuasa pendatangan naska dinas di bidang kepegawaian di lingkungan pemerintah kabupaten lampung timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
Lampiran File: 8 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

Download file:

PERBUP LAMPUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2024.pdf

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 10

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Dasar Hukum ini adalah UU NO. 12 Tahun 1999; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 20 Tahun 2023; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 11 Tahun 2017; PP NO 12 Tahun 2019; PP NO. 94 Tahun 2021; PEMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; KEPUTUSAN MENDAGRI NO 900-4700 Tahun 2020; PERDA NO. 18 Tahun 2016; PERDA no. 3 Tahun 2023; PERBUP 28 Tahun 2021.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai peraturan bupati tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2024.
Lampiran File: 24 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT