ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA FUNGSI PENUNJANG LAIN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2016
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 23, BD 2016 (22)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perda Provinsi Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu membentuk Pergub tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 2011; UU No.20 Tahun 2012; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Provinsi Kaltara No.5 Tahun 2016.
Pergub ini berisi Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Fungsi Penunjang Lain, Kepegawaian, Jabatan pada Lembaga Fungsi Penunjang Lain, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
Penjabaran Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural diatur lebih lanjut dengan Pergub; Uraian tugas Jabatan Struktural diatur lebih lanjut dengan Pergub; Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pergub ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Pergub.
31
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Perda Provinsi Kaltara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kaltara, perlu membentuk Pergub tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kaltara.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 2011; UU No.20 Tahun 2012; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Provinsi Kaltara No.5 Tahun 2016.
Pergub ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kaltara yang terdiri atas:
(Bab II) Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Daerah
(Bab III) Kepegawaian
(Bab IV) Jabatan pada Badan Daerah
(Bab V) Tata Kerja
(Bab VI) Pembiayaan
(Bab VII) Ketentuan Peralihan
(Bab VIII) Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
Penjabaran tugas dan fungsi jabatan struktural diatur lebih lanjut dengan Pergub; Uraian tugas jabatan struktural diatur lebih lanjut dengan Pergub; Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pergub ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
55 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016
PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara
PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NO. 21 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BAB III KEPEGAWAIAN
BAB IV JABATAN PADA DINAS DAERAH
BAB V TATA KERJA
BAB VI PEMBIAYAAN
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
61 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2016
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN
2016
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 20, BD 2016 (20)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara; bahwa, perlu. menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara; UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda; PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Perda Provinsi Kalimantan Utara No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kaltara.
Pembentukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Prosedur Pengawasan, Pengangkatan dan Pemberhentian, Ketentuan Lainnya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
12 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2016
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2016
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 19, BD 2016 (19)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu.§ membentuk Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakayat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Perda No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kaltara.
Pembentukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Pengangkatan dan Pemberhentian, Ketentuan Lainnya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
13 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2016
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2016
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 18, BD 2016 (18)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara; UU No 5 Tahun ASN; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Perda Provinsi Kalimantan Utara No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kaltara.
Pembentukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi,Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
35 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2016
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
2016
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 16, BD 2016 (16)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai Landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah; UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang; UU No 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; PP No 55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; PP No 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; PP No 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi; PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Permendagri No 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peramendagri No 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; Permendagri RI No Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri RI No 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permendagri RI No 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016.
NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2016
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 15, BD 2016 (15)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Penetapkan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi menjadi kewenagan Pemerintah Provinsi; bahwa sumber daya air termasuk di dalamnya air tanah dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; bahwa sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat mendukung pembiayaan pelaksanaan Otonomi Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksusd, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan
Utara tentang Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
UU No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; PP No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan; PP No 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; PP No 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah; PP No 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; PP No 121 Tahun 2015
tentang Pengusahaan Sumber Daya Air; Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air; Perpres No 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air; Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah; Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 50 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air; Pergub Kalimantan Utara No 37 Tahun
2014 tentang izin pemanfaatan air permukaan di Provinsi Kaltara; Pergub Kaltara Nomor 37 Tahun 2014 tentang izin pemanfaatan air permukaan di Provinsi Kalimantan Utara; Pergub Kaltara No 40 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air;
Penentuan Nilai Perolehan Air (NPA); Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah; Penggolongan Pengguna Air Tanah; Sistem Pembayaran dan Pelaporan Pajak; Pengawasan dan Penegakan Hukum; Tujuan Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air Tanah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
15 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017
2016
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 13, BD 2016 (13)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Gubernur tentang Peraturan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017; Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara; Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017; Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.
Penyesuaian Prioritas Pembangunan, Perubahan Alokasi Anggaran, Penyesuaian Program dan Kegiatan Strategis, Integrasi dengan Kebijakan Nasional dan Regional, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja, Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pembangunan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
8 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, DAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2016
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 12, BD 2016 (12)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
bahwa ketentuan Perjalanan Dinas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas teradapat beberapa ketentuannya yang harus diubah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu mengatur kembali tentang pedoman yang baru berdasarkan kemampuan keuangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Gubemur/Wakil Gubernur, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Undang-Undang Nomor 15 ‘Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Luar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Penyesuaian Ketentuan Perjalanan Dinas, Pengaturan Uang Harian dan Biaya Perjalanan, Klasifikasi Perjalanan Dinas, Prosedur Persetujuan dan Pelaporan, Kewajiban dan Tanggung Jawab Selama Perjalanan Dinas, Efisiensi dan Pengendalian Anggaran.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2016.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
