Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2016

Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penentuan Nilai Perolehan Air (NPA); Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah; Penggolongan Pengguna Air Tanah; Sistem Pembayaran dan Pelaporan Pajak; Pengawasan dan Penegakan Hukum; Tujuan Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air Tanah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Tanjung Selor

Tanggal Penetapan

25 Oktober 2016

Tanggal Pengundangan

25 Oktober 2016

Tanggal Berlaku

25 Oktober 2016

Sumber

BD 2016 (15)

Subjek

PERPAJAKAN - AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 18 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PerGub Kaltara 15-2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2016
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 15, BD 2016 (15)
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:	bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Penetapkan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi menjadi kewenagan Pemerintah Provinsi; bahwa sumber daya air termasuk di dalamnya air tanah dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; bahwa sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat mendukung pembiayaan pelaksanaan Otonomi Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksusd, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara. UU No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; PP No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan; PP No 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; PP No 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah; PP No 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; PP No 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air; Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air; Perpres No 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air; Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah; Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 50 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air; Pergub Kalimantan Utara No 37 Tahun 2014 tentang izin pemanfaatan air permukaan di Provinsi Kaltara; Pergub Kaltara Nomor 37 Tahun 2014 tentang izin pemanfaatan air permukaan di Provinsi Kalimantan Utara; Pergub Kaltara No 40 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air; Penentuan Nilai Perolehan Air (NPA); Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah; Penggolongan Pengguna Air Tanah; Sistem Pembayaran dan Pelaporan Pajak; Pengawasan dan Penegakan Hukum; Tujuan Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air Tanah.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016. 15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2016

Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT