Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka implementasi Rencana Aksi Daerah dalam percepatan pemberantasan korupsi serta terciptanya peningkatan kualitas pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan dipandang perlu untuk melakukan perubahan kembali atas pelimpahan kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD )ditetapkan;
Bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tabalong Nomor38 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2021 oleh Kementerian Keuangan, mengakomodir penganggaran silva DID Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian dalam Anggaran dan Penganggaran Belanja Dana Bantuan Operasional, serta usulan Revisi/Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong Tahun 2021, perlu dilakukan penyesuaian dalam Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2021.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 49 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten Kepada Desa Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa sehubungan adanya perubahan realisasi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten Kepada Desa, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2021
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 48 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
37 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), perlu melaksanakan penegakan disiplin pegawai; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur lebih lanjut mengenai Tata Cara pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Kewajiban Dan Larangan;
3. Disiplin Presensi Dan Mengikuti Apel;
4. Hukuman Disiplin;
5. Berlakunya Hukuman Disiplin Dan Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disipilin;
6. Penghargaan;
7. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan;
8. Ketentuan Peralihan;
9. Ketentuan Lain-Lain;
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 65 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efesien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Stzuktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Susunan Perangkat Daerah;
Kedudukan Perangkat Daerah;
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi;
Staf Ahli;
Tata Kerja;
Ketentuan Peralihan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
69 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 66 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk menyelenggarakan manajemen pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong perlu disusun rencana pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil; bahwa untuk menjamin kelancaran dalam penyusunan rencana pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil diperlukan suatu panduan penyusunan rencana pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong; bahwa sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Setiap Instansi Pemerintah menyusun pola karier instansi secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional dan ditetapkan oleh Pejabat pembina Kepegawaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong nomor 63 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil;
3. Penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS;
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fun gsi, Serta Tata Keija Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 64 Tahun 2020, perlu menyesuaikan uraian tugas pejabat di lingkungan Dinas Perikanan
Kabupaten Tabalong, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 76 Tahun 2017 tentang uraian tugas Pejabat di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017; Permen Kelautan dan Perikanan Nomor
26/PERMEN-KP/2016; Perda Kab. Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Perbup Tabalong Nomor 58 Tahun 2016; Perbup Tabalong Nomor 76 Tahun 2017.
Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 76 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pejabat di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Bupati Tabalong Nomor 76 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pejabat di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong
15 halaman; Lampiran 11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 52 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penamaan Rupabumi Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa penamaan rupabumi harus sesuai dengan kaidah pemberian nama rupabumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman Penamaan Rupabumi di Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009; Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penamaan Rupabumi Di Kabupaten Tabalong, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan Dan Ruang Lingkup;
3. Kaidah Penamaan Rupabumi;
4. Prosedur Penamaan Rupabumi;
5. Pembinaan Dan Pengawasan;
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 54 Tahun 2017; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Kepmendagri Nomor 153 Tahun 2004; Perda Kab Tabalong Nomor 07 Tahun 1990; Perda Kab Tabalong Nomor 03 Tahun 2016; Perda Kab Tabalong Nomor 12 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah, yang memuat Ketentuan Umum; Kebijakan, Prinsip, dan Etika; Ruang Lingkup; Pelaku Pengadaan; Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; Persiapan Pengadaan; Jenjang Nllai Pengadaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
