Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya mencapai efisiensi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020, perlu dibuat Standar Biaya Masukan Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum, hal-hal yang dimaksud dalam peraturan ini:
2. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Kabupaten Tabalong;
3. Ketentuan Umum;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2020.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2019
PERBUP Kab. Tabalong No. 01 Tahun 2020 tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Batasan Pagu Jumlah SPP-UP, SPP-GU dan
Mekanisme Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU oleh
Bendahara Pengeluaran SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten
Tabalong. Untuk me1aksanakan pengeluaran anggaran yang
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang me1iputi
SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU perlu diatur batasanjumlah dan
mekanisme pengajuannya sebagai landasan operasional
pelaksanaan anggaran pada setiap SKPD.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2018.
Peraturan ini memuat tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2019, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Batasan Pagu dan Mekanisme Pengajuan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf, Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pemerintah Desa, Tunjangan Bendahara Desa dan Tunjangan Pengurus Barang, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga Serta Operasional Pemerintah Desa dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa besaran dan persentase penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf, Jaminan Kesehatan dan
Ketenagakerjaan Pemerintah Desa, Tunjangan Bendahara Desa dan Tunjangan Pengurus Barang, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga serta Operasional Pemerintah Desa dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintan Nomor 43 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf, Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pemerintah Desa, Tunjangan Bendahara Desa dan Tunjangan Pengurus Barang, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga Serta Operasional Pemerintah Desa dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa, berisi tentang;
1. Ketentuan Umum, hal-hal yang dimaksud dalam peraturan ini;
2. Maksud dan tujuan, Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk
memberikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan Pemerintah Desa, honorarium bendahara desa dan honorarium pengurus barang, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, insentif RT serta operasional Pemerintah Desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)agar Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penghasilan yang layak. Dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan Pemerintah Desa, honorarium bendahara desa dan honorarium pengurus barang, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, insentif RT serta
operasional Pemerintah Desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa agar dapat memperoleh penghasilan yang layak;
3. Penganggaran;
4. Penghasilan Pemerintah desa;
5. Tunjangan Bendahara Desa dan Tunjangan Pengurus Barang;
6. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Insentif Rukun Tetangga;
8. Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD;
9. Ketentuan Lainnya;
10. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 54 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2019/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawarahan Desa dan Insentif Rukun Tetangga
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 82 ayat (3) dan Pasal 100 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa lainnya, tunjangan BPD dan insentif RT.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga, yang memuat: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Perangkat Desa Lainnya; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf, Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pemerintah Desa, Tunjangan Bendahara Desa dan Tunjangan Pengurus Barang, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga Serta Operasional Pemerintah Desa dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyatakan bahwa tarif Jayanan BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan tarif pelayanan BLUD dimaksud; bahwa Tarif Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD H. Badaruddin Tanjung sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umwn Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah H. Badaruddin Kasim
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum, hal-hal yang dimaksud dalam peraturan ini;
2. Asas dan Tujuan BLU;
3. Cara Perhitungan Tarif, Tarif dihitung berdasarkan unit cost dengan rincian sebagai berikut :
Tarif == Jasa Pelayanan + BRS (Beban Rumah Sakit) + BMHP (Belanja Bahan Medis Habis Pakai).;
4. Jenis dan Tarif Pelayanan Kesehatan;
5. Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Peserta BPJS dan Lembaga Lain/Perusahaan;
6. Perubahan Tarif;
7. Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
49 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Perda Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2019 tentang APBD TA 2020, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran APBD TA 2020.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019; Perda Tabalong Nomor 09 Tahun 2009; Perda Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Perda Tabalong Nomor 02 Tahun 2013; Perda Tabalong Nomor 5 Tahun 2016; Perda Tabalong Nomor 04 Tahun 2019.
APBD TA 2020 terdiri atas: Pendapatan Rp1.454.630.484.800,00; Belanja Rp 1.542.770.678.800,00. Defisit Rp88.140.194.000,00.
Pembiayaan Daerah: Penerimaan Rp98.140.194.000,00; Pengeluaran Rp 10.000.000.000,00; Jumlah Biaya Netto Rp0,00. Silpa Rp 0,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penganggaran alokasi Hibah Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana, dirnana sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah bahwa dalam hal Hibah diterima setelah APBD Perubahan ditetapkan, penggunaan dana Hibah dapat dilaksanakan setelah Bupati melakukan perubahan atas Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD Perubahan dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa dalam rangka penganggaran alokasi DAU Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan luran Jaminan Kesehatan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, dimana setelah memperhatikan angka 4 huruf a dan c dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/14075/SJ tentang Penyesuaian luran Jaminan Kesehatan pada Pemerintah Daerah bahwa bagi Pemerintah Kabupaten yang telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, penyesuaian penganggaran dimaksud dilakukan dengan merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 kemudian diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diusulkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA); bahwa dalam rangka untuk penganggaran alokasi Hibah Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dan penganggaran alokasi DAUTambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan luran Jaminan Kesehatan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.07/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tabun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tabun 2019; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 87 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018.
Peraturan ini memuat tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
Peraturan ini memuat tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
41 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
