Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 46 Tahun 2021
PERBUP Kab. Tabalong No. 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses dipandang perlu untuk ditetapkan dengan peta proses bisnis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Tabalong Tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Kepegawaian di LIngkungan Pemerintahan Kabupaten Tabalong.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas serta
meningkatkan pelayanan terhadap Aparatur Sipil Negara, diperlukan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Linglrungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tabun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 125 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Linglrungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup;
Data dan Informasi Kepegawaian;
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
Tugad Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
Mekanisme Pelaksanaan SIMPEG;
Kerahasiaan Data Pegawai;
Sarana dan Prasarana;
Modul Layanan dan Penunjang Layanan Kepegawaian dalam SIMPEG;
Pembinaan;
Sanksi;
Evaluasi dan Pelaporan;
Pembiayaan;
Ketentuan Lain-lain; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penunjukan dan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tertib administrasi dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu adanya petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Pendanaannya Bersumber Dari Dana Alokasi Umum;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 03 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 67 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kabupaten Tabalong, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Kegiatan
3. Penganggaran
4. Pelaksanaan Anggaran
5. Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban
6. Pembinaan Dan Pengawasan
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 43 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
bahwa untuk memperjelas dan menjamin kepastian hukum tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2002 1 Tentang Tata Cara penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka implementasi Rencana Aksi Daerah dalam percepatan pemberantasan korupsi serta terciptanya peningkatan kualitas pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan dipandang perlu untuk melakukan perubahan kembali atas pelimpahan kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan
ABSTRAK:
bahwa pasar rakyat merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah sebagai sarana jual beli, distribusi dan promosi yang melibatkan banyak pelaku ekonomi dari berbagai elemen masyarakat sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk terus melakukan penataan dan pengelolaan pasar rakyat; bahwa dalam rangka mewujudkan pasar rakyat berkelanjutan maka diperlukan pedoman yang menjadi acuan dalam penataan dan pengelolaan pasar rakyat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah agar memenuhi aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup sehingga memiliki daya saing yang kuat dan mampu menyesuaikan perkembangan kemajuan perekonomian dan konsumen;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015; Peraturan Menteri perdagangan Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 t7ahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup
3. Fungsi Dan Kebijakan Pasar Rakyat Berkelanjutan
4. Penataan Dan Pengelolaan Pasar
5. Tempat Dasaran Pasar
6. Surat Tanda Pemegang Hak Sewa (STPHS)
7. Kartu Pedagang
8. Hak, Kewajiban, Dan Larangan Dan Sanksi
9. Pembinaan, Pemberdayaan Dan Pengendalian
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan kebijakan Nasional tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keadaan Yang Menyebabkan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Harus Digunakan Pada Tahun Berjalan, maka perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2021.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti usulan Revisi/ Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong, perlu dilakukan Pergeseran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 38 Tahun 2021
PERBUP Kab. Tabalong No. 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka konsistensi prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 2024, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022; Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 64 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
