Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersurnber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang― Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang― Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang― Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
pelaksanaan dan pcnatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian
hibah dan bantuan sosial yang bcrsumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 18 Tahun 2019
102 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 74 Tahun 2012; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perda Nomor 5 Tahun 2013; Perda Nomor 3 Tahun 2016; Perda Nomor 4 Tahun 2016; Perda Nomor 4 Tahun 2017; Perbup Nomor 29 Tahun 2014; Perbup 30 Tahun 2014; Perbup Nomor 24 Tahun 2016; Perbup Nomor 19 Tahun 2017
Laporan Realisasi APBD Tahun 2017 terdiri atas:
1. Pendapatan
2. Belanja
3. Pembiayaan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
Mengingat
BUPATI BARITO TIMUR,
bahwa dalam rangka menjalankan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik harus memiliki Pegawai Negeri Sipil
yang mempunyai sikap, tingkah laku dan perbuatan seharihari yang berintegritas dan profesional;
bahwa dengan terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang
berintegritas dan profesional, maka dapat melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf
a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2AO4 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil,
Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Kode Etik
Instansi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Timur;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten La.mandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a18O);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9fl;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua a"tas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor
(
3.Republik Indonesia N 5679
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2002
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AlO Nomor 14,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2A Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nornor 25 Tahun 2O2A tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2a2a-2a24 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2A2O Nornor 44ll;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2OI7 tentang Kod'e
Etik dan Kode Periiaku Pegawai Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Timur Tahun 2A16 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2027 tentang 2021
tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2O2A-2O24
(Berita Daerah Kabupaten Barito Tirnur Tahun 2021 Nomor
87l,;
BAB I
Ketentuan Umum
BAB II
Tujuan dan Ruang Lingkup
BAB III
Nilai Dasar ASN
BAB IV
Kode Etik dan Perilaku
BAB V
Sanksi
BAB VI
Tata Cara Penegakan Kode Etik
BAB VII
Majlis Kode Etik
BAB VIII
Hak dan Kewajiban
BAB IX
Ketentuan Lain-Lain
BAB X
Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
-
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga
Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima
Pensiun atau Tunjangan, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji
atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 11 Tahun
2019; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2019
Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada
bulan JuIi 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20l7;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ;undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang 25 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2011;Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2017
Berisi Tentang Anggaran Dan Belanja Dearah Kabupaten Barito Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa pembangunan nasional dalam bidang Pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2aa2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 13 tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Ketja Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
a. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;
b. Penghargaan;
c. Pembinaan dan pengawasan;
d. Pendanaan; dan
e. Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2022.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Perangkat Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 106 ayat 2
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun
2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito
Timur tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Perangkat
Desa
Undang-Undang Nomor 5 Tahurr 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4
Tahun 2018
Petunjuk Teknis Pengangkatan Perangkat Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 20 Tahun 2019
63 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja bagi Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah dan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 9731 2594|KEUDA Perihal Insentif Pemungutan Pajak Daerah Pada Pemerintah Kabupaten I Kota serta dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah perlu diberikan Insentif yang sesuai dengart Peraturan yang berlaku;
b. bahwa untuk Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Rerublik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016;Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 29 Tahun 2014;Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 30 Tahun 2014;
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi; Bab III Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Pertanggung Jawaban; Bab IV Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a180);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor 13O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A14 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
3.MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2AOS
tentang Tata cara Penghapusan piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4+88) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun ZO|T
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara penghapusan
Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 2Ol, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2At6
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara pemungutan
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 2OT /PMK.OT /2OLS
tentang Pedoman Penagihan dan pemeriksaan pajak
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Alg
Nomor 1852);
7 .Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/pMK. 0612019
tentang Tata Cara Usulan, Penelitian Dan penetapan
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2
Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur
Nomor 35);
BAB I
Ketentuan Umum
BAB II
Dasar Penghapusan
BAB III
Kedaluwarsa
BAB IV
Penatausahaan
BAB V
Tata Cara Penghapusan Pajak
BAB VI
Ketentuan Lain-Lain
BAB VII
Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2021.
-
Peraturan Bupati (PERBUP) No. 20
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk penyesuaian dengan perkembangan keadaan pada tahun berjalan maka berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kabupaten Seruyan, : Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2020-2024;
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemuthakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.
1. Ketentuan Umum;
2. Perubahan RKPD Kabupaten Barito Timur;
3. Ketentuan Peralihan;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2022.
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
