PERBUP Kab. Barito Timur No. 56 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 55 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 54 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 53 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 52 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 50 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 49 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 47 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO TIMUR
PERBUP Kab. Barito Timur No. 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
PERBUP Kab. Barito Timur No. 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudanaan Dan Olahraga Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 40 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 36 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 35 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 34 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 30 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur
PERBUP Kab. Barito Timur No. 47 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23
Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,
TUgas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur. berdasarkan Analisis Beban Kerja perlu ada
perubahan dan penyesuaian terhadap beban tugas,
kewenangan, penulisan dan penamaan pada
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas
Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kab Bartim Nomor 3 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupat.i Kabupaten Barito Timur Nomor
23 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susun.an Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito
Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 23) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupat.i Kabupaten Barito Timur Nomor
23 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susun.an Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito
Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 23) diubah
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur No. 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk mencapai tertib administrasi agar lebih efektif dan
efisien terhad.ap pengelolaan keuangan daerah khususnya
perjalanan dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito
Timur, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan
Bupati Barito Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Barito Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil
dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Barito Timur.
UU NOmor 30 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 11 Tahun 2011; Perda Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 9 Tahun 2014.
Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 9
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi
Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 47), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito
Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan
Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2016 Nomor 13) diubah dan ditambah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Retensi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Pedoman Retensi kearsipan Urusan Pemerintahan
Daernh, perlu disusun pedoman retensi arsip
bersama dengan Jembaga teknis terkait. untuk kelancaran dan kesinambungan
pelaksanaan retensi arsip di Kabupaten Barito Timur,
perlu disusun petunjuk teknis retensi arsip
Undang-Undang Nomor S Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 Tahun
2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III KEBIJAKAN RETENSI ARSIP;
BAB IV JENIS ARSIP;
BAB III JRA;
BAB V PELAKSANAAN PENYUSUTAN;
BAB IV PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
33 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan,
Dan Tambahan Uang Persediaan
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, Batas Pengajuan Uang Persediaan, Ganti Uang
Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pentlayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun
2016; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 24 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
UANG PERSEDIAAN;
BAB III
PENGGUNAAN DANA UANG PERSEDIAAN;
BAB IV
GANTI UANG PERSEDIAAN;
BAB V
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat
(7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tata
Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3
Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MEKANISME PERGESERAN;
BAB III
PENGAJUAN PERGESERAN;
BAB IV
PERSETUJUAN PERGESERAN;
BAB V
PENETAPAN PERGESERAN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur No. 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah berdasarkan alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Permendagri Nomor 56 Tahun 2015; Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II
SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;
BAB III
PENENTUAN BESARAN BAGIAN DESA DARI DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;
BAB IV PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;
BAB V MEKANISME PENCAIRAN DANA PENYALURAN;
BAB VI
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;
BAB VII
PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN;
BAB VIII
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN;
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB X PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) dan ayat
(6) pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Pembahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana
Desa Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggaldan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
49/PMK.A7/2016
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA;
BAB III PENYALURAN DANA DESA;
BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA;
BAB V PELAPORAN;
BAB VI SANKSI;
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Barito Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Tata Cara
Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana
Desa Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2016,
dinyatakan di cabut dan tidak berlaku
33 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa "Alokasi Dana Desa paling sedikit 1O% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus"; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor ... Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor .... Tahun 2016
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penetapan ADD; Bab III Pajak Alokasi Dana Desa; Bab IV Penggunaan ADD; Bab V Penyaluran ADD; Bab VI Pengelolaan ADD; Bab VII Pembinaan Dan Pengawasan Alokasi Dana Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur No. 4 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembukaan dan Pengoperasian Serta Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (71,
Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito
Timur tentang Pembukaan dan Pengoperasian serta
Penempatan Uang Daerala-pada Bank Umum.
PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 54 Tahun 2010; Perda Kab. Bartim Nomor 8 Tahun 2014; Permenkeu Nomor 252/PMK.05/2014.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
REKENING KAS UMUM DAERAH, REKENING PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN BENDAHARA UMUM DAERAH/ KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH;
BAB IV
REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH;
BAB V REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH;
BAB VI PENEMPATAN UANG DAERAH;
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN;
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur No. 3 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tamiyang Layang Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
bahwa menindaklanjuti Pasal 116 ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layartan Umum Daerah, perlu menetapkan
kebijakan dan sistem. akuntansi Badan Layanan
Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah
Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
95/PMK.05/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur
Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN RSUD;
BAB III
LAPORAN KEUANGAN RSUD;
BAB IV
PEMERIKSAAN INTERNAL DAN AUDIT;
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB VI
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017.
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat