Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6);
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah maka perlu ditindaklanjuti penyusunan Tata Kelola bagi Rumah sakit Umum Daerah untuk melaksanakan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014;
Peraturan Pemerinta.h Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 ;
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 /MENKES/ PER/I/2010;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneia Nomor 755/MENKES/PER/IV /2011;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneia Nomor 42 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012;
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2013.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Pola Tata Kelola;
3. Pola Tata Kelola Korporasi;
4. Dewan Pengawas;
5. Organisasi;
6. Organisasi Pelaksana;
7. Organisasi Pendukung;
8. Tata Kerja Unit Kerja Instalasi;
9. Pengelolaan SUmber Daya Manusia;
10. Standar Pelayanan Minimal;
11. Pengelola Keuangan;
12. Pengelolaan Barang;
13. Peraturan Internal Staf Keperawatan;
14. Pola tata kelola staf medis;
15. Kerahasiaan dan Informasi Medis;
16. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pola Tata Kelola RSUD Prof. dr. Soekandar (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 58 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto, maka perlu disusun Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan.
b. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan.
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015:
UU No 11 Tahun 2020:
PP No 8 Tahun 2006:
PP No 60 Tahun 2008:
PP No 18 Tahun 2016:
PP No 12 Tahun 2017;
Permendagri No 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 8 Tahun 2009:
Perbup Mojokerto No 20 Tahun 2021.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
2. Ruang Lingkup Pengawasan:
3. Pengawasan:
4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan:
5. Pemantauan dan Pemutakhiran:
6. Pembiayaan;
7. Kode Etik:
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 58 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa Umum dan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 58 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 598 Tahun 2019 tentang. Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2019 dan Pengumuman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/ 1069/M.SM.01.00/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019.
Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat/panitia seleksi dalam penerimaan CPNS;
Tujuan Seleksi CPNS untuk mengisi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil pada Organisasi Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 58 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Budaya Gemar Membaca
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan minat baca masyarakat, maka perlu dilibatkan/partisipasi masyarakat dalam Gerakan Budaya Gemar Membaca;
b. bahwa Gerakan Budaya Gemar Membaca dan peran masyarakat dalam menumbuhkembangkan minat baca selaras dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan yang ditujukan untuk menumbuhkembatigkan sikap gemar membaca, menulis, dan memaham.i serta pembiasaan proses berfikir yang berkualitas;
c. bahwa bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Budaya Gemar Membaca.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Pendiclikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud ditetapkannya Gerakan Budaya Gemar Membaca untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan literasi serta menumbuhkembangkan kebiasaan membaca, menulis serta memahami makna/isi yang terkandung didalamnya;
3. Tujuan ditetapkannya gerakan budaya gemar membaca untuk menumbuhkembangkan minat baca dan belajar;
4. Kebijakan strategis;
5. Pembinaan dan pengawsan;
6. Pembiayaan;
7. Pelaporan;
8. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 59 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Lingkungan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
