Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2020

Menemukan 94 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 87 Tahun 2020

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KOTA PONTIANAK

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kota Pontianak

Download :
Perwa 87.pdf

Abstrak

PERPAJAKAN

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 87, BD.2020/NO.87 LL Kota Pontianak : 6 Hal

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KOTA PONTIANAK

ABSTRAK:

bahwa program Konfirmasi Status Wajib Pajak merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 1983, UU No.25 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 tahun 2018, Permendagri No.112 tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Jenis Layanan Publik Tertentu yang Dilakukan KSWP, Tata Cara Pelaksanaan KSWP, Pembinaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
Peraturan ini memiliki 6 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2020

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 dan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum

Download :
48 tahun 2020.pdf

Abstrak

ketertiban umum

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 48, BD.2020/NO.48, LL KOTA PONTIANAK: 6 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam wilayah Kota Pontianak, perlu diatur penyelenggaraan ketertiban umum dalam wilayah Kota Pontianak
Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Tertib Kebersihan; Tertib Sungai, Parit Dan Saluran; pengendalian, Pengawasan, Penyelenggaraan Dan Pembinaan Tertib Kebersihan, Tertib Sungai, Parit Dan Saluran; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2020.
6 Halaman Peraturan

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2020

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2040

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perindustrian

Download :
perda-nomor-12-tahun-2020.pdf

Abstrak

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2040

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2020/NO.8, LL KOTA PONTIANAK: 9 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2040

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 ayat (4) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak Tahun 2020-2040.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.3 Tahun 2014, UU No.3 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.26 Tahun 2008, PP No.24 Tahun 2009, PP No.14 Tahun 2015, Permen Perindustrian No.110/M-IND/PER/12/2015, Perda No.10 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Industri Unggulan Daerah, Sistematika RPIK Pontianak Tahun 2020-2040, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
Penjelasan sebanyak 2 (dua) halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 80 Tahun 2020

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah

Download :
Perwa 80.pdf

Abstrak

PAJAK

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 80, BD.2020/NO.80 LL Kota Pontianak : 19 Hal

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.14 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 1983, PP No.45 Tahun 2008, PP No.69 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2016, PP No.55 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 tahun 2006, Perda No.2 tahun 1987, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2020
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, Persyaratan Pengajuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penatausahaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kewenangan Pemberian Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Pembebanan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak/Retribusi, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2020.
Peraturan ini memiliki 13 halaman dan 6 halaman lampiran.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT