Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri D Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Permendagri No 56 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, maka kode wilayah tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kab Tuban sebagaimanatelah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban No 83 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan dimaksud dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 23 Tahun 2014
3. PP No 18 Taun 2016
4. Permendagri No 54 Tahun 2009
5. Permendagri No 78 Tahun 2012
6. Permendagri No 56 Tahun 2015
7. Perda No 14 Tahun 2016
8. Perbupati No 31 Tahun 2010
9. Peraturan Bupati No 13 Tahun 2011
10. Peraturan Bupati No 83 Tahun 2016
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 83 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kab Tuban. Ketentuan yang diubah adalah Lampiran I Romawi VIII dan IX.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2017.
Peraturan Bupati No 83 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kab Tuban diubah.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Kios dan Los Pasar Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Perda Kab Tuban No 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maak perlu mengatur tata cara pembeyaran tarif retribusi kios dan los pasar daerah dengan memperhatikan kebijakan peningkatan pelayanan dan pendapatan masyarakat dan pasar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pembayaran Retribusi Kios dan Los Pasar Daerah
1. UU No 12 Tahaun 1950
2. UU No 28 Tahun 1999
3. UU No 28 Tahun 2009
4. UU No 12 Tahun 2011
5. UU No 23 Tahun 2014
6. PP No 58 Tahun 2005
7. PP No 69 Tahun 2010
8. PP No 27 Tahun 2014
9. Permendagri No 13 Tahun 2006
10. Perda Kab Tuban No 4 Tahun 2011
11. Perda Kab Tuban No 12 Tahun 2014
12. Perda Kab Tuban No 14 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Retribuasi Kios dan Los Pasar Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri A Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 12 Perda Kab Tuban Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016, sebagai rincian lebih lanjut perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 28 Tahun 1999
3. UU No 17 Tahun 2003
4. UU No 1 Tahun 2004
5. UU No 15 Tahun 2004
6. UU No 25 Tahun 2004
7. UU No 33 Tahun 2004
8. UU No 28 Tahun 2009
9. UU No 12 Tahun 2011
10. UU No 23 Tahun 2014
11. PP No 109 Tahun 2000
12. PP No 24 Tahun 2004
13. PP No 23 Tahun 2005
14. PP No 55 Tahun 2005
15. PP No 56 Tahun 2005
16. PP No 58 Tahun 2005
17. PP No 79 Tahun 2005
18. PP No 8 Tahun 2006
19. PPP No 3 Tahun 2007
20. PP No 39 Tahun 2007
21. PP No 69 Tahun 2010
22. PP No 71 Tahun 2010
23. PP No 30 Tahun 2011
24. OO No 2 Tahun 2012
25. Perpres No 108 Tahun 2007
26. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri No 21 Tahun 2011
27. Permendagri No 20 Tahun 2009
28. Permendagri No 32 Tahun 2011
29. Permendagri No 64 Tahun 2013
30. Permendagri No 52 Tahun 2015
31. Perda No 6 Tahun 2007
32. Perda No 4 Tahun 2011
33. Perda No 5 Tahun 2011
34. Perda No 6 Tahun 2011
35. Perda No 7 Tahun 2011
36. Perda No 8 Tahun 2011
37. Perda No 10 Tahun 2011
38. Perda No 11 Tahun 2011
39. Perda No 12 Tahun 2011
40. Perda No 18 Tahun 2011
41. Perda No 1 Tahun 2012
42. Perda No 2 Tahun 2012
43. Perda No 3 Tahun 2012
44. Perda No 4 Tahun 2012
45. Perda No 5 Tahun 2012
46. Perda No 6 Tahun 2012
47. Perda No 7 Tahun 2012
48. Perda No 8 Tahun 2012
49. Perda No 17 Tahun 2013
50. Perda No 18 Tahun 2015
51. Perda No 13 Tahun 2016
26. Permendagri No 13 T
Peraturan ini mengatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 6 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan PemerintaH Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berlandaskan pada prinsip-prinsip efisiensi,efektifitas, transparansi, terbina, bersaing, adil/tidak diskriminasi dan akuntabel, maka dipandang perlu dibentuk unit organisasi sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah maka dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP);
c. bahwa Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2012 tentang ULP Pemerintah Kab Tuban sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota seihngga perlu dilakukan penyesuaian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tuban;
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 5 Tahun 1999
3. UU No 28 Tahun 1999
4. UU No 17 Tahun 2003
5. UU No 1 Tahun 2004
6. UU Nomor 15 Tahun 2004
7. UU Nomor 33 Tahun 2004
8. UU Nomor 11 Tahun 2008
9. UU Nomor 12 Tahun 2011
10. UU Nomor 5 Tahun 2014
11. UU Nomor 23 Tahun 2014
12. PP Nomor 58 Tahun 2005
13. PP Nomor 27 Tahun 2014
14. Perpres Nomor 106 Tahun 2007
15. Perpres Nomor 54 Tahun 2010
16. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
17. PermenPAN Nomor 77 Tahun 2012
18. Permendagri Nomor 99 Tahun 2014
19. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 77 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tuban. ULP Kabupaten adalah organisasi Pemda yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang fungsinya diintegrasikan pad fungsi Subbagian pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah. Ketentuan ini berisi Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Kewenangan; Susunan Organiasi; Kepegawaian dan Keuangan; Pengendalian dan Pengawasan; Evaluasi dan Pelaporan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2017.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) PermenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Perbup tentang IKU di Lingkungan Pemerintah Kab Tuban
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 23 Tahun 2014
3. PP No 8 Tahun 2006
4. PP No 18 Tahun 2016
5. Perpres No 29 Tahun 2014
6. PermenPAN No PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. PermenPAN No PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan IKU
8. PermenPAN dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014
9. Perda No 14 Tahun 2016
10. Perda No 24 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kab Tuban Tahun 2016-2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang IKU di Lingkungan Pemkab Tuban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
165
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 8 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri A Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan APBD TA 2017
ABSTRAK:
a. bahw sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD TA 2017,
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBD TA 2017 dan menetapkan dalam suatu Perda
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. UU Nomor 12 Tahun 1950
3. UU Nomor 28 Tahun 1999
4. UU Nomor 17 Tahun 2003
5. UU Nomor 1 Tahun 2004
6. UU Nomr 15 Tahun 2004
7. UU Nomor 25 Tahun 2004
8. UU Nomor 33 Tahun 2004
9. UU Nomor28 Tahun 2009
10. UU Nomor 12 Tahun 2011
11. UU Nomr 23 Tahun 2014
12. UU Nomor 1 Tahun 2015
13. PP Nomor 109 Tahun 2000
14. PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah PP Nomor 74 Tahun 2014
15. PP Nomor 55 Tahun 2005
16. PP Nomr 56 Tahun 2005
17. PP Nomor 58 Tahun 2005
18. PP Nomor 3 Tahun 2007
19. PP Nomor 39 Tahun 2007
20. PP Nomor 69 Tahun 2010
21. PP Nomor 71 Tahun 2010
22. PP Nomor 33 Tahun 2011
23. PP Nomor 2 Tahun 2012
24. PP Nomor 6o Tahun 2014
25. PP Nomor 12 Tahun 2017
26. PP Nomor 18 Tahun 2017
27. Perpres Nomor 108 Tahun 2007
28. Perpres Nomor 87 Tahun 2014
29. Perpres Nomor 97 Tahun 2016
30. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011
31. Permendagri Nomor 16 Tahun 2007
32. Permendagri Nomr 20 Tahun 2009
33. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011
34. Permendagri Nomor 31 Tahun 2016
35. Permendagri Nomor 62 Tahun 2017
36. Perda Nomor 1 Tahun 2006
37. Perda Nomor 6 Tahun 2007
38. Perda Nomor 4 Tahun 2011
39. Perda Nomor 5 Tahun 2011
40. Perda Nomor 6 Tahun 2011
41. Perda Nomor 7 Tahun 2011
42. Perda Nomor 8 Tahun 2011
43. Perda Nomor 10 Tahun 2011
44. Perda Nomor 11 Tahun 2011
45. Perda Nomor 12 Tahun 2011
46. Perda Nomor 18 Tahun 2011
47. Perda Nomor 1 Tahun 2012
48. Perda Nomor 2 Tahun 2012
49. Perda Nomor 3 Tahun 2012
50. Perda Nmor 4 Tahun 2012
51. Perda Nomor 5 Tahun 2012
52. Perda Nomor 6 Tahun 2012
53. Perda Nomor 7 Tahun 2012
54. Perda Nnomor 8 Tahun 2012
55. Perda Nomor 23 Tahun 2016
56. Perda Nomor 11 Tahun 2016
Berisi tentang Perubahan APBD TA 2017
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2017
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 201 Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri No 21 Tahun 2011, serta memperhatikan daya tukar uang yang semakin menurun, maka Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan surat permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan bagi organisasi Perangkat Daerah di Kab Tuban TA 2017 perlu disesuaikan dan menetapkan kembali dalam suatu Peraturan Bupati
1. UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 1965
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 1 Tahun 2004
4. UU No 23 Tahun 2014
5. PP No 58 Tahun 2005
6. Permendagri No 13 Tahun 2006
7. Permenkeu No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN
8. Permendagri No 31 Tahun 2016
9. Perdirjen Perbendaharaan No PER-66/PB/2005
10. Perda No 4 Tahun 2008
11. Perda No 12 Tahun 2012
12. Perda No 14 Tahun 2016
13. Perda No 23 Tahun 2016
14. Perbup No 78 Tahun 2016
Peraturan ini berisi tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan surat permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan bagi organisasi Perangkat Daerah di Kab Tuban TA 2017. Ketentuan yang diubah adalah Pasal Pasal 5 dan ketentuan no urut 15 dan 16 dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan surat permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan bagi organisasi Perangkat Daerah di Kab Tuban TA 2017 diubah.
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
