Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 6 Tahun 2017

Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan PemerintaH Kabupaten Tuban

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tuban. ULP Kabupaten adalah organisasi Pemda yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang fungsinya diintegrasikan pad fungsi Subbagian pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah. Ketentuan ini berisi Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Kewenangan; Susunan Organiasi; Kepegawaian dan Keuangan; Pengendalian dan Pengawasan; Evaluasi dan Pelaporan;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan PemerintaH Kabupaten Tuban

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tuban

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Tuban

Tanggal Penetapan

13 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

13 Januari 2017

Tanggal Berlaku

13 Januari 2017

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 6

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tuban

Bidang

Halaman ini telah diakses 882 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

no 6.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pengadaan Barang/Jasa
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan PemerintaH Kabupaten Tuban
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berlandaskan pada prinsip-prinsip efisiensi,efektifitas, transparansi, terbina, bersaing, adil/tidak diskriminasi dan akuntabel, maka dipandang perlu dibentuk unit organisasi sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah maka dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP); c. bahwa Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2012 tentang ULP Pemerintah Kab Tuban sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota seihngga perlu dilakukan penyesuaian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tuban; 1. UU No 12 Tahun 1950 2. UU No 5 Tahun 1999 3. UU No 28 Tahun 1999 4. UU No 17 Tahun 2003 5. UU No 1 Tahun 2004 6. UU Nomor 15 Tahun 2004 7. UU Nomor 33 Tahun 2004 8. UU Nomor 11 Tahun 2008 9. UU Nomor 12 Tahun 2011 10. UU Nomor 5 Tahun 2014 11. UU Nomor 23 Tahun 2014 12. PP Nomor 58 Tahun 2005 13. PP Nomor 27 Tahun 2014 14. Perpres Nomor 106 Tahun 2007 15. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 16. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 17. PermenPAN Nomor 77 Tahun 2012 18. Permendagri Nomor 99 Tahun 2014 19. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 77 Tahun 2012 Peraturan ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tuban. ULP Kabupaten adalah organisasi Pemda yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang fungsinya diintegrasikan pad fungsi Subbagian pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah. Ketentuan ini berisi Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Kewenangan; Susunan Organiasi; Kepegawaian dan Keuangan; Pengendalian dan Pengawasan; Evaluasi dan Pelaporan;
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2017. 16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 6 Tahun 2017

Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan PemerintaH Kabupaten Tuban

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT