Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan InPres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, maka guna penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrastruktur dan sistenm informasidi Lingkungan Pemerintah Kab Tuban, perlu adanya pengaturan dalam pelaksanaan dan pengembangan e-Government;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 36 Tahun 1999
3. UU No 11 Tahun 2008
4. UU No 14 Tahun 2008
5. UU No 12 Tahun 2011
6. UU No 23 Tahun 2014
7. PP No 6 Tahun 1988
8. PP No 52 Taun 2000
9. PP No 58 Tahun 2005
10. PP No 61 Tahun 2010
11. PP No 82 Tahun 2012
12. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah Permendagri No 21 Tahun 2011
13. Permenkominfo No 41/PERMEN.KOMINFI/VIII/2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan e[Government
14. Permenkominfo No 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
15. Permenkominfo No 28/SK/MENEG/KI/2008 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs web resmi pemerintah pusat dan daerah
16. KepmenPAN No 13/KEP/M.PAN/2003
17. Perda No 4 Tahun 2008
18. Perda No 14 Tahun 2016
19. Perbup No 61 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kab Tuban meliputu Perencanaan; Pelaksanaan Pengembangan e-Government; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
29
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 4 Tahun 2017
Pajak dan Retribusi Daerah-Perizinan, Pelayanan Publik
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 16 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan atas 15 Perda Kab. Tuban yang berkaitan dengan Retribusi, Perizinan dan Urusan Pemerintahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/67.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 18 Perda Kab Tuban, perlu dilakukan pencabutan beberapa Perda dengan menetapkan Perda tentang Pencabutan atas 15 Perda Kabu Tuban yang berkaitan dengan retribusi, perizinan dan urusan pemerintahan
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. UU Nomor 12 Tahun 1950
3. UU Nomor 28 Tahun 2009
4. UU Nomor 12 Tahun 20111
5. UU Nomr 23 Tahuan 2014 sebagaiamana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
6. Perpres Nomor 87 Tahun 2014
7. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
Pencabutan atas 15 Perda Kabu Tuban yang berkaitan dengan retribusi, perizinan dan urusan pemerintahan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
Perda yang dicabut
1. Perda Nomor 8 Tahun 2002
2. Perda Nomor 15 Tahun 2002
3. Perda Nomor 19 Tahun 2002
4. Perda Nomor 6 Tahun 2003
5. Perda Nomor 9 Tahun 2005
6. Perda Nomor 15 Tahun 2003
7. Perda Nmor 24 Tahun 2003
8. Perda Nomor 25 Tahun 2003
9. Perda Nomor 4 Tahun 2004
10. Perda Nomor 2 Tahun 2005
11. Perda Nomor 3 Tahun 2005
12. Perda Nomor 4 Tahun 2005
13. Perda Nomor 9 Tahun 2005
14. Perda Nomor 1 Tahuan 2008
15. Perda Nomor 19 Tahun 2011
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Intensif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Perda Kab Tuban Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 19 ayat (4) Perda Kab Tuban No 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan.
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 28 Tahun 1999
3. UU No 17 Tahun 2003
4. UU No 28 Tahun 2009
5. UU No 23 Tahun 2014
6. PP No 58 Tahun 2005
7. PP No 69 Tahun 2010
8. Permendagri No 13 Tahun 2006
9. Permendagri No 24 Tahun 2006
10. Permendagri No 20 Tahun 2008
11. Perda No 6 Tahun 2011
12. Perda No 7 Tahun 2011
13. Perda No 14 Tahun 2016
14. Perbup No 55 Tahun 2016
Pertauran ini mengatur tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan. Insentif Pemungutan Retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
Peraturan Bupati Tuban Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka amewujudkan pemerintahan yang baik, bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan penyalahgunaan kekeuasaaan serta wewenang, Pemerintah Kab Tuban mewajibkan para Pejaabt Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaannya kepada KPK;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kab Tuban perlu penyesuaian pada proses penyampaian LHKPN sehingga perlu diganti;
c. berdasarkan pertimbangan tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pengumuman LHKPN di Lingkungan Pemkab Tuban
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 28 Tahun 1999
3. UU No 30 Tahun 2002
4. UU No 5 Tahun 2014
5. UU No 23 Tahun 2014
6. PP No 53 Tahun 2010
7. PP No 11 Tahun 2017
8. Peraturan KPK No 7 Tahun 2016
Peeraturan ini mengatur tata cara pendaftaran dan pengumuman LHKPN di Lingkungan Pemkab Tuban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2017.
Peraturan Bupati No 23 Tahun 2013 tentamg LHKPN di Lingkungan Pemkab Tuban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
30
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri B Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka ketentuan dasar perhitungan pajak penerangan jalan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan,
b. bahwa berdasarknan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf b Perda Nomor 5 Tahun 2011, maka perlu menetapkan kembali Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Penerangan Jalan dalam suatu Peraturan Bupati.
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 19 Tahun 1997
3. UU No 17 Tahun 2003
4. UU No 1 Tahun 2004
5. UU No 38 Tahun 2004
6. UU No 25 Tahn 2009
7. UU Nomor 28 Tahun 2009
8. UU Nomor 12 Tahun 2011
9. UU No 23 Tahun 2014
10. PP Nomor 58 Tahun 2005
11. PPP No 79 Tahun 2005
12. PP No 34 Tahun 2006
13. PerMen ESDM No 7 Tahun 2010
14. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
15. Perda Nomor 6 Tahun 2007
16. Perda Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Penerangan Jalan. PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listtrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Ketentuan Dasar Perhitungan PPJ dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2017
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan harga bahan konstruksi dan kebutuhan lainnya maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Standar Satuan Harga Pemerikntah Kabupaten Tuban TA 2017 sebagaiamana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2017 dan menetapkannya kembali dalam Peraturan Bupati.
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 1 Tahun 2004
4. UU No 23 Tahun 2014
5. PP Nomor 58 Tahun 2005
6. PP Nomor 27 Tahun 2014
7. Perpres Nomor 54 Tahun 2010
8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
9. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2017.
Ketentuan yang diubah :
1. lampiran V romawi VI diubah,
2. lampiran VII Romawi I,II,III,IV,V,VI,VII,XI,XII,XIV,XV,XVI.XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII,XXIV dan Upah Kerja diubah serta ditambahkan dua romawi yaitu XXV dan XXVI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2017
34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri B Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati TRuban Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PBB P2 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan kondisi saat ini;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan guna memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pemungutan PBB P2 maka perlu menetapkan Peraturan Buapti tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PBB P2 Kab Tuban
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 5 Tahun 1960
3. UU No 19 Tahun 1997
4. UU No 14 Tahun 2002
5. UU No 28 Tahun 2002
6. UU No 33 Tahun 2004
7. UU No 28 Tahun 2009
8. UU No 12 Tahun 2011
9. UU No 23 Tahun 2014
10. PP No 40 Tahun 1996
11. PP No 24 Tahun 1997
12. PP No 135 Tahun 2000
13. PP No 25 Tahun 2002
14. PP No 69 Tahun 2010
15. PP No 69 Tahun 2010
16. Perda No 6 Tahun 2007
17. Perda No 5 Tahun 2011
18. Perda No 4 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PBB P2 di Kab Tuban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
Peraturan Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PBB P2 Kab Tuban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
41
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Intensif Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Perda Kab Tuban No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Tuban No 38 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu disesuaikan dengan ketentuan dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 28 Tahun 2009
3. UU No 17 Tahun 2003
4. UU No 1 Tahun 2004
5. UU No 15 Tahun 2004
6. UU No 25 Tahun 2004
7. UU No 23 Tahun 2014
8. PP No 58 Tahun 2005
9. Permendagri No 13 Tahun 2006
10. Perda No 10 Tahun 2008
11. Perda No 14 Tahun 2016
12. Perbup No 51 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Besetriarnya insentif ditetapkan 5% dari rencana penerimaan rbusi tempat rekreasi dan olahraga dalam TA berkenaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Pemungutan Reribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 17 Perda Tuban No 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kab Tuban
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 28 Tahun 2009
4. UU No 23 Tahun 2014
5. PP No 58 Tahun 2005
6. PP No 69 Tahun 2010
7. Permendagri No 13 Tahun 2006
8. Perda No 7 Tahun 2012
9. Perda N0 14 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang pemberian nsentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kab Tuban. Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
6
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 7 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 29
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Tuban
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 PP Nomor 18 Tahun D2017 tentang Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan dan Anggota DPRD maka perlu membentuk Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Tuban
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. UU Nomor 12 Tahun 1950
3. UU Nomor 1 Tahun 2004
4. UU Nomor 33 Tahun 2004
5. UU Nomor 40 Tahun 2004
6. UU Nomor 12 Tahun 2011
7. UU Nomor 24 Tahun 2011
8. UU Nomr 17 Tahun 2014
9. UU Nomr 23 Tahun 2014
10. PP Nmor 14 Tahun 1993
11. PP Nomor 58 Tahun 2005
12. PP nomor 12 Tahun 2017
13. PP Nomor 18 Tahun 2017
14. Perpres Nomor 12 Tahun 2013
15. Perpres Nomor 109 Tahun 2013
16. Perpres Nomr87 Tahun 2014
17. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011
18. Permendagri Nomr 80 Tahun 2015
19. Permendagri Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur mengeneai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Tuban. Peraturan ini berisi ketentuan tentang ketentuan umumt; Penghasilan dan tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
24
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
