Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-Kp/2013 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi, Gubernur berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 62 Tahun 2010; PP Nomor 64 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2012; Perpres Nomor 122 Tahun 2012; Perpres Nomor 97 Tahun 2014; PM Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008; PM Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013; Perda Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011; Perda Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011; Pergub Nomor 25 tahun 2012
1.Ketentuan Umum; 2. Jenis Perizinan; 3. Kewenangan Dan Tanggung Jawab; 4. Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Izin; 5. Perubahan, Perpanjangan, Dan Penggantian Izin Lokasi Dan Izin Pelaksanaan Reklamasi; 6. Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan; 7. Pengawasan; 8. Ketentuan Lain-Lain; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2016.
19 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 45 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bagi Kendaraan Mutasi Masuk dari Luar Daerah atas Nama Perusahaan atau Badan Usaha
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memotivasi peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan badan usaha sebagai wajib pajak dalam peningkatan pungutan pajak daerah, perlu memberikan insentif kepada wajib pajak berupa pembebasan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor bagi kendaraan mutasi masuk dari luar daerah atas nama perusahaan atau badan usaha
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PM Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006; Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011
1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Dan Subjek Pembebasan; 3. Masa Berlaku Dan ketentuan Pembebasan; 4. Pelaporan; 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2016.
7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 44 Tahun 2016
PERGUB Prov. Banten No. 42 Tahun 2022 tentang Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Wilayah Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Kelas Umum Ekonomi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten.
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perpres Nomor 15 Tahun 2012; PP Nomor 74 Tahun 2014; PM Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2015; PM Keuangan Nomor 37/Pmk.010/2008; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002; Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2013; Pergub Banten Nomor 15 Tahun 2013
1. Ketentuan Umum; 2. Tarif Dasar Angkutan Penumpang AKDP Kelas Ekonomi; 3. Tarif Jarak Angkutan Penumpang AKDP Kelas Ekonomi; 4. Pengenaan Biaya Tambahan; 5. Pengawasan; 6. Sanksi; 7. Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2016.
16 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 43 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Program Terpadu Kampung Iklim
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf j dan huruf w, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian dampak perubahan iklim; b. bahwa untuk mengendalikan dampak perubahan iklim dikembangkan program yang mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal
UU Nomor 11 Tahun 1974; UU nomor 12 Tahun 1992; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 13 Tahun 2010; UU Nomor 1 Tahun 2014; PM Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012; Perda Provinsi BantenNomor 10 Tahun 2012; Pergub Nomor39 Tahun 2012
1. Ketentuan Umum; 2. Perencanaan Dan Pembinaan; 3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2016.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 42 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
penganggaran belanja program dan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah, diperlukan standar satuan harga yang dibakukan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005;PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; PM Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; PM Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016; Perda Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006; Pergub Banten Nomor 29 Tahun 2007
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2016.
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 41 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan gubernur No,or 73 Tahun 2014 tentang Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BD.2016/NO.41
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 9 Tahun 2010; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 2014; PM Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; PM Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012; Perda Provinsi Banten Nomor 17 Tahun 2008; Pergub Banten Nomor 6 Tahun 2010
terdapat dalam pasal 18a
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016.
3 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 40 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BAlik Nama Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memotivasi peningkatan peran serta, prakarsa, dan bentuk apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten kepada masyarakat sebagai wajib pajak dalam peran sertanya terhadap penerimaan pajak daerah, perlu memberikan insentif kepada wajib pajak berupa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PM Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006; Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011
1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Dan Subjek Penghapusan; 3. Masa Berlaku Dan Ketentuan Penghapusan; 4. Pelaporan; 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 39 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaporan Informasi HArga Bahan Pokok dan Barang Pokok Barang Penting di Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melakukan upaya stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting melalui pemantauan harga yang rutin secara terkoordinir, komprehensif, tersistem dan berkelanjutan; b. bahwa untuk memenuhi target laju inflasi daerah, perlu dilaksanakan upaya pengendalian dalam bentuk program kegiatan yang strategis dan berkelanjutan
UU Nomor 7 Darurat Tahun 1955; UU Nomor 2 Tahun 1981; UU Nomor 3 Tahun 1982; UUNomor 10 Tahun 1995; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 18 Tahun 2012; UU Nomor 3 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2014; PPNomor 69 Tahun 1999; PP Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Mekanisme Pelaporan Informasi; 5. Sistem Informasi Dan Pelaporan; 6. Evaluasi Dan Pengembangan; 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016.
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 38 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 41 Tahun 2007; Perda ProvinsiBantenNomor 3 Tahun 2012
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi; 4. Ruang Lingkup; 5. Uraian Tugas; 6. Tata Kerja; 7. Eselon; 8. Kelompok Jabatan Fungsional; 9. Pengangkatan Dan Pemberhentian; 10. Pembiayaan; 11. Ketentuan Lain-Lian; 12. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016.
10 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 37 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten perlu dilakukan perubahan
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 53 Tahun 2010; PM Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Pegub Banten Nomor 67 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
14 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
