Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
penganggaran belanja program dan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah, diperlukan standar satuan harga yang dibakukan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005;PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; PM Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; PM Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016; Perda Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006; Pergub Banten Nomor 29 Tahun 2007
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2016.
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 43 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Program Terpadu Kampung Iklim
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf j dan huruf w, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian dampak perubahan iklim; b. bahwa untuk mengendalikan dampak perubahan iklim dikembangkan program yang mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal
UU Nomor 11 Tahun 1974; UU nomor 12 Tahun 1992; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 13 Tahun 2010; UU Nomor 1 Tahun 2014; PM Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012; Perda Provinsi BantenNomor 10 Tahun 2012; Pergub Nomor39 Tahun 2012
1. Ketentuan Umum; 2. Perencanaan Dan Pembinaan; 3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2016.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 43 Tahun 2017
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, BD.2017/NO.43
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberdayakan arsip dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien serta tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja organisasi dan aparatur, serta pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah, perlu dibuat Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perencanaan Pembangunan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perencanaan Pembangunan.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.25 Tahun 2004 ;3.UU No.43 Tahun 2009 ;4.UU No.14 Tahun 2008 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No. 40 Tahun 2006 ;7.PP No.28 Tahun 2012 ;8.Perda Prov Banten No.4 Tahun 2014
PERGUB Prov. Banten No. 42 Tahun 2022 tentang Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Wilayah Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Kelas Umum Ekonomi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten.
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perpres Nomor 15 Tahun 2012; PP Nomor 74 Tahun 2014; PM Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2015; PM Keuangan Nomor 37/Pmk.010/2008; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002; Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2013; Pergub Banten Nomor 15 Tahun 2013
1. Ketentuan Umum; 2. Tarif Dasar Angkutan Penumpang AKDP Kelas Ekonomi; 3. Tarif Jarak Angkutan Penumpang AKDP Kelas Ekonomi; 4. Pengenaan Biaya Tambahan; 5. Pengawasan; 6. Sanksi; 7. Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2016.
16 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, BD Tahun 2022 Nomor 44
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2022
Didalam Peraturan Gubernur diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Bab III Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah Bab IV UP KKPD Bab V Pengajuan, Penerbitan, dan Penggunaan KKPD Bab VI Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPD Bab VII Biaya Penggunaan KKPD Bab VIII Monitoring dan Evaluasi Bab IX Ketentuan Lain-Lain Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
33 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, BD Tahun 2020 No. 45
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Provinsi Banten
ABSTRAK:
Dengan semakin meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 ke seluruh wilayah Provinsi Banten perlu menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Provinsi Banten.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 4 Th 1984; UU No 23 Th 2000; UU No 36 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 6 Th 2018; PP No 40 Th 1991; PP No 21 Th 2020; Kepres No 12 Th 2020; Permendagri No 20 Th 2020; Permenhub No PM 18 Th 2020; Permenkes No 9 th 2020; Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/328/2020; Kemendagri 440-830 Th 2020.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pelaksanaan PSBB; 4. Kegiatan Tertentu Yang Tetap Dilaksanakan; 5. Hak Dan Kewajiban Serta Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB; 6. Sumber Daya Penanganan Covid 19; 7. Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan; 8. Sanksi; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
25 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 44 Tahun 2017
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, BD.2017/NO.44
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberdayakan arsip dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien serta tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja organisasi dan aparatur, serta pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah, perlu dibuat Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan.
1.UU No. 23 Tahun 2000 ;2.UU No.18 Tahun 2002 ;3.UU No.14 Tahun 2008 ;4.UU No.43 Tahun 2009 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No.28 Tahun 2012 ;7.PMDN No.78 Tahun 2012 ;8.Perda Prov Banten No. 4 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, perlu dibentuk jabatan pelaksana sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; PP No 18 Th 2016; Permenpan No 18 Th 2017; Perda Prov Banten No 8 Th 2016; Pergub Banten No 83 Th 2016; Pergub Banten No 19 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Nomenklatur Jabatan Pelaksana/Fungsional PNS, Ikhtisar Jabatan, dan Syarat Jabatan; 3. Pengangkatan Dalam Jabatan; 4. Tunjangan Jabatan; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 44 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, BD.2015/NO.45
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten
ABSTRAK:
: a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap administrasi pengelolaan hibah dan bantuan sosial, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten
UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2013, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 2 Tahun 2012, Pemendagri No. 39 Tahun 2012, Perda Provinsi Banten No. 7 Tahun 2006, Pergub No. 56 Tahun 2014.
merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten:
- Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, Pasal 7 ayat (4) diubah, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, Pasal 10 huruf c huruf b dihapus, Pasal 11 huruf a angka 3 huruf b) dan huruf b angka 3 huruf c dihapus, Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A, Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), Pasal 32 ayat (3) diubah, Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) diubah, Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, Pasal 47 ayat (4) diubah, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3) diubah, Pasal 59 ayat (3) diubah, Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) Pasal, Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 63 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), Pasal 67 ayat (1) diubah, pasal 72 diubah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Merubah Pergub No. 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten
13 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 45 Tahun 2022
PERGUB Prov. Banten No. 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 45, BD Tahun 2022 Nomor 45
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu diatur dalam suatu regulasi; bahwa untuk penyederhanaan struktur organisasi di Provinsi Banten, telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 100.2.2.6/8786/OTDA tanggal 6 Desember 2022 perihal Rekomendasi Rancangan Peraturan Gubernur, sehingga struktur organisasi, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 3 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 33 Tahun 2018; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Perda No. 8 Tahun 2016
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Bab II Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Bab III Uraian Tugas Bab IV Tata Kerja Bab V Jabatan Bab VI Sistem Kerja Bab VII Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, Tata Kerja Jabatan Staf Ahli Bab VIII Pembiayaan Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
Pergub ini mencabut Peraturan Gubernur No. 83 Tahun 2016; Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2017; Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2020; Peraturan Gubernur No. 42 Tahun 2020; Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2020; Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2020; Peraturan Gubernur No. 59 Tahun 2020; Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2021; Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2021
21 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
