Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 303 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 18 Tahun 2013

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atau Excavator Milik Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Perikanan dan Kelautan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup Kolut No.18 Tahun 2013.pdf

Abstrak

retribusi

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2013/No.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atau Excavator Milik Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendorong percepatan penlngkatan produksl perlkanan budldaya dlbutuhkan pengelolaan prasarana dan sarana budldaya berupa alat berat excavator yang efektlf, eflslen, serta berkelanjutan. b. bahwa untuk mengatur tata kelola pemanfaatan Excavator mlllk Dlnas Kelautan dan Perlkanan Kabup2ten Kolaka agar dapat dllaksanakan dalam rangka keglatan pembangunan, rehabllltasl dan pemellharaan sarana dan sarana pembudldaya lkan serta sarana dan prasarana pendukungnya yang mencakup keglatan budldaya air payau, budldaya air tawar, dan budldaya laut serta sektor kelautan dan per1kanan lalnnya, dlpandang perlu dlatur mekanlsme penyewaan; c. bahwa rnekanlsme penyewaan excavator dlmaksud huruf a dlatas, dltetapkan dengan Peraturan Bupatl
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan daerah-daerah tlngkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 74, tambahan Lembaran Daerah Negara Republik-~ .. Indonesia 1822); 2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Per1kanan sebagalmana telah dlubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009; 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerlntah Daerah {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembar Negara Nomor 4437) sebagalmana telah dlubah dua kall terakhlr dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua at.as Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerlntah Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perlmbangan Keuangan antara Pemertntah Pusat dan Pemer1ntah Daerah {Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembar Negara Republlk Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retr1busl Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049); 6. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerfntah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengeroraan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, tambahan Lembaran ~egara Republlk Indonesia Nomor 4609); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan Pemerintahan antara Pemerlntah, Pemerlntah Daerah Provins!, Pemerlntah Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Menter! Dalam Negerl Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknls Pengelolaan Barang Mlltk Daerah; 10. Keputusan menteri keuangan nomor 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaat.an, penghapusan, dan pemlndahtanganan barang mlllk Negara;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II KRITERIA LAHAN PEKERJAAN EXCAVATOR, BAB III PENGELOLAAN DAN PENYEWAAN EXCAVATOR, BAB IV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2013.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 18 Tahun 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Kolaka Utara No. 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017

Download :
Perbup Kolut No.18 Tahun 2016.pdf

Abstrak

rencana

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2016/No.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sis tern Perencanaan Pem bangunan Nasional, Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah, dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberik:an kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupatcn Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pcmcrintah Dacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten.tang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 J; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerint.ahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 !'5 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nornor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pclaksanaan Rcncana Pcmbangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2008 tcntang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun :2015; 12. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RP,JPD) Kabupaten Kolaka Utara 2006-2026; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017;
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2026;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 18 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup Kolut No 18 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PERUBAHAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan an tar Pusat dan Daerah, dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Perubahan Atas Perturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2019
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015- 2019 (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658); 13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)Tahun 2018; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kolaka Utara 2006-2026; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
Ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3,dan Pasal 4, diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2018

Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kolaka Utara

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup Kolut No 19 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat; b. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten Kolaka Utara, diperlukan upaya penciptaan iklim investasi melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal; b. bahwa untuk maksud terse but pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kolaka Utara;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 ten tang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 18. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); 19. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; 31. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 31 Tahun 2016 ten tang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara; 32. Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 570/52/2018 ten tang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Kolaka Utara;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PRINSIP, BAB III MAKSUD DAN TUJUAN, BAB IV KOORDINASI, JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL, BAB V DASAR PENlLAIAN PEMBERIAN INSENTIF DANI KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL, BAB VI TATA CARA PERMOHONAN, BAB VII TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN, BAB VIII TATA CARA PELAPORAN DAN EVALUASI, BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB X KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2019

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perbup Kolut No 19 Tahun 2019.pdf

Abstrak

teknis

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah

ABSTRAK:

a. babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintab Nomor 35 Tabun 2019 ten tang Perubaban Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tabun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tabun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Kepala Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya , Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas yang Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerab di Lingkungan Pemerintaban Daerab Kabupaten Kolaka Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tabun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 144, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Perintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 507); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA,GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS, BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA,GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS, BAB IV PENDANAAN, BAB V KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2015

Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pengoperasian Moda Trasportasi Darat Bantuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Kolaka Utara

Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Download :
Perbup Kolut No.19 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2015/No.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pengoperasian Moda Trasportasi Darat Bantuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dari Dana AIokasi Khusus (DAK) bidang sarana dan prasarana perdesaan Kementerian PDT di Kabupaten Kolaka Utara, perlu suatu pedoman dalam pelaksanaannya; b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dimaksud dipandang perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pengoperasian Moda Transportasi Darat Bantuan Kementerian PDTdi Kabupaten Kolaka Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan Dan Pengoperasian Moda Trasportasi Darat Bantuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Kolaka Utara
1. Undang-Un dang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolak Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; Tenggara (LNRI Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan LNRINomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonisia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan [alan ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589). 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk >Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal DAKSPDTTahun 2014; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor)
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III RUANG LINGKUP, BAB IV PENEMPATAN DAN PENGOPERASIAN, BAB V PERJANJIAN KERJASAMA, BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN, BAB VII MONITORING, PELAPORAN DAN EVALUASI, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2015.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2017

Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Daerah

Arsip Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
Perbup Kolut No.19 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2017/No.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa demi kelangsungan hidup dan keberadaan organisasi serta menjamin kelangsungan kegiatan organisasi perlu dilak:ukan pengelolaan secara terprogram terhadap arsip yang sangat penting sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai bukti akuntabilitas, alat bukti hukurn.dan memori organisasi yang merupakan arsip vital bagi suatu organisasi; b. bahwa guna memperoleh kesamaan pemahaman dalam melakukan pengelolaan arsipaset daerah melalui kegiatan pengelolaan arsip aset daerah diperlukan suatu pedoman; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339 ); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang k e uangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2004 Tahun 1 Nomor 3. Undang-Undang tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan,Organisasi, darrTata Kerja LembagaPemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem A.kuntansi Pernerinta; 10 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang d ari Arsip Pen ye lama tan Perlindungandan Bencana; 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP ASET NEGARA, BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup Kolut No 20 Tahun 2019.pdf

Abstrak

rencana

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakart ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah, dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah paerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2019.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik In~onesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik donesia, Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 ten tang Pembentukan Kabupate Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 N mor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 ten tang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomorg 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 I Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); l1.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 58); 12. Peraturan Menteri Dalam egeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kolaka Utara 2006-2026; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
Pasal 1 berisi definisi, Pasal 2-6 Penjelasan terkait RKPD Kolut, Pasal 7 berisi ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Kolaka Utara No. 18 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017

Download :
Perbup Kolut No.20 Tahun 2016.pdf

Abstrak

PERUBAHAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2016/No.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017

ABSTRAK:

a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2 0 16 tentang Pembetukan dan S u s u n a n Organisasi Perangkat Daerah Kolaka Utara Berdasarkan PP 18 Tahun 2016; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah, dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menyusun Rencana Keija Pemerintah Daerah; c. bahwa Rencana Keija Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Reneana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Un.dang- Undang Norn.or 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405}; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817}; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tataeara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015; 13. Peraturan menteri Dalarn Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kolaka Utara 2006-2026; 15. Peraturan Daerah Kabupaten K.olaka Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017;
Beberapa Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 Perubahan Lampiran RKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 sebagaimana terlampir beru bah dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2014

Perubahan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup Kolut No.20 Tahun 2014.pdf

Abstrak

PERUBAHAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2014 / NO.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang di Kabupaten Kolaka Utara diperlukan adanya subsidi pupuk. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Perubahan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2478); 4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 5. Undang - Undang Nomor :29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, kabupaten Wakatobi dan Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuakan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; . mnrRnA, 14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/ MPP/Kep/9/ 2002, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau 15 Ke^uitifsan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/Kpts/TR260/1/2003 ’ tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An - Organik; 16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 237 /Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Pencgunaan Pupuk 17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 239 /Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik; 18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada padi sawah spesifik lokasi, 19. Peraturan Menteri PertanianNomor 02/Pert/HK.060/2/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah; 20. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 456/Kpts/OT. 160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan; 21. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :465/Kpts/OT. 160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; 22. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/MDAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 23. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No.60 Tahun 2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Perubahan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI, BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI, BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI, BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN. BAB VI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2014.
5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT