Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 18 Tahun 2013

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atau Excavator Milik Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II KRITERIA LAHAN PEKERJAAN EXCAVATOR, BAB III PENGELOLAAN DAN PENYEWAAN EXCAVATOR, BAB IV KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 18 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atau Excavator Milik Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

01 Juli 2013

Tanggal Pengundangan

01 Juli 2013

Tanggal Berlaku

01 Juli 2013

Sumber

BD.2013/No.18

Subjek

PERIKANAN DAN KELAUTAN - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 512 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kolut No.18 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2013/No.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atau Excavator Milik Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendorong percepatan penlngkatan produksl perlkanan budldaya dlbutuhkan pengelolaan prasarana dan sarana budldaya berupa alat berat excavator yang efektlf, eflslen, serta berkelanjutan. b. bahwa untuk mengatur tata kelola pemanfaatan Excavator mlllk Dlnas Kelautan dan Perlkanan Kabup2ten Kolaka agar dapat dllaksanakan dalam rangka keglatan pembangunan, rehabllltasl dan pemellharaan sarana dan sarana pembudldaya lkan serta sarana dan prasarana pendukungnya yang mencakup keglatan budldaya air payau, budldaya air tawar, dan budldaya laut serta sektor kelautan dan per1kanan lalnnya, dlpandang perlu dlatur mekanlsme penyewaan; c. bahwa rnekanlsme penyewaan excavator dlmaksud huruf a dlatas, dltetapkan dengan Peraturan Bupatl
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan daerah-daerah tlngkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 74, tambahan Lembaran Daerah Negara Republik-~ .. Indonesia 1822); 2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Per1kanan sebagalmana telah dlubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009; 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerlntah Daerah {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembar Negara Nomor 4437) sebagalmana telah dlubah dua kall terakhlr dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua at.as Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerlntah Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perlmbangan Keuangan antara Pemertntah Pusat dan Pemer1ntah Daerah {Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembar Negara Republlk Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retr1busl Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049); 6. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerfntah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengeroraan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, tambahan Lembaran ~egara Republlk Indonesia Nomor 4609); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan Pemerintahan antara Pemerlntah, Pemerlntah Daerah Provins!, Pemerlntah Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Menter! Dalam Negerl Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknls Pengelolaan Barang Mlltk Daerah; 10. Keputusan menteri keuangan nomor 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaat.an, penghapusan, dan pemlndahtanganan barang mlllk Negara;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II KRITERIA LAHAN PEKERJAAN EXCAVATOR, BAB III PENGELOLAAN DAN PENYEWAAN EXCAVATOR, BAB IV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2013.
4 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 18 Tahun 2013

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atau Excavator Milik Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT