Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 253 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

Perbu-OKU-No.-9-2015-Tata...-Kerugian-Daerah.pdf

TATA-CARA-PENYELESAIAN-KERUGIAN-DAERAH

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, LD.2015/NO.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah

ABSTRAK:

Untuk kelancaran dan efektivitas penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat lainnya dan pihak ketiga, sejalan dengan Pasal 144 PP Nomor 58 Tahun 2005 jo. PP Nomor 27 Tahun 2014, dipandang perlu mengatur tata cara penyelesaian kerugian daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 2014; Permendagri Nomor 5 Tahun 1997; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; Keputusan Mendagri Nomor 153 Tahun 2004; Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai maksud dan tujuan; informasi kerugian daerah; tim penyelesaian kerugian daerah; penyelesaian kerugian daerah; daluwarsa; pembebasan; penyetoran; pelaporan dan pembiayaan; serta sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2015.
24 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 6 Tahun 2015

Bantuan Keuangan Partai Politik

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu No. 24 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik

Download file:

Perbup-OKU-No.-6-2015-Ban...-Keuangan-Parpol.pdf

BANTUAN-KEUANGAN-PARTAI-POLITIK

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, LD.2015/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Partai Politik

ABSTRAK:

Dengan telah ditetapkannya Permendagri Nomor 77 Tahun 2014, maka perlu meninjau Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 10 Tahun 2012; UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015; PP Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 83 Tahun 2012; Permendagri Nomor 77 Tahun 2014; Keputusan Mendagri Nomor 131.16-1601 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai pemberian dan penetapan jumlah bantuan keuangan; penganggaran dalam APBD; pengajuan bantuan keuangan; verifikasi kelengkapan administrasi; penyaluran bantuan keuangan; penggunaan bantuan keuangan; serta laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
13 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup-04-th-2008-juklak-...ha-industri-dll1.pdf

IZIN-USAHA-INDUSTRI-PERLUASAN-TANDA-DAFTAR

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, LD.2008/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

ABSTRAK:

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap usaha industri dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2007; Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dan sesuai dengan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 5 Tahun 1984; UU Nomor 9 Tahun 1995; UU Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 10 Tabun 2004; UU Nomor 32 Tabun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995; Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 108/MPP/Kep5/1996; Permendagri Nomor 4 Tahun 1997; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 590/Kep/12/1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002; Perda Kabupaten Ogan Komering UIu Nomor 16 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2007 Tentang 1zin Usaha Industri, 1zin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai pelaksanaan, usaha industri, izin usaha industri, izin perluasaan dan tanda daftar industri; serta persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan prinsip izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2008.
13 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT