Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
ABSTRAK:
Perencanaan program kerja diperlukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan rencana strategis serta tugas dan fungsi perangkat daerah. Untuk menyusun dan menetapkan program dan kegiatan perangkat daerah perlu dilakukan penyusunan kerangka acuan kerja sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan program kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah. Untuk memberikan landasan guna kepastian hukum bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan program kerja, maka diperlukan pengaturan tentang penyusunan kerangka acuan kerja.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) usulan rencana kegiatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022
ABSTRAK:
Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 serta dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan telah disusun Road Map Reformasi Birokrasi dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022. Sehubungan dengan adanya evaluasi terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022 oleh Kementrian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu disusun kembali Road Map Reformasi Birokrasi Pemerinta Daerah Tahun 2018-2022 sehingga Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 perlu direvisi.
1. UU No. 6 Tahun 1991
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001
4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
5. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010
6. Peraturan Menteri Pendayaguanaan Tahun 2013
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 8 Tahun 2016
8. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018
Penyusunan kembali Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Tahun 2018-2022 agar memperjelas arah dan sasaran yang akan diwujudkan dan ukuran keberhasilan dan target dari program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik semakin baik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:
Guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan daerah. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender. Untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengarusutamaan Gender serta berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan bagi lembaga Pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018
Panduan teknis pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja serta disiplin kerja Aparatur Negeri Sipil maka perlu diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk tambahan penghasilan pegawai, dan sesuai dengan Pasal 58 PP No. 12 Tahun 2019, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur SIpil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
1. UU No. 6 Tahun 1991
2. UU No. 5 Tahun 2014
3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015
4. PP No.12 Tahun 2019
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 8 Tahun 2016
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 5 Tahun 2019
Tambahan penghasilan pegawai, penerima, hari kerja dan perhitungan, pembayaran, besaran dan pemotongan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2020
Kesehatan - Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menata Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat. Untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dibutuhkan pengaturan organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat.
1. UU No. 6 Tahun 1991
2. UU No. 36 Tahun 2009
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015
5. PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 7 tahun 2019
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 8 Tahun 2016
9. Peraturan Bupati Lampung Barat No. 44 Tahun 2016
Pembentukan dan kedudukan, prinsip penyelenggaraan, tugas, fungsi dan wewenang, organisasi dan tata hubungan kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini dan Holistik Integratif
ABSTRAK:
Peningkatan kualitas SDM dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan danstatus gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak. Untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif diperlukan komitmen unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sehingga perlu diberikan landasan hukum penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif diperlukan suatu produk hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya
1. UU No. 6 Tahun 1991
2. UU No. 23 Tahun 2002
3. UU No. 20 Tahun 2003
4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
5. PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015
6. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 8 Tahun 2016
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI), tata cara pelaksanaan, penyelenggaraan program PAUD HI di satuan PAUD, penyusunan program kerja dan standar operasional prosedur penyelenggaraan PAUD HI di satuan PAUD, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2020.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang penyelenggaraan perlindungan anak
ABSTRAK:
Anak merupakan Amanat dan Karunia Tuhan YME yang memiliki hak daklam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidup secara wajar. Dalam perkembangannya masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran di Daerah, sehingga perlu upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No.4 Tahun 1979
3. UU No.6 Tahun 1991
4. UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016
5. UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.8 Tahun 2016
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.3 Tahun 2018
Penyelenggaraan perlindungan anak yang meliputi pencegahan, pengurangan risiko, penanganan, pemulangan dan reintegrasi sosial
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk teknis penyelenggaraan kabupaten layak anak
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Daerah menetapkan daerah sebagai Kabupaten Layak Anak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, dan untuk mendukung terlaksananya peraturan tersebut, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No.6 Tahun 1991
3. UU NO.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2016
4. UU No.23 Tahun 2003
5. UU No.39 Tahun 2009
6. UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015
7. UU No.8 Tahun 2016
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.8 Tahun 2016
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.3 Tahun 2018
Petunjuk teknis penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak, forum anak, sekolah ramah anak, pelayanan ramah anak pada fasilitas kesehatan, kecamatan dan kelurahan/pekon layak anak dan peran serta
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon wajib ditatausahakan dengan baik, dan disusun mulai dari perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban. Dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2020, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Pekon dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon. Sehubungan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019, maka Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 perlu direvisi
1. UU No.6 Tahun 1991
2. UU No.6 Tahun 2014
3. UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015
4. PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2019
5. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.4 Tahun 2015
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.8 Tahun 2016
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.5 Tahun 2019
13. Peraturan Bupati Lampung Barat No.56 Tahun 2018
14. Peraturan Bupati Lampung Barat No.81 Tahun 2019
Perubahan/revisi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 81 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2020.
40
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat No.80 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan RIncian Dana Pekon di Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Pekon dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Lampung Barat No.80 Tahun 2019 perlu direvisi
1. UU No.6 Tahun 1991
2. UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015
3. UU No.6 Tahun 2014
4. PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2019
5. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016
6. Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2019
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
8. Peraturan Menteri Pekon, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.4 Tahun 2015
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.5 Tahun 2019
12. Peraturan Bupati Lampung Barat No.80 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 80 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2020.
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
