Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:
Guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan daerah. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender. Untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengarusutamaan Gender serta berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan bagi lembaga Pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018
Panduan teknis pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat No. 11 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BDPP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK:
Pendidikan merupakan asset utama dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), memiliki nilai balik (return of value) yang sangat penting sehingga perlu upaya pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam rangka peningkatan, pemerataan, mutu, efisiensi dan evektivitas pendidikan;
Dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, maka Pemerintah Daerah menyediakan bantuan dana penyelenggaraan pendidikan bagi satuan pendidikan formal baik negri maupun swasta untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
Untuk memenuhi maksud tersebut maka perlu di atur dengan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008, tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 l 0 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2010.
Dalam Peraturan Bupati ini di atur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kriteria Penerima, Pedoman Pelaksanaan, Pembiayaan, Tim Koordinasi dan Ketentuan-ketentuan Penetup yang telah di tetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2018.
18 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BIAYA PENYELENGGARAAN UJI KOMPETISI BAGI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022
ABSTRAK:
Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 serta dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan telah disusun Road Map Reformasi Birokrasi dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022. Sehubungan dengan adanya evaluasi terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022 oleh Kementrian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu disusun kembali Road Map Reformasi Birokrasi Pemerinta Daerah Tahun 2018-2022 sehingga Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 perlu direvisi.
1. UU No. 6 Tahun 1991
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001
4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
5. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010
6. Peraturan Menteri Pendayaguanaan Tahun 2013
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 8 Tahun 2016
8. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018
Penyusunan kembali Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Tahun 2018-2022 agar memperjelas arah dan sasaran yang akan diwujudkan dan ukuran keberhasilan dan target dari program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik semakin baik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2019
PEDOMAN PENYELENgGARAAN PENGAWASAN PEMERiNTAH DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mevvujudkan pemerintahan yang
baik,berdaya guna dan berhasil guna,bersih dan
bertanggungjawab cliperlukan adanya pengawasan oleh
Aparat Pengawas lntern Pernerintah (APIP) yang
berkualitas,transparan dan akuntabel
UU No.6 Tahun 1991, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31Tahun 1999, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2008, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.28 Tahun 2007, Permendagri No.25 Tahun 2007, Permendagri No.4 Tahun 2008, Permendagri No.7 Tahun 2008, PermenPAN&RB No.PER/04/M .PA N/03/2008, PermenPAN&RB No.PER/05/M.PAN/03/2008, Permendagri No.52 Tahun 2011, PERDA No. 8 Tahun 2016
Pedoman Penyelanggaraan Pengawasan Pemerintah
Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2019.
Halaman 14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021
PEDOMAN KERJasama PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerjasaman Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan
informasi program dan kegiatan pemerintah kabupaten
Lampung Barat kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No.6 Tahun 1991, UU No.40 Tahun 1999, UU No.32 Tahun 2002, UU No.14 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PP No.61 Tahun 2010, PP No. 28 Tahun 2018, PermenPAN&RB No.55 Tahun 2011, PeraturanDP No.4/Peraturan-DP/III/2008, PeraturanDP No.7/Peraturan-DP/V/2008, PeraturanDP No. l/Peraturan-DP/II/2010, PERDA No.8 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Kerjasama
Publikasi Pemerintah Daerah Dengan Media
Massa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
Halaman 12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
