Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Uang Persediaan Pada Setiap Perangkat Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Umtuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka tahun Anggran 2018
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 3 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2017; Peraturan Bupati Malaka Nomor 50 tahun 2017
Peraturan ini berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pemberian uang persediaan dan persyaratan pengajuan pencairan; III. Tata cata pengeluaran kas dan pertanggungjawaban; IV. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.
6 halaman;Lampiran: 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Uang Persediaan Pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pelaksaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Umtuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka tahun Anggran 2019
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 3 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2018; Peraturan Bupati Malaka Nomor 100 tahun 2018
Peraturan Daerah ini berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pemberian uang persediaan dan persyaratan pengajuan pencairan; III. Tata cata pengeluaran kas dan pertanggungjawaban; IV. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
6 halaman; lampiran: 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Uang Persediaan pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 3 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagi No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Malaka No. 5 Tahun 2015; Perda Kabupaten Malaka No. 7 Tahun 2019; Perbup Malaka No. 62 Tahun 2019
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pemberian Uang Persediaan dan Persyaratan Pengajuan Pencairan; III. Tata Cara Pengeluran Kas dan Pertanggungjawaban; IV. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
6 halaman; 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah perlu penambahan sumber-sumber pendapatan daerah melalui berbagai sektor yang dapat dipertanggungjawabkan; bahwa dengan masih terbatasnya sumber pendapatan asli daerah maka perlu mengoptimalkan partisipasi masyarakat maupun pihak lainnya berupa penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 3 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 3 Tahun 1978; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Malaka No. 5 Tahun 2015; Perda Kabupaten Malaka No. 19 Tahun 2016;
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Sumbangan Pihak Ketiga; III. Tata Cara Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; IV. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
6 halaman; 2 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malaka No. 3 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2014 NOMOR 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
ABSTRAK:
bahwa penentuan dan penetapan Nilai Sewa Reklame dilakukan secara wajar dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan aspek tata ruang, keadilan dan
ketertiban umum; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010, maka penghitungan Nilai Sewa Reklarne perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghitungan Nilai Sewa Reklarne (NSR)
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2013; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Belu No. 19 Tahun 2010; Perda Kab. Belu No. 8 Tahun 2012; Perbup Malaka No. 3 Tahun 2013
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Penghitungan Nilai Sewa Reklame; III. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman; 11 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Keluar Daerah Kabupaten Malaka Bagi Pejabat Negara, Pegawai negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pejabat Lain yang Disetarakan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas satuan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Malaka Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dakam Daerah dan Keluar Kabupaten bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Pejabat Lain yang Disetarakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perli menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Keluar Daerah Kabupaten Malaka bagi Pehabat Negara, Pegawai Negeri SIpil, Pegawai Tidak Tetap dan Pejabay Lain yang Disetarakan
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomot 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup Perjalanan Dinas; III. Prinsip Perjalanan Dinas; IV. Perjalanan Dinas Jabatan; V. Biaya Perjalanan Dinas; VI. Lamanya Perjalanan Dinas; VII. Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; VIII. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas; IX. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
12 halaman; 15 halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Tak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Tak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peratuan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Malaka Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Kriteria Belanja Tak Terduga; III. Mekanisme Pengajuan Dana Tidak Terduga; IV. Penyaluran Dana Tidak Terduga; V. Pertanggungjawaban dan Laporan; VI. Ketentuan Lain-Lain; VII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Lainnya di Kabupaten Malaka
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pengadaan barang dan jasa yang berkesinambungan, efektif dan efisien, perlu dilakukan pengaturan tata cara Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya di Kabupaten Malaka
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 3 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2017; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Malaka No. 5 Tahun 2015; Perda kabupaten Malaka No. 19 Tahun 2016; Perbup Malaka No. 55 Tahun 2017;
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Tanggungjawab Penyedia; V. Mekanisme Pembayaran; VI. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
7 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malaka No. 5 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2015 NOMOR ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KABUPATEN MALAKA
ABSTRAK:
bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan salah satu potensi penerimaan daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah dan pemungutannya perlu diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PP No. 40 tahun 1996; Perbup Malaka No. 3 Tahun 2013
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Sistem dan Prosedur pemungutan BPHTB; IV. Fasilitasi; V. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman; 22 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerapan Lima Hari Kerja Dalam Seminggu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kerja aparatur dan kepentingan pelayanan kepada masyarakat serta kebijakan kesejahteraan pegawai, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerapan Lima Hari Kerja Dalam Seminggu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 10 Tahun 2016 tentang penerapan Lima Hari Kerja Dalam Seminggu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Malaka Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Malaka Nomor 44 Tahun 2017
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketenutan pasal 5 ayat (2);
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Malaka Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerapan Lima Hari Kerja Dalam Seminggu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka
3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
