Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN PATUH KARYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
ABSTRAK:
Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
bahwa pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan selama ini masih dilaksanakan lintas sektoral dan oleh beberapa perangkat daerah
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 11 Tahun 2005
UU Nomor 11 Tahun 2009
UU Nomor 25 Tahun 2009
UU Nomor 36 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
PP Nomor 15 Tahun 2010
Permendagri Nomor 42 Tahun 2010
Perda Nomor 6 Tahun 2016
Pembentukan dan Susunan Organisasi
Kedudukan Tugas dan Fungsi
Pembiayaan
Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2019.
-
-
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LOMBOK TIMUR
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturan daerah kabupaten lombok timur nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, perlu menetapakan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi tata kerja unit pelaksana teknis daerah (UPTD) RSUD lombok timur.
UU nomor 69 tahun 1958, UU nomor 33 tahun 2004, UU nomor 5 tahun 2014, UU nomor 23 tahun 2014, Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016, Peraturan daerah nomor 6 tahun 2016,
Ketentuan umum, Pembentukan, Susunan organisasi, Kedudukan, tugas dan fungsi, Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2019.
-
-
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK RUMINANSIA BESAR BETINA PRODUKTIF
ABSTRAK:
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memiliki tanggungjawab, kewenangan dan kewajiban untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi, sumber daya peternakan daerah dalam perspektif pengelolaan ternak sapi dan kerbau betina produktif berkelanjutan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan, dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 18 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 48 Tahun 2011
Permentan Nomor 35/Permentan/OT.140/07/2011
Perda Nomor 1 Tahun 2015
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam usaha Pembibitan ternak
Identifikasi status reproduksi
Penyeleksian
Penjaringan
Pengendalian Pemotongan
Kesejahteraan Ternak
Kartu Indentitas dan Sertifikat Ternak
Koordinasi dan Kerjasama
Larangan
Peran Serta Masyarakat
Pembiayaan
Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
Sanksi Administratif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
-
-
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
ABSTRAK:
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja sekretariat daerah yang ditetapkan dalam peraturan bupati nomor 31 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat daerah, tidak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 56 tahun 2019 tentang pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariar daerah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga peraturan bupati tersebut perlu dilakukan penyesuaian. Sesuai ketentuan dalam pasal 4 peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupatn lombok timur, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, rincian tegas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat daerah.
UU Nomor 69 tahun 1958, UU nomor 33 tahun 2004, UU nomor 5 tahun 2014, UU nomor 23 tahun 2014, Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016, Peraturan menteri dalam negeri nomor 56 tahun 2019, Peraturan daerah kabupaten lombok itmur nomor 6 tahun 2016
Ketentuan umum, Kedudukan dan susunan organisasi, Uraian tugas dan fungsi, Staf ahli bupati, Tata kerja, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2019.
-
-
34
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 04 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, BAGIAN HUKUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 320 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, perlu membentuk peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU nomor 69 tahun 1958, UU nomor 28 tahun 1999, UU nomor 17 tahun 2003, UU Nomor 1 tahun 2004, UU nomor 15 tahun 2004, UU nomor 25 tahun 2004, UU nomor 33 tahun 2004, UU nomor 28 tahun 2009, UU Nomor 12 tahun 2011, UU nomor 5 tahun 2014, UU nomor 6 tahun 2014, UU nomor 23 tahun 2014, Peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000, Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005, Peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005, Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005, Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006, Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2008, Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010, Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, Peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2011, Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012, Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014, Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017, Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, Peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015, Peraturan presiden nomor 87 tahun 2014, Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018, Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006, Peraturan menteri dalam negeri nomor 65 tahun 2007, Peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2017, Peraturan daerah nomor 7 tahun 2009, Peraturan daerah nomor 3 tahun 2013, Peraturan daerah nomor 9 tahun 2014, Peraturan daerah nomor 1 tahun 2015, Peraturan daerah nomor 6 tahun 2016, Peraturan daerah nomor 5 tahun 2017, Peraturan daerah nomor 10 tahun 2017.
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 berupa laporan keuangan memuat:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2019.
-
-
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN ASET DESA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri NOmor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 33 Tahun 2004
UU Nomor 6 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 43 Tahun 2014
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016
Perbup Nomor 15 Tahun 2015
Ruang Lingkup Pengelolaan Aset Desa dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:
Jenis Aset Desa, Asas Pengelolaan Aset Desa, Pengelola Aset Desa, Pengelolaan Aset Desa, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
50
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sangat diperlukan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di desa dan kelurahan guna memberikan rasa aman dalam kehidupan masyarakat.
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 6 Tahun 2010
Permendagri Nomor 10 Tahun 2009
Permendagri Nomor 44 Tahun 2010
Permendagri Nomor 84 Tahun 2014
Perda Nomor 4 Tahun 2007
Perda Nomor 6 Tahun 2016
Perda Nomor 1 Tahun 2019
Bupati melaksanakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui:
pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
-
-
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEDJONO SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 1 Tahun 2004
UU Nomor 36 Tahun 2009
UU Nomor 44 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 23 Tahun 2005
PP Nomor 58 Tahun 2005
Permenkeu Nomor 84/PMK.012/2006
Permendagri Nomor 61 Tahun 2007
Perda Nomor 6 Tahun 2016
Perbup Nomor 9 Tahun 2012
Maksud dibentuknya Peraturan BUpati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi BLUD RSUD untuk melakukan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
Prinsip-prinsip pinjaman, kebijakan pinjaman, persyaratan pinjaman, dan pelaksanaan pinjaman,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
-
-
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 33 Tahun 2004
UU Nomor 6 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 43 Tahun 2014
PP Nomor 60 Tahun 2014
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
Permendes Nomor 16 Tahun 2018
Perda Nomor 6 Tahun 2016
Perbup Nomor 2 Tahun 2019
Azas Umum APBDesa
RPJMDesa dan RKPDesa
Struktur APBDesa
Pendapapatan
Belanja Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2019.
-
-
92
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Bagian Hukum Kab.Lombok Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERJALANAN DINAS
ABSTRAK:
Ketentuan tentang perjalanan Dinas yang telah di tetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah di ubah dengam peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, sudah tidak sesuai sehingga perlu di ganti
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 28 Tahun 1999
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 1 Tahun 2004
UU Nomor 15 Tahun 2004
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 58 Tahun 2005
PP Nomor 8 Tahun 2006
Permendagri Nomor 13 tahun 2006
Permendagri Nomor 11 tahun 2011
Permendagri Nomor 29 Tahun 2016
Permenkeu Nomor 113/PMK.05/2012
Perda Nomor 7 Tahun 2009
Perda Nomor 6 Tahun 2016
Ruang Lingkup Perjalanan Dinas meliputi
a. Perjalanan Dinas Luar Negeri
b. Perjalanan Dinas Dalam negeri
Jenis Perjalanan Dinas
Biaya Perjalanan Dinas
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
-
-
30
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
