Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN PATUH KARYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
ABSTRAK:
Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
bahwa pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan selama ini masih dilaksanakan lintas sektoral dan oleh beberapa perangkat daerah
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 11 Tahun 2005
UU Nomor 11 Tahun 2009
UU Nomor 25 Tahun 2009
UU Nomor 36 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
PP Nomor 15 Tahun 2010
Permendagri Nomor 42 Tahun 2010
Perda Nomor 6 Tahun 2016
Pembentukan dan Susunan Organisasi
Kedudukan Tugas dan Fungsi
Pembiayaan
Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2019.
-
-
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENATAAN DESA
ABSTRAK:
Bahwa Penataan Desa diperlukan sebagai upaya aktualisasi nilai yang terkandung dalam otonomi daerah sesuai dengan UUD 1945. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 6 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
PP Nomor 58 Tahun 2005
PP Nomor 43 Tahun 2014
Permendagri Nomor 1 Tahun 2017
Kewenangan, Tujuan dan Jenis Penataan Desa
Pembentukan Desa
Penghapusan Desa
Pembangunan Desa
Perubahan Status Desa
Pembiayaan
Pembinaan dan Pengawasan
Pengaturan Pemerintahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019.
-
-
29
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Perda Kab. Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang pertanggungjawababn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Perbup Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 28 Tahun 1999
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 1 Tahun 2004
UU Nomor 15 Tahun 2004
UU Nomor 25 Tahun 2004
UU Nomor 33 Tahun 2004
UU Nomor 28 Tahun 2009
UU Nomor 5 Tahun 2014
UU Nomor 6 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 109 Tahun 2000
PP Nomor 48 Tahun 2005
PP Nomor 55 Tahun 2005
PP nomor 56 Tahun 2005
PP Nomor 65 Tahun 2005
PP Nomor 8 Tahun 2006
PP Nomor 3 Tahun 2007
PP Nomor 7 Tahun 2008
PP Nomor 19 Tahun 2010
PP Nomor 71 Tahun 2010
PP Nomor 30 Tahun 2011
PP Nomor 2 Tahun 2012
PP Nomor 27 Tahun 2014
PP Nomor 18 Tahun 2017
PP Nomor 12 Tahun 2019
PP Nomor 12 Tahun 2018
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
Permendageri Nomor 65 Tahun 2007
Permendagri Nomor 33 Tahun 2017
Perda Nomor 7 Tahun 2009
Perda Nomor 3 Tahun 2013
Perda Nomor 9 Tahun 2014
Perda Nomor 1 tahun 2015
Perda nomor 6 Tahun 2016
Perda Nomor 10 Tahun 2017
Perda Nonor 4 Tahun 2019
Peraturan Buparti tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2019.
-
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK RUMINANSIA BESAR BETINA PRODUKTIF
ABSTRAK:
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memiliki tanggungjawab, kewenangan dan kewajiban untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi, sumber daya peternakan daerah dalam perspektif pengelolaan ternak sapi dan kerbau betina produktif berkelanjutan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan, dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 18 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 48 Tahun 2011
Permentan Nomor 35/Permentan/OT.140/07/2011
Perda Nomor 1 Tahun 2015
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam usaha Pembibitan ternak
Identifikasi status reproduksi
Penyeleksian
Penjaringan
Pengendalian Pemotongan
Kesejahteraan Ternak
Kartu Indentitas dan Sertifikat Ternak
Koordinasi dan Kerjasama
Larangan
Peran Serta Masyarakat
Pembiayaan
Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
Sanksi Administratif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
-
-
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
Jenis-jenis perizinan dan nonperizinan di Bidang penanaman modal yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab. Lotim untuk Penerbitan perizinan dan nonperizinan di Bidang Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga berdampak terhadap belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 25 Tahun 2007
UU Nomor 25 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
PP Nomor 24 Tahun 2018
Pepres Nomor 97 Tahun 2014
Perpres Nomor 91 Tahun 2017
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018
Perda Nomor 6 Tahun 2016
Perbup Lotim Nomor 20 Tahun 2017
Jenis layanan Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lotim berdasarkan Urusan Pemerintahan, Layanan Perizinan, Layanan Non Perizinan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
-
-
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN WILAYAH PENANAMAN BAWANG PUTIH DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
ABSTRAK:
Wilayah penanaman bawang putih di Kabupaten Lombok Timur telah di atur dalam Perbup Nomor 3 Tahun 2-19 tentang Penetapan wilayah Penanaman Bawang Putih di Kabupaten Lotim, namun dalam rangka lebih mengoptimalkan wilayah penanaman bawang putih, maka perlu penyesuain terhadap pengaturan bantuan bibit bawang putih yang bersumber dari kewajiban pelaku usaha yang meiliki RIPH
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 13 Tahun 2010
UU Nomor 19 Tahun 2003
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2012
Permentan Nomor 38/Permentan/HR.060/11/2017
Perbup Nomor 3 Tahun 2019
Bantuan bibit bawang putih yang bersumber dari kewajiban pelaku usaha yang memiliki RIPH dapat diperuntukan bagi petani penerima bantuan pada zona wikayah I dalam hal mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019
-
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
ABSTRAK:
Tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga telah ditetapkan dalam lampiran IX Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi golongan Jasa Usaha, namun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi saat ini maka perlu dilakukan penyesuain tarif
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 28 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
Perda Nomor 12 Tahun 2010
Daftar Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga disesuaikan berdasarkan Jenis Penerimaan daerahnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
-
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA NASKAH DINAS PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah desa dan melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang standar Pelayanan Minimal Desa, perlu diadakan pengaturan menyeluruh terhadap Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 6 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
PP Nomor 43 Tahun 2014
Permendagri Nomor 54 Tahun 2009
Permendagri Nomor 111 Tahun 2014
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
Permendagri Nomor 2 Tahun 2017
Perbup Nomor 44 Tahun 2010
Tata naskah dinas berdasarkan
asas efisien dan efektif, asas pembakuan, asas akuntabilitas, asas keterkaitan, asas kecepatan dan ketepatan; dan asas keamanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
-
-
70
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENATAAN DUSUN
ABSTRAK:
Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat desa, dipandang perlu untuk mengatur tata cara penataan dusun
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 6 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
PP Nomor 43 Tahun 2014
Permendagri Nomor 1 Tahun 2017
Pembentukan Dusun
Tujuan Pembentukan Dusun
Syarat syarat pembentukan dusun
Tata Cara Pemnbentukan Dusun
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
-
-
33
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN KATEGORI WILAYAH PUSKESMAS DAN STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBIAYAI MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
ABSTRAK:
Berdasarkan perimbangan kondisi geografis, sarana transportasi dan tingkat keterjangakauan, wilayah Kabupaten Lombok Timur di beberapa kecamatan masih termasuk dalam kategori terpencil; dalam rangka meningkatkan kinerja dan cakupan pelayanan kesehatan terutama promotif, preventif dan pelaksanaan akreditasi di tingkat kabupaten dan kecamatan, perlu ditetapkan Kategori Wilayah Puskesmas dan Standar Biaya Pelayanan Kesehatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Lombok Timur;
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 1 Tahun 2004
UU Nomor 36 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
Permenkes Nomor 75 Tahun 2014
Permenkes Nomor 90 Tahun 2015
Permenkes Nomor 3 Tahun 2019
Perda Nomor 7 Tahun 2009
Perda Nomor 11 Tahun 2010
Perda Nomor 6 Tahun 2016
Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang didasarkan atas kebutuhan dan kondisi masyarakat serta wilayah kerja, Puskesmas dibagi dalam beberapa kriteri berdasarkan keadaan geografis, jarak tempuh dan tingkat kesulitan Medan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
-
-
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
