Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2020

Menemukan 57 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

Abstrak

APBD

Download file:

Pergub No. 47 Tahun 2020 ...o. 95 Tahun 2019.pdf

apbd

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 47, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 47 SERI E

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan perubahan struktur penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2020; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID19); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020; 9. Keputusan Menteri Keuangan 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri A); 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;
PERUBAHAN APBD

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
7

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Pergub tentang Perub Kedu...ng RKPD 2020. 46.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Pergub No. 45 Tahun 2020 ... Pola Karier PNS.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Pergub No. 44 Tahun 2020 ...0 tentang Sisdur.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Pergub tentang RKPD 2021. 43.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 42 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

LENCANA PENGHARGAAN JER BASUKI MAWA BEYA

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Pergub No. 42 Tahun 2020 ...enghargaan Jatim.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERPANJANGAN PENUGASAN KEPADA PT PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK BAGI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN LUMBUNG PANGAN JATIM SEBAGAI ANTISIPASI DAMPAK WABAH COVID -19 DI JAWA TIMUR

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Pergub ttg Perpanjangan Penugasan PT PWU.pdf

PERDAGANGAN

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 41 SERI E

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERPANJANGAN PENUGASAN KEPADA PT PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK BAGI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN LUMBUNG PANGAN JATIM SEBAGAI ANTISIPASI DAMPAK WABAH COVID -19 DI JAWA TIMUR

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan belum berakhirnya wabah COVID-19 yang mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat di Jawa Timur, perlu dilakukan pengamanan terhadap ketersediaan dan kelancaran pendistribusian barang kebutuhan pokok beserta produk turunan/ olahannya di Jawa Timur; b. bahwa kegiatan Lumbung Pangan Jatim yang sedang dilaksanakan oleh PT Panca Wira Usaha Jawa Timur mampu menjawab kekhawatiran atas krisis ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Jawa Timur dalam menghadapi pandemi COVID-19, maka perlu memberikan perpanjangan penugasan kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perpanjangan Penugasan Kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jatim Sebagai Antisipasi Dampak Wabah COVID-19 Di Jawa Timur;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahung 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; 10. Keputusan Presiden 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gisi Seimbang; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah Provinsi Tingkat I Daerah Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (lima) Perusahan Daerah yang Digabung dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 1999 Nomor 9 Seri D); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 95); 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah; 18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jatim Sebagai Antisipasi Dampak Wabah Covid-19 Di Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jatim Sebagai Antisipasi Dampak Wabah Covid-19 Di Jawa Timur; 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENUGASAN BAB III PELAKSANAAN BAB IV KEADAAN KAHAR BAB V PELAPORAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020.
12

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Jawa Timur No. 78 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

Download file:

PerGub No. 40 Tahun 2020 ...emberdayaan Masy.pdf

struktur organisasi

2020

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 40, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 40 SERI E

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa dengan adanya beberapa perubahan dalam nomenklatur, fungsi, tugas, bidang dan seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
UU 2/1950; UU 5/2014; UU 23/2014; PP 18/2016; Perda Prov Jatim 11/2016
Peraturan ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur; meliputi: kedudukan dan struktur organisasi; uraian tugas dan fungsi; cabang dinas dan UPT; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; pengisian jabatan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 21 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERGUB 39 2020 PERATURAN ...USUTAMAAN GENDER.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020-2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Pergub No. 38 Tahun 2020 tentang Road Map.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT