Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2020

PERPANJANGAN PENUGASAN KEPADA PT PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK BAGI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN LUMBUNG PANGAN JATIM SEBAGAI ANTISIPASI DAMPAK WABAH COVID -19 DI JAWA TIMUR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENUGASAN BAB III PELAKSANAAN BAB IV KEADAAN KAHAR BAB V PELAPORAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang PERPANJANGAN PENUGASAN KEPADA PT PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK BAGI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN LUMBUNG PANGAN JATIM SEBAGAI ANTISIPASI DAMPAK WABAH COVID -19 DI JAWA TIMUR

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Surabaya

Tanggal Penetapan

17 Juli 2020

Tanggal Pengundangan

17 Juli 2020

Tanggal Berlaku

17 Juli 2020

Sumber

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 41 SERI E

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 554 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub ttg Perpanjangan Penugasan PT PWU.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERDAGANGAN
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 41 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG PERPANJANGAN PENUGASAN KEPADA PT PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK BAGI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN LUMBUNG PANGAN JATIM SEBAGAI ANTISIPASI DAMPAK WABAH COVID -19 DI JAWA TIMUR
ABSTRAK:	a. bahwa sehubungan belum berakhirnya wabah COVID-19 yang mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat di Jawa Timur, perlu dilakukan pengamanan terhadap ketersediaan dan kelancaran pendistribusian barang kebutuhan pokok beserta produk turunan/ olahannya di Jawa Timur; b. bahwa kegiatan Lumbung Pangan Jatim yang sedang dilaksanakan oleh PT Panca Wira Usaha Jawa Timur mampu menjawab kekhawatiran atas krisis ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Jawa Timur dalam menghadapi pandemi COVID-19, maka perlu memberikan perpanjangan penugasan kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perpanjangan Penugasan Kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jatim Sebagai Antisipasi Dampak Wabah COVID-19 Di Jawa Timur; 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahung 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; 10. Keputusan Presiden 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gisi Seimbang; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah Provinsi Tingkat I Daerah Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (lima) Perusahan Daerah yang Digabung dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 1999 Nomor 9 Seri D); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 95); 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah; 18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jatim Sebagai Antisipasi Dampak Wabah Covid-19 Di Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jatim Sebagai Antisipasi Dampak Wabah Covid-19 Di Jawa Timur; 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENUGASAN BAB III PELAKSANAAN BAB IV KEADAAN KAHAR BAB V PELAPORAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020. 12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2020

PERPANJANGAN PENUGASAN KEPADA PT PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK BAGI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN LUMBUNG PANGAN JATIM SEBAGAI ANTISIPASI DAMPAK WABAH COVID -19 DI JAWA TIMUR

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT