Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2020

Menemukan 20 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem Nomor 5 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Ditetapkan dengan

PERDA Kab. Karang Asem No. 5 Tahun 2020 tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Menetapkan

PERDA Kab. Karang Asem No. 5 Tahun 2020 tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Download file:

Perbub-5-Krsem-2019.pdf

PERTANGGUNGJAWABAN-PELAKSANAAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2019

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, BD.2020/No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Republik Indonesia Nasional (Lembaran Negara 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S049 ) 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187).
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
17 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem Nomor 4 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Karang Asem No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021

Mengubah

PERDA Kab. Karang Asem No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021

Download file:

Perbub-4-Krsem-2019.pdf

TATA-CARA-PEMBAGIAN-DAN-PENETAPAN-RINCIAN-DANA-DESA-SETIAP-DESA-TAHUN-ANGGARAN-2020

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2020/No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah'daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahsin Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530) 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); 9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahim 2018 Nomor 50).
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
23 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 40 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Ditetapkan dengan

PERBUP Kab. Karang Asem No. 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Menetapkan

PERBUP Kab. Karang Asem No. 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Download file:

Peraturan-Krsem-40-2020.pdf

PENJABARAN-PERTANGGUNGJAWABAN-PELAKSANAAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2019

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2020/No.40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Penjabaran Pertanggungjawaban Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
13 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 34 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomer 55 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Karang Asem No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomer 55 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Mengubah

PERBUP Kab. Karang Asem No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomer 55 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Download file:

Peraturan-krsem-34.pdf

PERUBAHAN-KELIMA-ATAS-PERATURAN-BUPATI-NOMER-55-TAHUN-2019-TENTANG-PENJABARAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2020/No.34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomer 55 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Karangasem mendapatkan tambahan alokasi Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020; b. bahwa penambahan alokasi Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada huruf a, disesuaikan, dimanfaatkan dan dikelola serta ditindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun'2007; 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
Perubahan Kelima Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 55).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2020.
PERPUB NOMOR 55 TAHUN 2019
14 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 33 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati 55 Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Karang Asem No. 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomer 9 Tahun 2020 Tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020

Download file:

538-Peraturan-krsem-33.pdf

PERUBAHAN-KEEMPAT-ATAS-PERATURAN-BUPATI-55-TAHUN-2019-PENJABARAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2020/No.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati 55 Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 900/3135/Bid. PAD-BPKAD, tanggal 18 Mei 2020, perihal Pagu Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Pemerintah Kabupaten Karangasem mendapatkan tambahan alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Penanganan COVID-19; h. bahwa memperhatikan adanya usulan penyesuaian dan pergeseran anggaran pada objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja, penyesuaian anggaran atas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), serta penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari anggaran transfer lainnya perlu tindak lanjut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;
Perubahan Keempat Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 55).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2020.
PERBUP Nomor 55 Tahun 2019
18 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 32 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomer 9 Tahun 2020 Tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Karang Asem No. 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati 55 Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Download file:

536-Peraturn-krsem-32.pdf

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-BUPATI-NOMER-9-TAHUN-2020-TENTANG-TARGET-PENERIMAAN-TIAP-TRIWULAN-PAJAK-DAERAH-DAN RETRIBUSI-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2020-ABSTRAK

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2020/No.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomer 9 Tahun 2020 Tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terdapat perubahan anggaran pendapatan Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2019; 10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 55 Tahun 2019; 11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 9 Tahun 2020;
Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 9)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2020.
PEBUP Nomor 9 Tahun 2020
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 25 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Ditetapkan dengan

PERBUP Kab. Karang Asem No. 25 Tahun 2020 tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020

Menetapkan

PERBUP Kab. Karang Asem No. 25 Tahun 2020 tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020

Download file:

535-Peraturan-krsem-25.pdf

PENETAPAN-DANA-ALOKASI-UMUM-TAMBAHAN-BANTUAN-PENDANAAN-KELURAHAN-TAHUN-ANGGARAN-2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2020/No25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana 'Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2019;
Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 25 Tahun 2020 )

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2020.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 20 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Karang Asem No. 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Mengubah

PERBUP Kab. Karang Asem No. 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Download file:

534-Peraturan-krsem-20.pdf

PERUBAHAN-KETIGA-ATAS-PERATURAN-BUPATI-NOMOR-55-TAHUN-2019-TENTANG-PENJABARAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2020/No.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) cenderung meningkat dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa dan material serta menimbulkan dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara serta penurunan capaian realisasi pendapatan daerah; b. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan adanya percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu ( refocusing ) dan/atau perubahan alokasi anggaran; c. bahwa sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diperlukan adanya percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengamanan sosial social safety net serta pemenuhan kebutuhan anggaran belanja lainnya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2020 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
Perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 55).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
PERBUP Nomor 55 Tahun 2019

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 19 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Daerah Kepada Desa Adat, Banjar Adat Dan Subak

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Ditetapkan dengan

PERBUP Kab. Karang Asem No. 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Daerah Kepada Desa Adat, Banjar Adat Dan Subak

Menetapkan

PERBUP Kab. Karang Asem No. 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Daerah Kepada Desa Adat, Banjar Adat Dan Subak

Download file:

perbup No 19 2020.pdf

TATA-CARA-DAN-PERTANGGUNGJAWABAN-BANTUAN-KEUANGAN-DAERAH-KEPADA-DESA-ADAT-BANJAR-ADAT-DAN-SUBAK

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2020/No.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Daerah Kepada Desa Adat, Banjar Adat Dan Subak

ABSTRAK:

a. bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi, dengan dijiwai ajaran Agama Hindu dan nilainilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara begitu juga dengan keberadaan Banjar Adat dan Subak sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diperdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdauiat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubaH beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah; d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, salah satu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat bersumber dari bantuan Pemerintah Daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Daerah Kepada Desa Adat, Banjar Adat dan Subak.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerahTingkat Ildalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara RepubliK Indonesia Nomor 6321); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); 9. Peraturan Gubemur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali tahun 2019 Nomor 34).
Ketentuan Umum,Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup, Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban, Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 18 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Belanjaan Tidak Terduga

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Karang Asem No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Belanjaan Tidak Terduga

Mengubah

PERBUP Kab. Karang Asem No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Belanjaan Tidak Terduga

Download file:

532-Peraturan-Krsem-18.pdf

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-BUPATI-NOMOR-14-TAHUN 2019-TENTANG-TATA=CARA-PENGANGGARAN-PENGGUNAAN-DAN-PERTANGGUNGJAWABAN-DANA-BELANJAAN-TIDAK-TERDUGA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2020/No.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Belanjaan Tidak Terduga

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penganggaran daerah dalam upaya penanganan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang semakin meluas yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis pada masyarakat, serta mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat,agar dapat berjalan dengan lancar, maka bagi Pemerintah Daerah yang tidak tersedia anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga dalam keadaan darurat bencana; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440j2622jSJ, tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Bupati Tahun huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016;
Perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 14).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.
PERBUP Nomor 14 Tahun 2019
37 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT