Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
ABSTRAK:
BAHWA SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PERUBAHAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, MAKA PERLU MERUBAH PERBUP NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN PERBUP
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PASAL 1; PASAL 3; PASAL 8; PASAL 13; PASAL 16; PASAL 17; PASAL 17A; PASAL 17B; PASAL 20; PASAL 28A; PASAL 28B; PASAL 28C; PASAL 28D; PASAL 28E; PASAL 29A; PASAL 29B; PASAL 29C; PASAL 29D
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
PERBUP NOMOR 43 TAHUN 2016
18 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMKAB TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PENGAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG, KHUSUSNYA TERKAIT UPAYA MENJAGA STABILITAS HARGA, MAKA PERLU MERUBAH PERBUP NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMKAB TULUNGAGUNG DENGAN PERBUP
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELANAYAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMKAB TULUNGAGUNG TELAH DIATUR DALAM PERBUP NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID;
BAHWA SEHHUBUNGAN DENGAN TERBITNYA PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH, MAKA TERHADAP PERBUP NOMOR 20 TAHUN 2015 PERLU DILAKUKAN PENYESUAIAN;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MENGIMPLEMENTASIKAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA, MAKA PERLU MENETAPKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN PERBUP
PERATURAN NII MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA; LEMBAGA ADAT DESA; HUBUNGAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PERALIHAN; DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
43 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BLUD RSUD DR. ISKAK TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 99 AYAT (4) DAN AYAT (5) PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG BLUD, DAN UNTUK TERTIB ADMINISTRATSI PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN BLUD, PERLU MENETAPKAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BLUD RSUD DR. ISKAK TULUNGAGUNG DENGAN PERBUP
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI GEDUNG GUYUB RUKUN TENNIS INDOOR COURT
ABSTRAK:
BAHWA PEMANFAATAN LAPANGAN TENIS SASANA KRIDA REJOAGUNG SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM LAMPIRAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA SETELAH DILAKUKAN EVALUASI DENGAN MEMPERHATIKAN PERUBAHAN NAMA, BENTUK, TARIF, DAN FASILITAS LAPANGAN, DALAM PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI LAPANGAN SAAT INI, SEHINGGA PERLU DILAKUKAN PERUBAHAN NAMA, BESARAN TARIF RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMANFAATAN;
BAHWA BERDASARKAN PASAL 155 AYAT (3) UU NOMOR 28 TAHUN 2009, PENYESUAIAN TERHADAP BESARAN TARIF RETRIBUSI HASIL PENINJAUAN DITETAPKAN DENGAN PERATURAN KEPALA DAERAH;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
BAHWA SEBAGAIMANA AMANAT DARI PERMENPAN RB NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN STANDART PELAYANAN, MASING-MASING PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK HARUS MEMBERIKAN KEPASTIAN, MENINGKATKAN KUALITAS DAN KINERJA PELAYANAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN SELARAS DENGAN KEMAMPUAN PENYELENGGARA LAYANAN SEHINGGA MENDAPATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT;
BAHWA SALAH SATU SYARAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK, SETIAP PENYELENGGARA LAYANAN WAJIB MEMBUAT MEKANISME PENGELOLAAN PENANGANAN PENGADUAN DARI MASYARAKAT PENERIMA LAYANAN;
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; ASAS, TUJUAN DAN KEDUDUKAN; RUANG LINGKUP PENANGANAN PENGADUAN; TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG; PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN; HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA PELAYANAN; SARANA PENGADUAN; PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN PENGADUAN; TATA CARA PENYELESAIAN PENGADUAN; LAPORAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; DAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
10 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 4 AYAT (3) PERMENPAN RB NOMOR PER/09/M.PAN/5/2005 TENTANG PEDOMAN UMUM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH, SERTA SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH, MAKA PERLU MENETAPKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN PERBUP
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA; PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
10 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 99 AYAT (4) PERDA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH, MAKA PERLU MENETAPKAN PERBUP TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK DAN PEMBUATAN KODE BILLING; MEKANISME PEMBUATAN KODE BILLING; KEADAAN KAHAR; DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
10 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 99 AYAT (4) PERDA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH, MAKA PERLU MENETAPKAN PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DENGAN PERBUP
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK; PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK; TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK; TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK; DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
7 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
