Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 585 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Peraturan Bupati Nomor 4 ...aerah Tahun 2024.pdf

TUNJANGAN

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 4

Peraturan Bupati (Perbup) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAB III PEMBAYARAN BAB IV PENDANAAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
5

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

APBD

Download file:

Peraturan Bupati Nomor 3 ...un Anggaran 2024.pdf

APBD

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 3

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyesuaian anggaran dukungan pendanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pegawai aparatur sipil negara guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyesuaian alokasi tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara, serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum diangggarkan dalam APBD, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Bupati
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100); 16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 03 Seri E); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 5 Seri E); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 3 Seri A); 28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 94)
Perubahan APBD

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
16

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENYELENGGARAAN REKLAME

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Peraturan Bupati Nomor 1 ...nggaraan Reklame.pdf

reklame

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENYELENGGARAAN REKLAME

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan agar penyelenggaraan reklame dapat lebih terarah dan terkendali serta lebih memperhatikan aspek keamanan/ keselamatan, estetika dan lingkungan maka ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan guna mendukung optimalisasi pendapatan daerah dari Pajak Reklame dan guna mengatur penyelenggaraan Reklame agar tidak mengganggu keterlibatan, keindahan dan keselamatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame;
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987). 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); 6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara nomor 5025); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan; 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRTM/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri B);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS REKLAME BAB III KETENTUAN PEMASANGAN REKLAME BAB IV PERIZINAN BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB VI NILAI SEWA DAN PERHITUNGAN PAJAK REKLAME BAB VII PENGURANGAN PAJAK BAB VIII KLASIFIKASI KAWASAN BAB IX MASA PAJAK BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame
29

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP_NOMOR_20_TAHUN_202..._KEDUDUKAN,_SUSU.pdf

struktur organisasi

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 20

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

ABSTRAK:

bahwa un t uk me l aksanakan ke t entuan Pasal 3 Peraturan Dae rah Kabupat en Tu l ungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dae rah Kabupat en Tu l ungagung sebagaimana te lah d i ubah beberapa ka l i t erakhi r dengan Peraturan Daerah Kabupat en Tu l ungagung Nomor 2 Tahun 2023, maka per lu menga tur Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungs i serta Ta t a Ker ja Di nas Pendidikan Kabupat en Tu l ungagung yang di t e tapkan dengan Peraturan Bupat i ;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 t entang Aparatur Sipi l Negara (Lembaran Negara Republ ik Indones ia T ahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indones ia Nomor 5494) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t entang Peme r i nt ahan Dae rah (Lembaran Negara Republ ik Indones ia T ahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indones ia Nomor 5587) , sebagaimana beberapa kal i d iubah, t erakhi r dengan te lah Undang-Undang Nomor 9 T ahun 2015 (Lembaran Negara Republ ik Indones ia T ahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indones ia Nomor 5679) ; Peraturan Pemer intah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dae rah (Lembaran Negara Republ ik Indones ia T ahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indones ia Nomor 5587) , sebaga imana te lah d iubah dengan Peraturan Pemer intah Nomor 72 Tahun 2019 ( Lembaran Negara Republ ik Indones ia Tabun 2019 Nomo r l 87 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indones ia Nomor 6402) , Pe ra turan Ment er i Da l am Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasi f ikasi , Kodef ikasi dan Nomenk l a tur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Ber i ta Negara Republ ik Indones ia Tahun 2019 Nomor 1447) ; Pe ra turan Ment er i Pendayagunaan Aparatur Negara dan Re f ormas i Bi rokras i Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan S t ruk t ur Organi sas i Pada Ins tans i Pemer intah Un t uk Penyederhanaan Bi rokras i (Ber i ta Negara Republ ik Indones ia T ahun 2021 Nomor 546) ; Peraturan Ment er i Pendayagunaan Aparatur Negara dan Re f ormas i Bi rokras i Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Si s t em Ker ja pada Ins tans i Pemer intah un t uk Penyederhanaan Bi rokras i (Ber i ta Negara Republ ik Indones ia T ahun 2022 Nomor 181) ; Pe ra turan Dae rah Kabupat en Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dae rah Kabupa t en Tulungagung ( Lembaran Dae rah Kabupat en Tu l ungagung Tahun 2016 Nomor 1 Ser i D) , sebagaimana te lah d iubah beberapa kal i , t erakhi r dengan Pe ra turan Dae rah Kabupa t en Tulungagung Nomor 2 T ahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupat en Tu l ungagung Tahun 2023 Nomor 1 Ser i D) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB III TUGAS DAN FUNGSI BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGS IONAL BAB V TATA KERJA BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2023.
Pe ra turan Bupati Tulungagung Nomor 13 T ahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungs i Ser ta Ta t a Ker ja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Ol ah Raga Kabupa t en Tulungagung
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP_NOMOR_19_TAHUN_202..._KEDUDUKAN,_SUSU.pdf

SOTK

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 19

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

ABSTRAK:

bahw a untu k melaksanaka n ketentua n Pasa l 3 Peratura n Daera h Kabupate n Tulungagun g Nomo r 2 0 Tahu n 201 6 tentan g Pembentuka n da n Susuna n Perangka t Daera h Kabupate n Tulungagun g sebagaiman a tela h diuba h beberap a kal i terakhi r denga n Peratura n Daera h Kabupate n Tulungagun g Nomo r 2 Tahu n 2023 , mak a perl u mengatu r Kedudukan , Susuna n Organisasi , Tuga s da n Fungs i sert a Tat a Kerj a Bada n Pendapata n Daera h Kabupate n Tulungagun g yan g ditetapka n denga n Peratura n Bupati ;
1 . Undang-Undan g Nomo r 5 Tahu n 201 4 tentan g Aparatu r Sipi l Negar a (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 4 Nomo r 6ambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 5494) ; 2 . Undang-Undan g Nomo r 2 3 Tahu n 201 4 tentan g Pemerintaha n Daera h (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 4 Nomo r 244 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 5587 ) sebagaiman a tela h diuba h beberap a kali , terakhi r denga n Undang - Undan g Nomo r 9 Tahu n 201 5 (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 5 Nomo r 58 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 5679) ; 3 . Undang-Undan g Nomo r 1 Tahu n 202 2 tentan g Hubunga n Keuanga n antar a Pemerinta h Pusa t da n Pemerinta h Daera h (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 202 2 Nomo r 4 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 6757) ; 4 . Peratura n Pemerinta h Nomo r 1 8 Tahu n 201 6 tentan g Perangka t Daera h ( Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 6 Nomo r 114 ) sebagaiman a tela h diuba h denga n Peratura n Pemerinta h Nomo r 7 2 Tahu n 201 9 (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 9 Nomo r 187 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 6402) ; 5 . Peratura n Pemerinta h Nomo r 5 5 Tahu n 201 6 tentan g Ketentua n Umu m da n Tat a Car a Pemunguta n Paja k Daera h (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 6 Nomo r 244 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 5950) ; 6 . Peratura n Pemerinta h Nomo r 1 1 Tahu n 201 7 Tentan g Manajeme n Pegawa i Neger i Sipi l (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 7 Nomo r 63 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 6037) , sebagaiman a tela h diuba h denga n Peratura n Pemerinta h Nomo r 1 7 Tahu n 202 0 (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 202 0 Nomo r 68) ; 7 . Peratura n Menter i Dala m Neger i Nomo r 5 Tahu n 201 7 tentan g Pedoma n Nomenklatu r Perangka t Daera h Provins i d a n Daera h Kabupate n /Kot a yan g Melaksanaka n Fungs i Penunjan g Penyelenggaraa n Urusa n Pemerintaha n (Berit a Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 9 Nomo r 970) ; 8 . Peratura n Menter i Pendayagunaa n Aparatu r Negar a da n Reformas i Birokras i Nomo r 2 5 Tahu n 202 1 Tentan g Penyederhanaa n Struktu r Organisas i Pad a Instans i Pemerinta h Untu k Penyederhanaa n Birokras i (Berit a Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 202 1 Nomo r 546) ; 9 . Peratura n Menter i Pendayagunaa n Aparatu r Negar a da n Reformas i Birokras i Nomo r 7 Tahu n 202 2 Tentan g Siste m Kerj a pad a Instans i Pemerinta h untu k Penyederhanaa n Birokras i (Berit a Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 202 2 Nomo r 181) ; 1 0 . Peratura n Daera h Kabupate n Tulungagun g Nomo r 7 Tahu n 201 9 tentan g Paja k Daera h (Lembara n Daera h Kabupate n Tulungagun g Tahu n 201 9 Nomo r 1 Ser i B) ; 1 1 . Peratura n Daera h Kabupate n Tulungagun g Nomo r 2 0 Tahu n 201 6 tentan g Pembentuka n da n Susuna n Perangka t Daera h Kabupate n Tulungagun g (Lembara n Daera h Kabupate n Tulungagun g Tahu n 201 6 Nomo r 1 Ser i D) , sebagaiman a tela h diuba h beberap a kali , terakhi r denga n Peratura n Daera h Kabupate n Tulungagun g Nomo r 2 Tahu n 202 3 (Lembara n Daera h Kabupate n Tulungagun g Tahu n 202 3 Nomo r 1 Ser i D) ;
B A B I KETENTUA N UMU M B A B I I KEDUDUKA N DA N SUSUNA N ORGANISAS I B A B II I TUGA S DA N FUNGS I B A B I V UNI T PELAKSAN A TEKNI S BADA N B A B V KELOMPO K JABATA N FUNGSIONA L B A B V I TAT A KERJ A B A B VI I PENGANGKATA N DA N PEMBERHENTIA N DALA M JABATA N B A B VII I KETENTUA N PERALIHA N B A B I X KETENTUA N PENUTU P

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2023.
Peratura n Bupat i Tulungagun g Nomo r 1 2 Tahu n 202 2 tentan g Kedudukan , Susuna n Organisasi , Tuga s da n Fungs i sert a Tat a Kerj a Bada n Pendapata n Daera h Kabupate n Tulungagung
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP_NOMOR_17_TAHUN_202..._KEDUDUKAN,_SUSU.pdf

SOTK

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 17

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

ABSTRAK:

bahw a untu k melaksanaka n ketentua n Pasa l 3 Peratura n Daera h Kabupate n Tulungagun g Nomo r 2 0 Tahu n 201 6 tentan g Pembentuka n da n Susuna n Perangka t Daera h Kabupate n Tulungagun g sebagaiman a tela h diuba h beberap a kal i terakhi r denga n Peratura n Daera h Kabupate n Tulungagun g Nomo r 2 Tahu n 2023 , mak a perl u mengatu r Kedudukan , Susuna n Organisasi , Tuga s da n Fungs i sert a Tat a Kerj a Bada n Perencanaa n Pembanguna n Daera h Kabupate n Tulungagun g yan g ditetapka n denga n Peratura n Bupati ;
1 . Undang-Undan g Nomo r 2 5 Tahu n 200 4 tentan g Siste m Perencanaa n Pembanguna n Nasiona l (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 200 4 Nomo r 104 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 4421) ; 2 . Undang-Undan g Nomo r 5 Tahu n 201 4 tentan g Aparatu r Sipi l Negar a (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 4 Nomo r 6 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 5494) ; 3 . Undang-Undan g Nomo r 2 3 Tahu n 201 4 tentan g Pemerintaha n Daera h (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 4 Nomo r 244 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 5587) , sebagaiman a tela h beberap a kal i diubah , terakhi r denga n Undang-Undan g Nomo r 9 Tahu n 201 5 (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 5 Nomo r 58 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 5679) ; 4 . Peratura n Pemerinta h Nomo r 1 8 Tahu n 201 6 tentan g Perangka t Daera h (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 6 Nomo r 114 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 5587) , sebagaiman a tela h diuba h denga n Peraturan Pemerinta h Nomo r 7 2 Tahu n 201 9 (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 9 Nomorl87 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 6402) ; 5 . Peratura n Pemerinta h Nomo r 1 1 Tahu n 201 7 Tentan g Manajeme n Pegawa i Neger i Sipi l (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 7 Nomo r 63 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 6037) , sebagaiman a tela h diuba h denga n Peratura n Pemerinta h Nomo r 1 7 Tahu n 202 0 (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 202 0 Nomo r 68) ; 6 . Peratura n Menter i Dala m Neger i Nomo r 5 Tahu n 201 7 tentan g Pedoma n Nomenklatu r Perangka t Daera h Provins i da n Daera h Kabupate n /Kot a yan g Melaksanaka n Fungs i Penunjan g Penyelenggaraa n Urusa n Pemerintaha n (Berit a Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 9 Nomo r 970) ; 7 . Peratura n Menter i Dala m Neger i Nomo r 9 0 Tahu n 201 9 Tentan g Klasifikasi , Kodefikas i da n Nomenklatu r Perencanaa n Pembanguna n da n Keuanga n Daera h (Berit a Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 9 Nomo r 1447) ; 8 . Peratura n Menter i Pendayagunaa n Aparatu r Negar a da n Reformas i Birokras i Nomo r 2 5 Tahu n 202 1 Tentan g Penyederhanaa n Struktu r Organisas i Pad a Instans i Pemerinta h Untu k Penyederhanaa n Birokras i (Berit a Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 202 1 Nomo r 546) ; 9 . Peratura n Menter i Pendayagunaa n Aparatu r Negar a da n Reformas i Birokras i Nomo r 7 Tahu n 202 2 Tentan g Siste m Kerj a pad a Instans i Pemerinta h untu k Penyederhanaa n Birokras i (Berit a Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 202 2 Nomo r 181) ; 1 0 . Peratura n Daera h Kabupate n Tulungagun g Nomo r 2 0 Tahu n 201 6 tentan g Pembentuka n da n Susuna n Perangka t Daera h Kabupate n Tulungagun g (Lembara n Daera h Kabupate n Tulungagun g Tahu n 201 6 Nomo r 1 Ser i D) , sebagaiman a tela h diuba h beberap a kali , terakhi r denga n Peratura n Daera h Kabupate n Tulungagun g Nomo r 2 Tahu n 202 3 (Lembara n Daera h Kabupate n Tulungagun g Tahu n 202 3 Nomo r 1 Ser i D) ;
B A B I KETENTUA N UMU M B A B I I KEDUDUKA N DA N SUSUNA N ORGANISAS I B A B II I TUGA S DA N FUNGS I B A B I V KELOMPO K JABATA N FUNGSIONA L B A B V TAT A KERJ A B A B V I PENGANGKATA N DA N PEMBERHENTIA N DALA M JABATA N B A B VII I KETENTUA N PERALIHA N B A B VI I KETENTUA N PENUTU P

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2023.
Peratura n Bupat i Tulungagun g Nomo r 3 6 Tahu n 202 2 tentan g Kedudukan , Susuna n Organisasi , Tuga s da n Fungs i Sert a Tat a Kerj a Bada n Perencanaa n Pembanguna n Daera h Kabupate n Tulungagun g s
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TULUNGAGUNG

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NOMOR 16 TAHUN 202...ATEN TULUNGAGUNG.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TULUNGAGUNG

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TULUNGAGUNG

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Tulungagung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tulungagung.
Mengingat: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomr 1 Seri D).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, TATA KERJA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2022.
14 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERBUP_NOMOR_15_TAHUN_202..._PETUNJUK_TEKNIS.pdf

BANTUAN LANGSUNG - APBD

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 15

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

ABSTRAK:

a. bahwa strategi percepatan pengentasan kemiskinan dengan target bebas dari kemiskinan ekstrem direncanakan dicapai pada akhir tahun 2024; b. bahwa sebagai bentuk komitmen dalam rangka pencegahan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Langsung Tunai yang ditujukan untuk membantu meringankan beban pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin ekstrem dan keluarga rentan miskin ekstrem; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Tulungagung;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 201 1 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 83, T a m b a h a n L e m b a ra n N e g a ra R ep u b lik In d o n e sia Nomor 5235); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7. Keputusan Menteri Koordinator PMK Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri C); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 3 Seri E); 10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 131;
BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN BAB V BESARAN BANTUAN BAB VI KELEMBAGAAN DAN PENETAPAN PENERIMA BAB VII MEKANISME PENYALURAN BANTUAN BAB VIII MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB IX PEMBIAYAAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2023.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022 - 2041 KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022 - 2041

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERBUP_NOMOR_12_TAHUN_202...CANA_INDUK_SISTE.pdf

RENCANA - AIR

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 12

Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022 - 2041 KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022 - 2041

ABSTRAK:

bahw a dala m rangk a melaksanaka n ketentua n Pasa l 2 2 aya t (4 ) Peratura n Pemerinta h Nomo r 12 2 Tahu n 201 5 tentan g Siste m Penyediaa n Ai r Minum , perl u menetapka n Rencan a Indu k Siste m Penyediaa n Ai r Minu m Kabupate n Tulungagun g Tahu n 202 2 - 204 1 denga n Peratura n Bupati ;
1 . Undang-Undan g Nomo r 2 6 Tahu n 200 7 tentan g Penataa n Ruan g (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 200 7 Nomo r 68 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 4725) ; 2 . Undang-Undan g Nomo r 2 3 Tahu n 201 4 tentan g Pemerintaha n Daera h (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 4 Nomo r 244 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 5587) , sebagaiman a diuba h beberap a kali , terakhi r denga n Undang-Undan g Nomo r 9 Tahu n 201 5 (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 5 Nomo r 5 8 Tambaha n Lembara n Negar a republi k Indonesi a Nomo r 5679) ; 3 . Undang-Undan g Nomo r 1 7 Tahu n 201 9 tentan g Sumbe r Day a A i r (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 9 Nomo r 190 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 6405) ; 4 . Peratura n Pemerinta h Nomo r 12 2 Tahu n 201 5 tentan g Siste m Penyediaa n Ai r Minu m (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 5 Nomo r 345 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 5802) ; 5 . Peratura n Menter i Pekerjaa n Umu m Da n Perumaha n Rakya t Nomo r 27/PRT/M/201 6 tentan g Penyelenggaraa n Siste m Penyediaa n Ai r Minu m (Berit a Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 6 Nomo r 1154) ; 6 . Peratura n Daera h Kabupate n Tulungagun g Nomo r 1 1 Tahu n 201 2 tentan g Rencan a Tat a Ruan g Wilaya h Kabupate n Tulungagun g Tahu n 2012-203 2 (Lembara n Daera h Kabupate n Tulungagun g Tahu n 201 2 Nomo r 1 Ser i E) ;
RENCAN A INDU K SISTE M PENYEDIAA N AI R MINU M KABUPATE N TULUNGAGUN G TAHU N 202 2 - 2041 .

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2023.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Abstrak

Arsip

Download file:

PERBUP_NOMOR_11_TAHUN_202...SIFIKASI_ARSIP_D.pdf

ARSIP

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 11

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

ABSTRAK:

bahw a denga n terbitny a Peratura n Menter i Dala m Neger i Nomo r 8 3 Tahu n 202 2 tentan g Kod e Klasifikas i Arsi p d i Lingkunga n Kementeria n Dala m Neger i da n Pemerinta h Daerah , perl u melakuka n penyesuaia n Kod e Klasifikas i Arsi p d i Lingkunga n Pemerinta h Kabupate n Tulungagung ; bahw a berdasarka n pertimbanga n sebagaiman a dimaksu d pad a huru f a da n gun a tercapainy a terti b pelaksanaa n penyusuta n arsi p dala m rangk a penyelamata n arsi p sebaga i bukt i akuntabilita s da n pertanggungjawaba n kinerj a organisas i da n aparatu r lingku p Pemerinta h Kabupate n Tulungagung , mak a perl u mengatu r Kod e Klasifikas i Arsi p Pemerinta h d i Lingkunga n Pemerinta h Kabupate n Tulungagun g yan g ditetapka n denga n Peratura n Bupati ;
Undang-Undan g Nomo r 2 3 Tahu n 201 4 tentan g Pemerintaha n Daera h (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 4 Nomo r 244 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 5587) , sebagaiman a tela h diuba h beberap a kal i Terakhi r denga n Undang-Undan g Nomo r 9 Tahu n 201 5 (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 5 Nomo r 58 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 5679) ; Undang-Undan g Nomo r 5 Tahu n 201 4 tentan g Aparatu r Sipi l Negar a (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 4 Nomo r 6 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 5494) ; Undang-Undan g Nomo r 4 3 Tahu n 200 9 tentan g Kearsipa n (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 200 9 Nomo r 152 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 5071) ; Peratura n Pemerinta h Nomo r 2 8 Tahu n 201 2 tentan g Pelaksanaa n Undang-Undan g Nomo r 4 3 Tahu n 200 9 tentan g Kearsipa n (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 2 Nomo r 53 , tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 5286) ; (^d ? 5 . Peratura n Pemerinta h Nomo r 1 2 Tahu n 201 7 tentan g Pembinaa n d a n Pengawasa n Penyelenggaraa n Pemerintaha n Daera h (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 7 Nomo r 7 3 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 6041) ; 6 . Peratura n Pemerinta h Nomo r 1 2 Tahu n 201 9 tentan g Pengelolaa n Keuanga n Daera h (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 9 Nomo r 42 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 6322) ; 7 . Peratura n Menter i Dala m Neger i Nomo r 7 7 Tahu n 202 0 Tentan g Pedoma n Tekni s Pengelolaa n Keuanga n Daera h (Berit a Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 202 0 Nomo r 1781) ; 8 . Peratura n Kepal a Arsi p Nasiona l Republi k Indonesi a Nomo r 1 9 Tahu n 201 2 tentan g Pedoma n Penyusuna n Klasifikas i Arsi p (Berit a Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 2 Nomo r 235) ; 9 . Peratura n Daera h Nomo r 1 7 Tahu n 201 2 tentan g Penyelenggaraa n Kearsipa n (Lembara n Daera h Kabupate n Tulungagun g Tahu n 201 2 Nomo r 1 3 Ser i E) , sebagaiman a tela h diuba h denga n Peratura n Daera h Kabupate n Tulungagun g Nomo r 1 2 Tahu n 201 5 (Lembara n Daera h Kabupate n Tulungagun g Tahu n 201 6 Nomo r 1 Ser i E) ; 1 0 . Peratura n Daera h Kabupate n Tulungagun g Nomo r 2 0 Tahu n 201 6 tentan g Pembentuka n da n Susuna n Perangka t Daera h Kabupate n Tulungagun g (Lembara n Daera h Kabupate n Tulungagun g Tahu n 201 6 Nomo r 1 , Ser i D) , sebagaiman a tela h diuba h beberap a kali , terakhi r denga n Peratura n Daera h Kabupate n Tulungagun g Nomo r 7 Tahu n 202 1 (Lembara n Daera h Kabupate n Tulungagun g Tahu n 202 1 Nomo r 1 Ser i D) ; 1 1 . Peratura n Bupat i Tulungagun g Nomo r 2 Tahu n 202 0 tentan g Tat a Kearsipa n d i Lingkunga n Pemerinta h Daera h Kabupate n Tulungagun g (Berit a Daera h Kabupate n Tulungagun g Tahu n 202 0 Nomo r 2) ;
B A B I KETENTUA N UMU M B A B I I TUJUA N B A B II I KLASIFIKAS I ARSI P B A B I V KETENTUA N PENUTU P

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2023.
ketentua n BA B V d a n Lampira n Romaw i I I Peratura n Bupat i Tulungagun g Nomo r 2 Tahu n 202 0 tentan g Tat a Kearsipa n d i Lingkunga n Pemerinta h Daera h Kabupate n Tulungagun g
83

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT