Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

Menemukan 54 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Badan Layanan Umum Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

PERBUP NO. 16 TAHUN 2021.pdf

KEWENANGAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (21 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan l.a.yanan Umum dan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2Ol8 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2OI4 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Jasa Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Peundang-undangan dan nomenklatur Perangkat Daerah, sehingga perlu dicabut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (L,embar Negara Republik Indonesia tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2OL5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502l', sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 (l,embaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l7l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a0); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2O2l Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 9. PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 08/PMK .O2l2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 10. 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2Ol5 Nomor 2036) sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor l57l; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor l2l3l 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 10).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BAB III JENJANG NILAI PENGADAAN BAB IV TATA CARA PENGADAAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2021.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO. 15 TAHUN 2021.pdf

PEDOMAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan Publik serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Publik, perlu memberikan pedoman bagi Penyelenggara Pelayanan Pubtik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38a6); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3671; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor ll2, tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2Oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tarnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor IL4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2Ot4 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 615); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036l' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); ll.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah Beberapakali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 10).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

PERBUP NO. 14 TAHUN 2021.pdf

road map

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024

ABSTRAK:

a. Bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah meruoakan langkah strategis untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2OLO tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O|O-2O25 Pasal 4, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2O- 2024; dart c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 385 1); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941:- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapal Peruba.han Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56791; 7. Feralurarr Feureriuiair i,iuurur 38 Tair.urr 2OA7 Lerrlarrg Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 7 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2O7O Nomor 5135)l 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20LO-2O25; 11. Keoutusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintahan Daerah: 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2073 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; 14. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036,1. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2078 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol8 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor l57l; i5. Pcralur'arr ivicrrLeri Ferrdayagurraarr Aparalur iicgara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2O tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2O2O-2O2a; 16. Peraturan Daerah Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2Ot9 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 1O); dan 17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2Ol4 tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkunsan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor 22).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN SASARAN BAB III QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
76

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NO. 13 TAHUN 2021 ...B.KONAWE SELATAN.pdf

tim

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2021

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mencapai indikator kinerja pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), membutuhkan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangun€rn melalui monitoring, dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana ke{a pemerintah daerah; b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Konawe Selatan diperlukan tenaga ahli yang profesional dan independen; c. bahwa untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim percepatan pembangunan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l4O, Tambahan l,embaran Negara Nomor 38741 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OOl tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOI Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a150); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a267); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan I-embaran Negara Nomor a2861; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tatnbahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tarnbahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2olg tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol9 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; 9. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor g0 Tahun 2o7s tentang Pembentukan produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2o1s Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2or5 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB IV KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN, MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN BAB V HAK DAN KEWAJIBAN BAB VI SEKRETARIAT BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII MEKANISME KERJA BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2021.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konsel

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUP NO. 12 TAHUN 2021 ...ERAH KAB. KONSEL.pdf

KODE ETIK

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konsel

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipit, pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi; b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa salah satu komponen manajemen ASN adalah kode etik dalam penilaian kinerja yang bertujuan untuk menjamin objektivitas ASN yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier ASN yang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan; c. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip - prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan standar perilaku bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Daerah Kabuapten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor a2671; 2. Undang-Undang Nomor 12 Ta-hun 2OIl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 65a7); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri sipil (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa1Ol; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20lo tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5135); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a771; 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 . tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol8 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157); 11 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 . Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 12 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 . Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 10); 13 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2Ol8 . tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol8 Nomor 1e).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III TUJUAN BAB IV NILAI-NILAI DASAR BAB V KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK DAN PERILAKU ASN BAB VII PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK BAB VIII SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU ASN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketigabelas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan TA 2021

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERBUP NO. 10 TAHUN 2021 ...ARA YANG BERSUMB.pdf

PETUNJUK

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketigabelas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan TA 2021

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2O2l tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2O2l Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima T\rnjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2O2l kepada Aparatur Sipit Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a267); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2O2l tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2O2l (Lembaran Negra Republik Indonesia tahun 2O2l Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 66821; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1s7); 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 2O2l (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 888); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OO7 Nomor 10); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OOT Nomor 10); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan. Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2Ol9 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OI9 Nomor 10); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2O2l tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2L Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2I Nomor 01); 13. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 60 Tahun 2O2O tentang Ana-lisis St6.ndar Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O2l (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2O Nomor 60); 14. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2O2l tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O21 Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 03).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAB III PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAB IV WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAB V TATA CARA PEMBAYARAN BAB VI PENGENDALIAN INTERNAL

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Sumber Daya Alam

Download file:

PERBUP NO. 9 TAHUN 2021 T...N KONAWE SELATAN.pdf

pengelolaan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Konawe Selatan, dipandang perlu mengatur pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional; c. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten konawe Selatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-undang nomor 4 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten konawe selatan di provinsi sulawesi tenggara (lembaran negara Republik indonesia tahun 2OO3 nomor 24,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4267 ) 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor a286); 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara,Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOOS Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a339); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OlS tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2074 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56T9l; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2olg tentang Perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2Dll tentan pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 639g); 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,Tarrbahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembarab Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2OO2 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara 142 Tambahan Lembaran Menetapkan Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Selatan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2OOl tentang Pengembangan Lumbung pangan Masyarakat De sa/ Kelurahan ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan pangan pemerintah Desa; 13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 1/PERMENTAN/KN.L3O/ 4 /2018 tentang jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot8 Nomor 481); 14. Keputusan bersama Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraa.n Rakyat Nomor KEp- 46 IM.EKON/MENKO/KESR A/VIII /2OOS tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Setatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor S).sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah kabupaten konawe selatan nomor 10 tahun 2Ol9 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten konawe selatan nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten konawe selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2019 nomor 10 )
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SASARAN BAB III PENDANAAN BAB IV ORGANISASI PENGELOLA CADANGAN PANGAN BAB V MEKANISME PENGADAAN BAB VI MEKANISME PENYALURAN BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2021.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Pergeseran Revisi dan Refocusing Anggaran

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP NO. 8 TAHUN 2021 T...OCUSING ANGGARAN.pdf

TATA CARA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Revisi dan Refocusing Anggaran

ABSTRAK:

a. bahwa dalam pelaksanaan anggaran, pergeseran anggaran merupakan hal yang diperbolehkan sesuai ketentuan pasal 163 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, l.ampiran Bab VI huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07l2O21 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2O2l Dalam Rangka Mendukung Penanganan Panderni Corona Vints Disea"se 2019 (COVID-19) dan Dampaknya; c. bahwa mengantisipasi adanya perubahan yang te{adi dalam proses pelaksanaan keuangan daerah pada tahun berjalan dan penanganan dan pencegahan pandemi corona uirus disease 2Ol9 (COVID-L9l dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan/atau stabilitas sistem keuangan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tata Cara Pergeseran, Revisi, dan Refoatsing Anggaran, dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan.
1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3671; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOOl; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523\; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 2+4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2076 Nomor 56791; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 33); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72O tahun 2078 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor l57l; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l lBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 888); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2OO9 Tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2076 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O2l (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2o2l Nomor 01); 16. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2oL4 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol4 Nomor 15); 17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2Ol4 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol4 Nomor 19); 18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2O2l tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2027 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2L Nomor 03); 19. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2O2t tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O2l (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 6).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MEKANISME PERGESERAN DAN REVISI ANGGARAN BAB III MEKANISME REFOCUSING ANGGARAN BAB IV PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUP NO. 7 TAHUN 2021 P...N KONAWE SELATAN.pdf

PAKAIAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diperlukan pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagr aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; b- berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3671; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2olg tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2079 Nomor 183, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O1S tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4}, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor l87l; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361, sebagaimana telah diubah denga:r Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 25tl; 9. Peratrrran Menteri Da1am Negeri Nomor 37 Tahun 2O2O tentang Penggunaan Logo Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor s34) 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2076 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhirdengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 1O).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL BAB III PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BAB IV ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS BAB V PENDANAAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN LAIN BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2021.
59

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan TA 2021

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP NO. 6 TAHUN 2021 T....KONSEL TA. 2021.pdf

PEDOMAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan TA 2021

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O2l dan mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan pelaksanaan tugas; b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O2l (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 01); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3671; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a55); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\ 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOO); 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 20lt tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L,embaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\ 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 56791; ll.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OO4 tentang Rencana Keq'a Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaO\; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5O2); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaarl Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a8l7l; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang l.a.poran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a693); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OlO tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2O2O Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganant Corona Vints Disea,se 2019 (COVID- 1e); 2l.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 57); 22.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O2O tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2O2O; 23. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disea,se 2 0 1 9 (COVID- 1 9) ; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol3 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor A25); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5a1); 26.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 888); 27 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 19/PMK .O2 l2O2O tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2O2l (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 976); 28. Peraturarl Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 3llPBl2Ol6 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 29.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 91O11867/SJ tanggal, 17 April 2Ol7 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah KabupatenlKota; 30. Peraturarl Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe elatan Tahun 2OO7 Nomor 10); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 79 Tahun 2Ol3 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol3 Nomor 19); 32.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol8 Nomor 1); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2OO9 Tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (I-embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2O2I tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O2l (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 0 1); 35. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 30 Tahun 2Ol9 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 30); 36. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2Ol7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol7 Nomor 28); 37. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2OI8 tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol8 Nomor 9); 38. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2O2l tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2027 Nomor 03).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2021.
73

First
Previous
1
2
3
4
5
6
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT