Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 478 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 34 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download :
Perbup Konsel No. 34 Tahun 2016.pdf

Abstrak

perubahan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2016 / NO.34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketcntuan Pasal 10 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nornor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2016 temang Pcdoman Pcngeloiaan Aiokasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016 (Serita Dacrah Kabupatcn Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 16), perlu disernpurnakan: b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Korrawe Selatan tentang Perubahan Atas Peratunm Bupati Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016.
I. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 7, Tamba.han Lernbaran Negara Republik Indinesia Nomor 5495); 2 .. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun . 2014 tentang Dcsa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaima.na telah d.iubah dengan Pcraturan Pernerintah Nornor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5717); 3. Peraruran lvlenteri Keuangan Nomor 125 / PMK.07 /20 If> tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 (Berita Negar:J Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1203);
Ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 216 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016 diubah pada Pasal 10

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 34 Tahun 2021

Pengakuan dan Pelindungan Pranata Adat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERBUP NO. 34 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

PENGAKUAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengakuan dan Pelindungan Pranata Adat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang serta terimplementasi dalam bentuk Pranata Adat KaIo Sara di Kabupaten Konawe Selatan sebagai Nilai-nilai dan ciri-ciri Budaya yang menjadi bagian dari Kepribadian Bangsa, maka perlu diakui dan dilindungi keberadaannya; b. bahwa dengan memperhatikan Permendagri Nomor 52 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat lstiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, maka dalam rangka menjamin kepastian Hukum yang berkeadilan terhadap Pengakuan dan Pelindungan Pranata Adat Tolaki dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Pranata Adat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan.
1. 2. 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a267); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e1; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 Tentang Desa (L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peratural Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57171; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2OO7 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya Masyarakat 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 20361; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2Ol8 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (L,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabuaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2Ol9 Nomor 10);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN BAB IV FUNGSI DAN KEDUDUKAN PRANATA ADAT TOLAKI BAB V PERAN PEMERINTAH DAERAH BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII SANKSI BAB VIII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 34 Tahun 2017

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Selatan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
Perbup konsel No.34 Tahun 2017.pdf

Abstrak

pembentukan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 20I7 NOMOR 34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, T\.rgas dan Fungsi, serta Tata Keg'a Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Keqia Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarftahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaeaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O77 Nomor 451); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8); 8. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Keda Kabupaten Konawe Selatan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BAB IV JABATAN FUNGSIONAL BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 35 Tahun 2017

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
Perbup Konsel No.35 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BERITA DAERAH KABUUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebegran kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Keda Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan pada Dinas Peke{aan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 451); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (trmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8); 8. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 73 Tahun 2O16 tentang Kedudukan, Susunan Orgalisasi, T\.rgas dan Fungsi, serta Tata Keda Dinas Pekeq'aan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BAB IV JABATAN FUNGSIONAL BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2017.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 35 Tahun 2018

Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO. 35 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

pelimpahan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk efektif dan efektifitas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu ditetapkan bidang penzinan yang kewenangan pengelolaannya dilimpahkan kepada perangkat daerah yang men€rngani fungsi pelayanan terpadu satu pintu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Penzinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2OOT tentang Penanaman Modal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a72fl; 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2OA9 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor LI2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2Dtl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AlL Nomor 82, Tambahan fumbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2At4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941; 6. undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ot4 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56T9l 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2oo5 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OOS Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia tahun 2oL6 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2aA tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2ol7 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 21Ol; 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2o Tahu n 2ao8 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2ol7 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penana.m€rn Modal Nomor 12 Tahun 2OO9 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal; 14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan TatacaraPenzinan dan fasilitas Penanaman Modal; 15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanarnan Modal Nomor 14 Tahun 2077 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanarnan Modal; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8); 18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 62 Tahun 2A16 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, TUgas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan. (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2076 Nomor 62).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN BAB III PENANDATANGANAN BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB V PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
10

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 35 Tahun 2017

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
Perbup Konsel No.35 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN - tugas - fungsi

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 35, BERITA DAERAH KAT}UPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 73 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI; KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI; JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA; KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI, DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN; KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku mal<a Peraturan yang mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Telaris Dinas Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlalu.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 35 Tahun 2016

Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perubahan Di Kabupaten Konawe Selatan

Download :
Perbup Konsel No.35 Tahun 2016.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2016/No.35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perubahan Di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa Corporate Social Renponsibility (CSR) adalah merupakan komitmen perusahaan dalam bentuk kepedulian dan tanggung jawab untuk mendukung pembangunan daerah dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat agar menjadi lebih baik dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait; b. bahwa pelaku dunia usaha yang telah memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yalrg lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian linglrungan dalam segala aspelmya; c. bahwa dalam rangka menuju pengembangan dan pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang partisipatif, akuntabel dan transparan serta berkelanjutan, perlu dibentuk Forum pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) menuju pembangunan Konawe Selatan yang berkelanjutan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Selawesi Tenggara (l.embaran Negara Republik lndonesia Tahrrn 2OO3 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267). 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 70, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 67, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas (kmbaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2OO7 Nomor lO6, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 139, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2Ol5 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahtn 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 333O); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun L997 tentang Kemitraan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (I*rnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 165, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ot2 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53O5); 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5O/HUK/2OOS tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha; 16. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-OS/MBU /2OO7 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN CSR BAB V PENERAPAN CSR YANG BERKELANJUTAN BAB VI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI CSR BAB VII ORGANISASI FORUM CSR BAB VIII FORUM CSR KABUPATEN BAB IX TIM KOORDINASI CSR TINGKAT KECAMATAN BAB X SANKSI DAN PENGHARGAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2016.
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 35 Tahun 2021

Kelembagaan Adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan

Pariwisata dan Kebudayaan Statuta Organisasi/Lembaga

Download :
PERBUP NO. 35 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

KELEMBAGAAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelembagaan Adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka Mengakui, Menghormati Mempertahankan dan Melestarikan Adat Suku Tolaki dipandang perlu melakukan Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat dalam upaya memelihara dan mengembangkan Nilai-nilai Adat, Nilai-nilai Sosial dan Budaya Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan. b. bahwa Lembaga Adat di Daerah memiliki Potensi yang besar untuk berperan serta dalam Pengembangan dan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah yang merupakan bagian dari upaya memelihara Ketahanan Budaya Bangsa sebagai pilar dari Ketahanan Nasional. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Kelembagaan Adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ot4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 Tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2074 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57171; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol8 twntang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)'; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2OOT tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan nilai Budaya Masyarakat 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 20361; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2Ot8 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan L,embaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT BAB IV ORGANISASI LEMBAGA ADAT BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BAB VI HUBUNGAN KERJA SAMA BAB VII PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BAB VIII LAMBANG, TANDA-TANDA KEBESARAN DAN GELAR KEHORMATAN BAB IX PERLINDUNGAN BAB X PEMBIAYAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 36 Tahun 2017

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perbup Konsel No.36 Tahun 2017.pdf

Abstrak

LAPORAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang ini; b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk melaporkan keka]raannya; c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang - Undalg Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387); 3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Irembaran Negara Nomor 4267); 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tall':.bahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa ka-li terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 l0 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135). 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2O04 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/O3/M.PAN/OI/2OOS tentang l,aporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/05/M.PAN|O4/2OO6 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan l.aporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan; 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan sanksi atas keterlambatan penyampaian la.poran Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah; 6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 7OO|159O/57 pada tanggal 28 April 2O16 tentang Penegasan Kembali Penyampaian I"aporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 8. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan la.poran Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II WAJIB LAPOR BAB III PENYAMPAIAN LHKPN BAB IV PENGELOLA LHKPN BAB V SANKSI BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 36 Tahun 2016

Pedoman Umum Program Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT) Tahun 2016-2021

Download :
Perbup Konsel No.36 Tahun 2016.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2016/No.36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Program Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT) Tahun 2016-2021

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2OL6 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2O21, dipandang perlu melaksanakan percepatan pencapaian sasaran program dan kegiatan Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT) Tahun 2016 -2021 yang berbasis pada peningkatan infrastruktur kawasan perdesaan. b. bahwa dalam rangka penguatan program pembangrnan wilayah kawasan perdesaan lintas sektoral dan untuk meningkatkan kapasitas pembangunan wilayah perdesaan berbasis masyarakat serta melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa tertinggal, perlu pedoman umum pelaksanaan Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT) Tahun 2016 - 2O2r. c. bahwa berdasarkan pertimbarrgan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkal Peraturan Bupati Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 ?ahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Terrggara (Lembaran Negara Repmblik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahtm 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang ffindaharaan Keuangan Negara ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubatran Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 8. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 121O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OO5 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 158, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4587); 1O. Peraturan Pernerintah Nomor 73 Tahun 2@5 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 1S, Tambahan Iembaran Negara RepuHik Indonesia Nomor 4588); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO6 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (l,embamn Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 96, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO6 tentang Tata Cara Fengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 96, Tambatran Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2O14 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32o,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor56 I 5); 14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2O1O tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2O1O tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan ;16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5l Tahun 20O7 tentafig Pembangrman Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;17. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2o06 tentang Homan Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2O36); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor I Tahm 2O16 Tentang Desa (L,embtral Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2); 21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2O16 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaterr Konawe Selatan Tahun 2OL6 - 2O2l (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2U-16 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7); 22. Peratulan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 07 Tahrm 2O16 Tentang Fenetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2o-16 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 7); 23. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2O16 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O16 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor 33).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM BAB III PENETAPAN PAGU INDIKATIF BAB IV KETENTUAN DASAR BAB V PENGANGGARAN DAN PENDANAAN BAB VI PENGENDALIAN BAB VII PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PERAN PARA PIHAK KABUPATEN, KECAMATAN, DAN DESA BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016.
28

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT