Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kab.Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa
berdasarkan
ketentuan
Pasal 22
ayat
(1)
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2O18
tentang
Badan
Layanan lJmum
Daerah;
b. bahwa
berdasarkan
maksud
pada
huruf
a,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati Konawe
Selatan
tentang Pelaksanaan Pembinaan dan
Pengawasan
pada
Badan l.ayanan Umum
Daerah
(BLUD)
Pusat
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 63221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 29).
BAB I
KETENTUAN
UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN BAB III
PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN BLUD BAI} III
PELAKSANAAN PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN BAB VI
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023-2025
ABSTRAK:
a. bahwa
tingkat inflasi
yang
tinggi
dan tidak stabil
menimbulkan
dampak negatif
bagi
perekonomian
daerah
dan
menghambat
daya saing
perekonomian
daerah
sehingga
perlu
dilakukan
pengendalian
inflasi daerah
secara
terpadu
dan terkoordinasi
dengan melibatkan
perangkat
daerah
terkait;
b. bahwa
untuk
memberikan arahan
pelaksanaan
pengendalian
inllasi daerah sebagaimana
dimaksud dalam
huruf a,
diperlukan Road Map
dalam kerangka
perencanaan
strategis tingkat
daerah
yang
mendukung
dan selaras
dengan Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah;
c. bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud
dalam huruf
a dan huruf b,
perlu
menetapkan Peraturan
Bupati Konawe Selatan tentang
Road Map Pengendalian
Inflasi Daerah
Tahun 2023-2025;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ROAD MAP
BAB III PEMBIAYAAN
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2023.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa
untuk
meningkatkan
terlib, efisiensi,
dan
efektivitas
administrasi
penyelenggaraan pemerintahan
daerah
diperlukan
pedoman
tata
naskah
dinas
di lingkungan
pemerintah
daerah;
b.
bahwa sebagai
tindaklanjut dari Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tata Naskah
Dinas
di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
c. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam huruf
a dan
huruf
b,
perlu
menetapkan Peraturan
Bupati
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe
Selatan.
1
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003
tentang
2
TENTANG
Pembentukan
Kabupaten Konawe Selatan di
Provinsi
Sulawesi Tenggara
(kmbaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24,
'fambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4267);
SALINAN
Undang- Undang
Nomor
12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1l
Nomor 42,
Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia
Nomor
5234) sebagaimana telah
diubah beberapa
kali terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua
atas
Undang- Undang
Nomor 12 Tahun
2O1l
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
undangan (lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2022 Nomor
143,
Tambahan
kmbaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
6801);
3.
Undang-Undang
Nomor
23 Tahun
2Ol4 tentane
Pemerintahan
Daerah
(lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2014 Nomor 244,
"fambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor
5587) sebagaimana telah
diubah
terakhir
dengan
Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2022
Nomor
238,
Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor
6841);
4.
Peraturan
Pemerintah Nomor
28 Tahun 2072
tentang
Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang
Kearsipan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2012 Nomor
53,
Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5286);
5. Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan
kmbaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
'fahun
2Ol9
tentang
Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016
tentang
Perangkat Daerah
(l,embaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
6402);
6.
Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2015
Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah
dengan
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan
atas
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8O
Tahun
2015
tentang
Pembentukan
Produk Hukum
Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2019
Nomor 157);7.
Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 1
Tahun 2023
tentang Tata
Naskah Dinas
Di Lingkungan Pemerintah
Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun 2023
Nomor
144);
8. Peraturan
Arsip
Nasional Republik
Indonesia Nomor 5
Tahun
2027
tentang Pedoman
Umum
Tata
Naskah Dinas
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
7s8);
9. Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor
8
Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
(l,embaran
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2016
Nomor
8)
sebagaimana
telah diubah beberapa
kali
terakhir dengan
Peraturan
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 4
Tahun 2O22
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor
8
Tahun 2016
tentang Pembentukan
dan Susunan
Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
(Lembaran
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun 2022 Nomor
4).
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
JENIS,
SUSUNAN,
DAN BENTUK
NASKAH DINAS BAB III
PEMBUATAN NASKAH DINAS BAB IV
PENGAMANAN
NASKAH DINAS BAB V
PE.IABAT
PENANDATANGAN
NASKAH DINAS BAB
VI
PENGENDALIAN NASKAH
DINAS BAB
VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2023.
Peraturan Bupati
Konawe
Selatan Nomor
4
Tahun 2072 leotang Pedoman
Tata Naskah Dinas
Lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
(Berita
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun 2012 Nomor 4)
77 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran Atas Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a.
bahwa dengan
mempedomani
ketentuan Peraturan
Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019
Pasal 164 ayat
(2),
Pergeseran anggaran
antar obyek
belanja dan/atau
antar rincian obyek
belanja
sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
163 dilakukan
melalui
perubahan Perkada;
b. bahwa
dengan
mempedomani ketentuan
Lampiran Bab VI
huruf D Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 77
Tahun 2020
tentang Pedoman
Teknis
Pengelolaan Keuangan
Daerah;
c.
bahwa
dengan mempedomani
ketentuan
Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
43/PMK.07/2021 tentang
Perubahan
Kedua atas
Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
105/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan
Pinjaman Pemulihan
Ekonomi Nasional
(PEN) untuk
Pemerintah Daerah;d. bahwa
berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan
Peraturan Bupati
tentang Pergeseran Anggaran
atas Peraturan Bupati Nomor
120 Tahun 2022 tentang
Penjabaran
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun Anggaran
2023 sebagai landasan
operasional
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
1. Pasal 18 (6)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun
1959 tentang Pembentukan
Daerah Tk. II di Sulawesi Tenggara
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe
Selatan di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4267);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4210);
7. Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
8.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan atas
UndangUndang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2019
Nomor
183,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
10. Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor
74 Tahun 2012 tentang Petubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbanga.n (Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada
Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Serta
Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
16. Peraturan Pemerintah Nomor
69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
22. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
23. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067); 25. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 tahun
2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor
120 tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 tahun 2015
tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
26. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan
Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27.
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan
Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 972);
28. Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 3 Tahun
2021 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor
3);
29. Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 06
Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan
Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2022
Nomor 06);
30.
Peraturan Bupati Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 120
Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2022 Nomor 120);
31.
Peraturan Bupati Konawe
Selatan Nomor 09 Tahun
2023 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun 2023 Nomor 09)
Peraturan Bupati Konawe
Selatan Tentang
Pergeseran Anggaran
Atas Peraturan Bupati
Nomor 120
Tahun 2022
Tentang Penjabaran
Anggaran
Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun
Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2023.
25 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
ABSTRAK:
a bahwa negara menjamin kebebasan
setiap orang
untuk
beragama dan untuk beribadah menurut
agama dan kepercayannya masing-masing;
b bahrva
pelayanan
bagi
jamaah
haji Kabupaten
Konawe
Selatan
perlu
ditingkatkan
melalui
penyediaan
transportasi, konsumsi dan
akomodasi
sebagai bentuk
pertanggung
jawaban
pemerintah
daerah sehingga
perlu
diatur da-lam suatu Peraturan
Bupati;
e bahwa berdasarkan
ketentuan
dalam
pasal
36
Undang-Undang nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ibadah
Haji
dan Umrah,
transportasi
jamaah
haji dari daerah asal
keembarkasi dan atau debarkasi
ke daerah asal
serta akomodasi dan
konsumsi menjadi tangung
jawab
pemerintah
daerah;
d
bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
pada
huruf a,
huruf
b dan
huruf c,
perlu
menetapkan Peraturan
Bupati
Konawe Selatan
Tentang Penyelengaraan
Jamaah Haji;
1 Pasal 18 ayat
(6)
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun
1945;
2 Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2003
tentang
Pembentukan Kabupaten
Konawe Selatan Provinsi
Sulawesi Tenggara
(Lembaran
Republik
Indonesia
Tahun
2003 Nomor
24, Tambahan l,embaran
Republik
Indonesia Nomor 4267);
3 Undalg-undang Nomor
12 Tahun 20II
tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(tembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
5234)
sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir
dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang
Nomor 12
Tahun 20ll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(kmbaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan
lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor
58,
Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor
6801);
4
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan
Daerah
(kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
244, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor
Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Udang-Undang
Nomor
23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan kmbaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 5679); 5 Undang-Undang
Nomor 8
tahun 2019
Tentalg
Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan
Umrah;
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2019
Nomor 75,
Tambahan l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
6338); 6 Undang-Undang Nomor
I Tahun 2022
tentang
Hubungan
Keuangan antara Pemerintah
Pusat dart
Pemerintah
Daerah
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2019, Nomor 42,
Tambahan
kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor
6757);
7 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2Ol9
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42,
Tambahan
kmbaran Negara Republik Inodesia
Nomor 6322);
8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun
2015
tentang
Pembentukan
Produk Hukum
Daerah;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah
dengan
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018
tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Menteri Dalam Negeri
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
2018
Nomor 157);
9 Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor
13
Tahun 2027
Tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji Reguler
(Berita
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2021 Nomor 874).
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
ASAS DAN TUJUAN BAB III
PPIH DAN PETUGAS HAJI DAERAH BAB IV
TRANSPORTASI
JAMAAH HAJI BAB V
PEMBIAYAAN BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan Dan Sarana Umum Di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa
Kabupaten
Konawe
Selatan mempunyai
kewenangan
dalam
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
dan kepentingan
masyarakat
setempat
dalam sistem
Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
b. bahwa
perkembangan
pembangunan
jalan
dan sarana
umum di Kabupaten Konawe
Selatan mengalami
perkembangan
yang
cukup signifftan;
c. bahwa
pengaturan
mengenai
pedoman pemberian
nama
jalan
dan
sarana umum, dilakukan untuk memberi
kepastian hukum
dan
kejelasan kepada masyarakat
dalam
memberikan nama
jalan
dan sarana umum;
d. bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu
menetapkan
Peraturan
Bupati
tentang
Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di
Wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis dan Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 158);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 41);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2040 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 5).
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN BAB
III
JENIS
JALAN DAN SARANA
UMUM BAB tV
KEWENANGAN
PEMBERIAN
NAMA JALAN DAN SARANA
UMUM BAB V
PENGGUNAAN NAMA
PADAJALAN DAN
SARANA UMUM BAB VI
TATA CARA PERSETUJUAN PENAMAAN JALAN DAN SARANA UMUM BAB VII
TIANG,
PAPAN NAMA DAN
TULISAN BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembinaan Dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
ABSTRAK:
bahwa
pembinaan
dan
pemberdayaan
perkumpulan
petani pemakai
air diperlukan untuk mewujudkan
ketahanan
pangan
daerah untuk itu
perlu
ditetapkal
pedoman pemberdayaan
Perkumpulan
Petani Pemakai Air
(P3A);
bahwa
pelaksanaan
pengelolaan
dan
penyelenggaraan
Jaringan
Irigasi
Tingkat Usaha Tani dimulai dari tahapan
perencanaan
usaha tani,
pembangunan,
rehabilitasi
jaringan,
operasi
dan
pemeliharaal
jarirlgal
bertujuan
meningkatkan
produktivitas
usaha tani dan
produksi
pertalian
secara berkelanjutan;
bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud
dalam huruf
a
dan huruf b,
perlu
ditetapkan
Peraturan Bupati tentang
Pedomal Pembinaan dan
Pemberdayaan Perkumpulal Petani Pemakai Air
1. Undang-undang Nomer
4 Tahun
2003
tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe
Selatal di Provinsi
Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 2003
Nomer 24, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); 2.
Undang-undang Republik Nomor
7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya
Air
(lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2004 Nomor
32, dar. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4377);
3. Undan5undang
Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2011 Nomor
82, Tambahan kmbaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor
5234) sebagaimana telah
diubah
beberapa kali terakhir
dengan Undan5undang Nomor
13 Tahun
2022
tentang Perubahan Kedua
atas Undang
undang
Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan trmbaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor
6801);
4.
Undanyundang
Nomor 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
(tembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244, Tambahan
lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan Undangundang Nomor 9
Tahun
2015 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang
Nomor
23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(tembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2O
Tahun 2006 tentang
Irigasi
(kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2006
Nomor 46,
dan Tambahan l.embaran Negara Republik lndonesia
Nomor
462
6.
Peraturan
Menteri Pertanian
Nomor 273/Kptsl0T.l6ol4
2007 tentang
Pedoman Pembinaan Kelembagaan
Petani.
7. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun
2015
tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan atas
Peraturan Menteri
Dalam
Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015
tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pemebentukan
dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun 2016 Nomor
8) sebagaimana telah
diubah beberapa kali
terkhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 4 Tahun
2022
tentang
Perubahan
Keempat
atas Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
8 Tahun 2O16 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan
(lembaran
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahwn 2022
Nomor 4);
BAB I
KETENTUAN
UMUM
BAB II
PEMBENTUKAN P3A/GP3A/rP3A
BAB III
KEANGGOTAAN
DAN
SUSUNAN ORGANISASI BAB IV
WILAYAH
KERJA
BAB V
HUBUNGAN
KERJA DAN HUBUNGAN FUNGSIONAL BAB VI
PEMBERDAYAAN BAB VII
PEMBIAYAAN
BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
bahwa
da-lam rangka
optimalisasi
pelaksanaan
tugas
Anggota Dewan
Perwakilan
Ralcyat Daerah,
perlu
menyesuaikan
Tunjangan
Transportasi;
bahwa Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor
3 Tahun
2Ol7 tentang
Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah,
belum mengakomodh penyesuaian
kenaikan Trrnjangan
Transportasi;
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
ssgagaim€ulEr dimaksud
dalam huruf
a dan huruf b,
perlu
menetapkan Peraturan
Bupati
Konawe
Selatan tentang
Pedoman
Pemberian Hak
Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Pasal 18 Ayat
(6)
Undang-Undang
Dasar
Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
SALINAN
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Selatan
di Provinsi Sulawesi Tenggara
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3
Nomor
24, Tambahan lrmbaran Negara
Nomor 4267);
3. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun
2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 20ll
Nomor 42,
Tambahan kmbaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
5O49)
sebagaimana telah diubah
beberapa
kali terakhir
dengan
Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2O22
tentang
Perubahan Kedua atas
Undang-Undang
Nomor
12 Tahun
201 1 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2022
Nomor
143, Tambahan kmbaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
6801); 4. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan
Daerah
(lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9
Tahun
2015 tentang Pemerintahan Daerah
(Irmbaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2015
Nomor
58,
Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2Ol4 tentang Majelis
Permusyawaratan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan Ralryat, Dewan
Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
(kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5568)
sebagaimana telah diubah
beberapa
kali terakhir
dengan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2O19 tentang
Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2074 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan
Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah
(lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2019 Nomor 18f,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 6396);
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
8O
Tahun
2O15 tentang
Pembentukan
Produk
Hukum Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2018 Nomor 167);
7. Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak
Keuangan
dal Administrasi
Pimpinan dan Anggota
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
(lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun
2015
tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara
Republik Indoonesia Tahun 2015
Nomor
2036)
sebagaimana
telah
diubah
dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor
120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan
Menteri
Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan
Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara Republik
Indoonesia
Tahun
20
19 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 62
Tahun
2017
tentang Pengelompokan
Kemampuan
Keualgan
Daerah
serta Pelaksanaan dan
Pertanggungiawaban
Dana
Operasional
(Berita
Negara
Republik Indoonesia
Tahun 10.
Peraturan
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan Nomor
03
Tahun
2017
tentang Hak Keuangan
dan Administratif
Pimpinan
dan
Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
(l,embaran
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun
2017 Nomor
03).
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II
RUANG LINGKUP BAB III
PENGELOMPOKAN
KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH BAB IV
HAK KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BAB V
PEMBIAYAAN BAB VI
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 17
ayat
(2)
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2023
tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan
Penerima Tunjangan Tahun 2023,
perlu
menetapkan
Peraturan Bupati
tentang
Teknis Pemberian
Tunjangan
Hari Raya dan
G4ji
Ketiga Belas
yang
Bersumber dari
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun
Anggaran 2023;
1. Pasal 18 Ayat
(6)
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang
Nomor
4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten
Konawe Selatan di
Prorrinsi
Sulawesi
Tenggara
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2003 Nomor 24,
Tanbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5234); 3. UndanyUndang Nomor 23
Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undan5
Undang
Nomor
2 Tahun 2022 tentarrg Cipta Kerja
(lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2023 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan
Gaji Ketiga Belas
Kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima
Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2023
(Benta
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 40,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6855);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah
dengan
Peraturan Menteri
Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahanatas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
80
Tahun 2015
tentang
Pembentukan
Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor
157);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI
KETIGA BELAS BAB III
PEMBAYARAN BAB IV
PENDANAAN BAB
V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
Peraturan
Bupati Konawe
Selatan
Nomor 48
Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya
dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara
yang
bersumber
dari
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan Tahun Anggaran
2022
(Berita
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2022 Nomor
48)
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa
dalam rangka
menurunkan
angka
kematian ibu
dan bayi maka
sudah
menjadi
kewajibal
pemerintah
untuk m
eningkatkan
kualitas
pelayanan
kesehatan ktrususnya
kegawat
daruratan
pada
ketramilan,
persalinan,
nifas dan bayi baru lahir;
b. bahwa
untuk
meningkatkan
pelayanan
kesehatan kepada ibu hamil, bersalin, nifas
dan bayi maka diperlukan
pelayanan
kesehatan
yang
optimal
dan berkualitas
yang
diselenggarakan di Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan;
c. batrwa
untuk
terwujudnya upaya
nyata
penyelarnatan
ibu dan bayt baru
lahir
sebagaimana dimaksud
pada
truruf a, huruf b
perlu
menetapkan Peratrlran
Bupati tentang
Persalinan
di
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Kabupaten Konawe Selatan;
1.
Undang-Undang
Nomor
4 Tahun
2003
tentang
Pembentukan
Kabupaten
Konawe
Selatan di Provinsi
Sulawesi
Tenggara,
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2003 Nomor
24, Tambahan trmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4267i;
2. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun
2003 tentang
Keuangan
Negara
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2003 Nomor 47, Tanbahan
Negara
Republik
Indonesia Nomor
4286);
3.
Undang-Undang Nomor
36
Tahun
2OOg tentang
Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5063), sebagaimana telah
diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kefa;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
(kmbaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor 52341, sebagaimana
telah
diubahbeberapa kaliterakhirdengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tertang
Perubahan
kedua
atas
Undang-Undang Nomor
12 Tahun
2O1l
tentang
Pembentukan
peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran Negara
Nomor 143); 5. Undang-Undang
Nomor
23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
(trmbaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2Ol4 Nomor
244,
Tambahan
I-embaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 5587),
sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali terakhir
dengan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2O22
tentang Cipta Keq'a
(Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor
238,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
6841);
6. Undang-Undang
Nomor
36
Tahun 20 14
tentang
Tenaga
Kesehatan (lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014
Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
5607);
7.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2Ol9 tentang
Kebidanan
(kmbaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2019 Nomor
56,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia,
Nomor 6325i;
8.
Peraturan
Pemerintah Nomor
18 Tahun
2016 Tentang
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia
sebagaimana
telah diubah
dengan
Peraturan Pemerintah
Nomor 72
Tahun
2019 tentang Perubahan atas
Peraturan
Pernerintah
Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 187, Tambahan l,embaran
Negara
Republik Indonesia Nomor
6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015
tentang
Pembentukan Produk Hukum
Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
8O
Tahun
2015 tentang
Pembentukan
Produk
Hukum
Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2018
Nomor 157); 10. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
79 Tatrun 2018
tentang Badan
Layanan
Umum
Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun 20 18 Nomor
12
13);
11.
Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
Tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020
tentang
Pedoman Teknis
Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2020
Nornor 1781);
13.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun
2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa
Sebelum Hamil, Masa Hamil,
Persalinan, dan
Masa
Sesudah
Melahirkan, Penyelenggaraan
Pelayanan Kontrasepsi, Serta
Pelayanan
Kesehatan
Seksual
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2021 Nomor 853);
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II
MAKSUD
DAN TUJUAN BAB
III
PELAYANAN
KESEHATAN MASA SEBELUM HAMIL, MASA
HAMIL, PERSALINAN,
DAN MASA SESUDAH MELAHIRKAN BAB
TV
SUMBER DAYA KESEHATAN BAB
V
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN BAB
VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
20 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat