Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 538 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 25 Tahun 2018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP NO. 25 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

RENCANA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutlan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman pen5rusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OL9 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurrf a dan huruf b, maka perluh ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2019;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Konrpsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267; 3. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2O1l ilomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara nepuUlit Indonesia Tahun 20O5 Nomor 140' Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 21, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2O16 Tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor I 14); 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona.l Tahun 2Ol5-2O1.9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 3); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 17. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Paqiang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Keda Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1312); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2O18 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2Ol9 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor ).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2017 BAB III PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2019 BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 25 Tahun 2017

Pembinaan Mental Keagaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Download :
Perbup Konsel No.25 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PEMBINAAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2017/No.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan Mental Keagaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Konawe Selatan di bidang keagamaan Aparatur Sipil Negaradituntut agar mampu bersatu padu, memiliki kepekaan, toleransi, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan mental keagamaan korps Aparatur Sipil Negara, termasuk kode etiknya; b. bahwa dalam rangka membina kerukunan melalui mental spritual keagamaan Aparatur Sipil Negara diperlukan adanya payung hukum sebagai dasar pelaksanaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Mental Keagamaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
l. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679l; 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 15, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 142, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445O); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2Ol0 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III NILAI-NILAI DASAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEMBINA KEAGAMAAN BAB IV KEGIATAN PEMBINAAN MENTAL ASN BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN BAB V SANKSI BAB VI KETENTUAN LAIN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2023

Pedoman Pemberian Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERBUP NO. 26 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa da-lam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah, perlu menyesuaikan Tunjangan Transportasi; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, belum mengakomodh penyesuaian kenaikan Trrnjangan Transportasi; bahwa berdasarkan pertimbangan ssgagaim€ulEr dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan lrmbaran Negara Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s679); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2O19 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2074 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18f, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dal Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoonesia Tahun 20 19 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keualgan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indoonesia Tahun 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 03).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH BAB IV HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BAB V PEMBIAYAAN BAB VI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
7 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 26 Tahun 2017

Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II,III, Dan IV Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Download :
Perbup Konsel No.26 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/No.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II,III, Dan IV Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewrrjudkan pemerintahan yang baik diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang rnerniliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan; b. bahwa untuk menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada bangsa dan negara, semangat persatuan dan kesatuan, dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usal.a pembinaan Pegawai Negeri Sipil s€cara menyeluruh; c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat II, III dan IV maka dipandang perlu adanya seleksi bagi setiap calon peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 lentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lrmbaran Negara Nomor 63 Tahun 2017); 6. Peraturan Kepala l,embaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat II; 7. Peraturan Kepala Lcmbaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tinglat III; 8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2Ol5 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 8).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PESERTA DIKLAT INSTANSI (TSPDI) BAB V TUGAS POKOK TIM SELEKSI PESERTA DIKLAT INSTANSI (TSPDI) DAN TATA KERJA BAB VI PENYELENGGARAAN SELEKSI DIKLATPIM BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
11

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 26 Tahun 2013

Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda Konawe Selatan No. 26 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN - PERUBAHAN KEEMPAT

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD. 2013/No. 26, LL 32 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan dinas daerah maka dipandang perlu melakukan penambahan dan peningkatan status terhadap Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan; Bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagai perangkat Daerah disesuaikan dengan cakupan tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang dimiliki, karakteristik dan kebutuhan daerah serta pengembangan pola kerja sama dan koordinasi antar daerah dan/atau dengan instansi/lembaga terkait.
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Pasal 1; 2. Pasal 2.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
32 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2021

Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Honorarium Tim Verifikasi Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kesehatan COVID-19 / Corona

Download :
PERBUP NO. 26 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

PEMBERIAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Honorarium Tim Verifikasi Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang adil, bagl tenaga kesehatan yang menangani COVID- 19 di Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan memberikan insentif dan honorarium; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.O 1.O7/Menkes / 4239 / 2O2l tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagr Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Vittts D'tsease 2Ol9 (COVID - 19), pemberian insentif tenaga kesehatan dan honorarium tim verifikasi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. bahwa berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, maka diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemberian insentif tenaga kesehatan dan honorarium tim verifikasi yang mena.ngani Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID- 19); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Honorarium Tim Verifikasi yang Menangani Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID- 19).
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 32371; 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa34; 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOT tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a723)l' 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Keda (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 298, Tarrbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 103, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 54231 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 626711, 12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol9 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 20 15 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor l57l; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.O7 /2O2O tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2O2O Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Vints Di^sease 2Ol9 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 3771; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07l Tahun 2O2l tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2O2l Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Vints Disecase 2Ol9 (COVID- 19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 149l; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O2O tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (L,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OOT Nomor 10); 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.O7IMENKES/413 I 2O2O tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 20 19 (COVID- 1 9) ; 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O1.O7/MENKES / 4239 12021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Viruss Disease 2019 (COVID- 19).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV TENAGA KESEHATAN BAB V PERHITUNGAN PEMBAYARAN INSENTIF BAB VI TIM VERIFIKASI BAB VII PEMBIAYAAN INSENTIF BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2018

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP NO. 26 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

PERUBAHAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman pen5rusu.nan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2OLT tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Car:a Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 perlu dilaf<ukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2Ol8;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun t999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tanbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor lO4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OOT tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 Tentang Dana. Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 21, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor l8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor I l4); 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2Ol5-2O19 (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 825); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O17 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Penrbahan Rencana Pembangu.nan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Ke{a Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1312); 19. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2Ol7 tentang Rencana Keq'a Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O18 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O17 Nomor l7);
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2018

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2015

Pedoman Akuntansi Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Selatan

APBD Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Download :
Perbup Konsel No. 27 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2015 / NO.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 57 ayat (4), perlu mengatur ketentuan mengenai Pedoman Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Akuntansi Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor18); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5340), 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 8. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 59 Tahun 2007; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981 Tahun 2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit; 12. Peraturan Daerah Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor4); 13. Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor445/679 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah (PPK BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan`.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BAB III SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT BAB IV PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)RUMAH SAKIT BAB V LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI BAB VI REVIEW DAN AUDIT BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2023

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO. 27 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

TEKNIS

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan G4ji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Prorrinsi Sulawesi Tenggara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tanbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. UndanyUndang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan5 Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentarrg Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAB III PEMBAYARAN BAB IV PENDANAAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 48)
8 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2017

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016

APBD

Download :
Perbup Konsel No.27 Tahun 2017.pdf

Abstrak

penjabaran

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2Ol7 tentang Pertanggunglawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 2. bahwa pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor a4oo); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 (l*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47121; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ([,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 23. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol5 Nomor 03); 24. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 07); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor t2l; 27. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2Ol4 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 Nomor 2l); 28. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2Ol4 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 Nomor L7l; 29. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor 26); 30. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 33).
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2016

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.
5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT