Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2018

Menemukan 48 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2018

Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kabupaten Konawe Selatan

Pajak dan Retribusi Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perbup Konsel No.14 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daeratr, Pajak Mineral Bukan logam dan Bahran ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota; b. bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi pajak daerah, salah satu pajak daerah yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan; c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dart Batuan Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2OOO (Lembaran Negara Tahun 2OOO Nomor 129, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nomor t4 Tahun 2AA2 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 27, Talrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a189); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tasrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\ 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); lo.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIL Nomor 82, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 1 l.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tanrtbahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; l2.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan I"embaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; l3.Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 39, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\; l4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361; l5.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1O Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OO7 Nomor 1O); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 7); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OL6 Nomor 8); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II OBJEK PAJAK, PENDAPATAN DAN PENDAFTARAN OBJEK BAB III BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN BAB VI MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK BAB VII PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK BAB VIII PENGURANGAN PAJAK BAB IX PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BAB X PEMERIKSAAN PAJAK BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XIII PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2018.
32

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2018

Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RI SPAM) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015-2030

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup Konsel No.15 Tahun 2018.pdf

Abstrak

RENCANA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RI SPAM) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015-2030

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi tanggung jawab Negara dalam menjamin pemenuhan hak ralryat atas air minumyang sehat, bersih dan produktif; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OO5 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bahwa dalam Pengembangan SPAM perlu dibuat Rencana Induk SPAM yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Rencana Induk Spam;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 321, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang penataan ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang=gn6ang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2OO5 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2OO9 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 I PKI I M / 2OO7 Tentang Penyelenggaraan SPAM; 11. Peraturan Menteri Pekeq'aan Umum Nomor 2OlPKtlMl2OO7 Tentang Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor OllPKTlMl2OlO Tentang SPAM Bukan Jaringan Perpipaan; 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor L4lPHllMl2OLO Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor l8); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan, (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O10, Nomor 19); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015, Nomor 2036); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016, Nomor 8);
BAB I KETENTUAN UMUM

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2018.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2018

Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
Perbup Konsel No.16 Tahun 2018.pdf

Abstrak

penyelenggaraan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 35 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2OO8 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jamaah haji agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan aman, nyarnan, tertib dan lancar serta tepat waktu dipandang perlu diatur penyelenggaraan ibadah haji daerah Kabupaten Konawe Selatan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati; b. bahwa untuk suksesnya penyelenggaraan ibadah haji perlu adanya kerjasama seluruh instansi terkait dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan talggung jawab masing-masing; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2O03 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan a-ntara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embarar Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2O08 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 60, Tambahan kbaran Negara Republik Indonesia Nomor a845); 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undalg-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahttrr 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O 15 Nomor 2O36); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Peralgkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI BAB IV INSTANSI TERKAIT BAB V PENGORGANISASIAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2018.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 17 Tahun 2018

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Perbup Konsel No.17 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendukung program kegiatan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan diperlukan adanya pedoman sebagj acuan dalam pelaksanaan kegiatan berkaitan aengan pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum; b. bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan pelaksanaan tugas di perlukan adanya payung hukum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati Konawe Selatan tentang pedoman pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 28 Negara yang 1999 tentang dan Bebas dari Republik kmbaran Tahun Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambJan Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Nr rndonesia r"r,,., zls#^,-"H:0ili",,T:iT Jffi:l'f Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan peraturan perundang_undangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahrin ZOOjc Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 6. Undang,Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Talrun 2014 Nomor 2aa, TambJan te.mU".rrr Negara Republik Indonesia Nomor 55g7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undaig_Undang Nomor 9 I*-"" 2015 tentang penetapan perubLan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 7. Peraturan pemerintah Nomor 2O Tahun 2004 tentang Rencana Kerja pemerintah ; 8. Peraturan pemerintah Nomor 5g Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457g); 9. Peraturan pemerintah Nomor 6S Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar eehyanan Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 10. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4615) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855]; 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelal<sanaan Rencana Pembangunan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007 tentang Hibah Kepada Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 139, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OOZ Laporan Peyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada pemerintah, la.poran Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi la.poran Peyelenggara pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OOg tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 19. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tenteng perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2O14 tentang Pedoman penanganan perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor l0 Tahun 2OOZ tentang Urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 0g Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 08); 24. Peraturan Bupati Konawe selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas darl Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 69).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETENTUAN PERALIHAN BAB III PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Konawe Selatan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERBUP NO. 18 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

perubahan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penyempurrraan terhadap Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Tambanhan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a367); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286)-; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 Pemeriksaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OII tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republi[ Indonesia, Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambahan LembSran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OlO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lerybaran Negara Republik Indonesia, Tahun 20 10 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4o, Tamtiahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 10. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2oll tentang Perubahan Kedua Atas Peratuaran Meneteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 31O); ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 20361; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8); 13. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor 19); 14. Peraturan Bupati Konawe Selata4 Nomor 9 Tahun 2OL8 tentang Sistem Transaksi Non T\rnai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAB III KETENTUAN PERALIHAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2018

Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP NO. 19 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

KODE ETIK

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi; b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa salah satu komponen manajemen ASN adalah kode etik dalam penilaian kinerja yang bertujuan untuk menjamin objektivitas ASN yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier ASN yang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, parfisipatif dan transparan; c. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip - prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan standar perilaku bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ters€but diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ten;tang Pokok- Pokok Kepegawaian (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O4l) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169' Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Taturn 2Ot4 tet:rhng Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tarnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Kotpe dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 141, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tenlang Pembagian Urusan Pemerintatran Antara Pemerintah, PemerintahDaerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20lO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 terrtatg Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Ncmrot 63); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 8)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III TUJUAN BAB IV NILAI-NILAI DASAR BAB V KODE ETIK APARATUR NEGARA BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK BAB VII PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK BAB VIII SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 20 Tahun 2018

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO. 20 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe SeLatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahian l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8); 8. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Keq'a Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BAB IV JABATAN FUNGSIONAL BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 22 Tahun 2018

Penggunaan Kain Tenun Motif Ciri Khas Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP NO. 22 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

PENGGUNAAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Kain Tenun Motif Ciri Khas Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengembangkan potensi usaha mikro kecil dan menengah sebagai produsen produk lokal unggulan daerah,yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, maka perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir; b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, perlu didukung dengan upaya fasilitasi peningkatan sarana pemasaran melalui kebijakan pengaturan penggunaan produk lokal unggulan daerah; C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maKa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan kain tenun motif ciri khas Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 361 1); 2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367); 3. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2008 tentang Usaha mikro kecil dan menengah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 93, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Kepariwisataan,(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 20O9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Penrndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 42, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang Perindustrian (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali teral<hir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang penetapan Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol3 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2O Tahun 2OO8 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5ao4); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 NomorlO); 14. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,T\.rgas dan Funsi Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 46);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV PEMASARAN PRODUK KAIN MOTIF CIRI KHAS DAERAH BAB V PENGGUNAAN KAIN MOTIF CIRI KHAS DAERAH BAB VI KEMITRAAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAB VIII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2018

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP NO. 23 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Pejabat/ Pegawai Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; b. bahwa dalam rangka pengendalian gratifikasi terhadap Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kabupaten Konawe Selatan, perlu adanya pedoman pengendalian gratiflkasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan.
1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2O tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0l Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor l0 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698); 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2077 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54e41; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 727, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2Ol2-2O14; 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor O6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP BAB III PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAB V PENGAWASAN BAB VI PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN BAB VII SANKSI BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2018.
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 24 Tahun 2018

Laporan Harta Kekayaan Penyelanggaraan Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP NO. 24 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

laporan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelanggaraan Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutl<an bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini mulai berlaku, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini; b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk melaporkan kekayaannya; c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberaltasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 38S1); 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun lggg tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387); 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahu 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-undang Nomor 4 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (l,embaran Negara Republik Indonesia tahun 2O03 Nomor 24, tambatlan lembaran Negara Nomor 4267); 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5234); 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Penetapan Perubahal Kedua Atas Undang-undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 20 10 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8O tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). 1. 2. 3. 4. 5. 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/OI/M.PAN/O1/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Kewajiban Penyampaian dan salksi atas keterlambatan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 7OO/159O157 pada tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : SE-08/01/lOl2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II WAJIB LAPOR BAB III PENYAMPAIAN LHKPN BAB IV PENGELOLA LHKPN BAB V SANKSI BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2018.
11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2018

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT