Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 17 Tahun 2018

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETENTUAN PERALIHAN BAB III PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

02 Januari 2018

Tanggal Pengundangan

03 Januari 2018

Tanggal Berlaku

03 Januari 2018

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 17

Subjek

HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 704 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konsel No.17 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 17
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mendukung program kegiatan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan diperlukan adanya pedoman sebagj acuan dalam pelaksanaan kegiatan berkaitan aengan pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum; b. bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan pelaksanaan tugas di perlukan adanya payung hukum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati Konawe Selatan tentang pedoman pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan; 1. Undang-Undang Nomor 28 Negara yang 1999 tentang dan Bebas dari Republik kmbaran Tahun Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambJan Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Nr rndonesia r"r,,., zls#^,-"H:0ili",,T:iT Jffi:l'f Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan peraturan perundang_undangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahrin ZOOjc Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 6. Undang,Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Talrun 2014 Nomor 2aa, TambJan te.mU".rrr Negara Republik Indonesia Nomor 55g7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undaig_Undang Nomor 9 I*-"" 2015 tentang penetapan perubLan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 7. Peraturan pemerintah Nomor 2O Tahun 2004 tentang Rencana Kerja pemerintah ; 8. Peraturan pemerintah Nomor 5g Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457g); 9. Peraturan pemerintah Nomor 6S Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar eehyanan Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 10. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4615) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855]; 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelal<sanaan Rencana Pembangunan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007 tentang Hibah Kepada Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 139, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OOZ Laporan Peyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada pemerintah, la.poran Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi la.poran Peyelenggara pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OOg tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 19. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tenteng perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2O14 tentang Pedoman penanganan perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor l0 Tahun 2OOZ tentang Urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 0g Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 08); 24. Peraturan Bupati Konawe selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas darl Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 69). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETENTUAN PERALIHAN BAB III PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018. 9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521