Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 723 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 73 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Petunjuk Teknis Penyaluran dan Penggunaan Insentif Desa Melalui Tambahan Dana Desa (DD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024

Abstrak

Dana Desa

Download file:

PERBUP NO. 73 TAHUN 2024.pdf

petunjuk-teknis

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 73, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 73

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Penggunaan Insentif Desa Melalui Tambahan Dana Desa (DD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 352 Tahun 2O24 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2O24; b. bahwa insentif Desa setiap Desa perlu diatur pengelolaannya dalam hal penyaluran dan penggunaan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O24; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dan Penggunaan Insentif Desa Melalui Tambahan Dana Desa (DD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2O04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undasng-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan l,embaran Negara Republik Indinesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O24 tent-ang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O24 Nomor 771; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbaltan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarrbahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O1 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 fentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2O 1 4 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2076 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturaa Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ll1 Tahun 2O14 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1s7l; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O18 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496); 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2l Tahun, 2O2O tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terlinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahur, 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868); 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasioanal Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963); 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052); 22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (L,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor I Tahun 2016 tentang Desa (t embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan l.embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2Ol7 tent-ang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O16 tentang Desa (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 202l-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 15); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 09 Tahun 2023 tefiang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 09); 27. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 122).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYALURAN INSENTIF DESA BAB III PENGGUNAAN INSENTIF DESA BAB IV PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
12

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 72 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Integrasi Layanan Kepegawaian di Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUP NO. 72 TAHUN 2024.pdf

integrasi-layanan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 72, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 72

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Integrasi Layanan Kepegawaian di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel, serta untuk mencegah praktik pungutan liar dalam pelayanan pubiik, perlu dilakukan integrasi layanan yang komprehensif di Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu adanya langkah-langkah pencegahan terhadap pungutan liar melalui pengaturan yang jelas dan tegas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cegah Pungli dengan Integrasi Layanan di Kabupaten Konawe Selatan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2O2); 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2O18 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahal Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN PRINSIP INTEGRASI LAYANAN BAB III RUANG LINGKUP INTEGRASI LAYANAN DAN JENIS LAYANAN KEPEGAWAIAN BAB IV MEKANISME INTEGRASI LAYANAN BAB V MEKANISME LAYANAN DAN LAYANAN ADMINISTRASI BAB VI PENGAWASAN DAN SANKSI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2024.
6

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 71 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Implementasi Rumah Kreatif (House of Creations) Konsel Mandara

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

PERBUP NO.71 TAHUN 2024.pdf

implementasi

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 71, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 71

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Implementasi Rumah Kreatif (House of Creations) Konsel Mandara

ABSTRAK:

1. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ibu rumah tangga di Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial ibu rumah tangga melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pengembangan wirausaha dan pendampingan personal; c. bahwa untuk mengembangkan potensi kreatifitas perempuan dalam menghasilkan produk layanan yang berkualitas; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang lmplementasi Rumah Kreatif (House Of Creations) Konsel Mandara.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DEKSRIPSI BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV SASARAN DAN STRATEGI BAB V KEGIATAN DAN PROGRAM BAB VI KELEMBAGAAN PENGELOLA BAB VII KEMITRAAN BAB VIII PENGEMBANGAN KAWASAN BAB IX PEMETAAN STAKEHOLDER BAB X PENGAWASAN BAB XI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBIAYAAN BAB XII BRANDING RUMAH KREATIF (HOUSE OF CREATIONS) KONSEL MANDARA BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2024.
19

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 70 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERBUP NO.70 TAHUN 2024.pdf

TATA CARA

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 70, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 70

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Barang Milik Daerah, pengelola barang dan/atau pengguna barang dan/ atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya; b. bahwa agar pengamanan barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan baik, perlu ada regulasi yang mengatur tata cara pengamanan barang milik daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tal:lun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 lentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Talaun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2O15 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tatrttn 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O21 Nomor 4);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BARANG MILIK DAERAH BAB III PENGAMANAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
18

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 68 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUP NO.68 TAHUN 2024.pdf

perubahan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 68, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 68

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka untuk mempersiapkan kader-kader pemerintahan yang memiliki kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, dibutuhkan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kepribadian bagi Pegawai Negeri Sipil; b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2O2l tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan perlu menetapkan ketentuan dan tata cara pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil; c. bahwa Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih memerlukan penyempurnaan sehingga perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O1); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemebentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor 11) diubah,

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
5

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 67 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negera Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUP NO.67 TAHUN 2024.pdf

penilaian-kinerja

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 67, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 67

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negera Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa dalarn rangka mewujudkan sistim merit dalammanajemen Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6897); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 2O2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6774); 6. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2076 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2O19 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2O19 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kornpetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolan Kinerja Pegawai Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PERENCANAAN KINERJA BAB V PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAB VI PENILAIAN KINERJA BAB VII TINDAK LANJUT BAB VIII SISTEM INFORMASI KINERJA ASN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
24

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 66 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Gratifikasi

Download file:

PERBUP NO.66 TAHUN 2024.pdf

PEDOMAN-PENGENDALIAN

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 66, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 66

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan / atau pekerjaannya; b. bahwa dalam rangka pengendalian gratifikasi terhadap Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kabupaten Konawe Selatan, perlu adanya Pedoman Pengendalian Gratifikasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republft Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O21 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2O2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2Ol9 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP BAB III LAPORAN GRATIFIKASI BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAB V HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPOR BAB VI PENGAWASAN BAB VII PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN BAB VIII SANKSI BAB IX PEMBIAYAAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2024.
16

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 65 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT pada Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUP NO. 65 TAHUN 2024.pdf

PETUNJUK-teknis

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 65, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 65

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT pada Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. balrwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dal Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan selain CAT BKN menyusun pedoman Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT pada Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 teotarrg Pembahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 lentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4O4);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN BAB III TUJUAN BAB IV MATERI BAB V BOBOT SKOR DAN METODE PENILAIAN BAB VI TIM PELAKSANA KEGIATAN BAB VII TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN BAB VIII PENGANGGARAN BAB IX PERSYARATAN BAB X KETENTUAN TAMBAHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2024.
16

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 64 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Arsip Standar / Pedoman

Download file:

PERBUP NO. 64 TAHUN 2024.pdf

pedoman-sistem

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 64, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 64

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan pasal 4O ayat (4) Undang - Undang Nomor 43 Tahun 20O9 tentang Kearsipan, serta untuk mencegah terjadinya penyalagunaan Arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak, perlu diatur dalam suatu pedoman; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Sistem Klasihkasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24 Tambahan Negara Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 Tentang keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O09 Tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38); 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2Ol2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5286; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri da-lam negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 1 1. Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818); 12. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegr:asi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757) 13. Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Ta}rlul: 2O2l Tentang Pengelolaan Arsip Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 759); 15. Peraturan Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 201 I tentang Pedoman Pembuatal Sistem Klasifikasi Keamanan dan akses Arsip Dinamis 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2Ol9 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O19 Nomor 6)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2024.
380

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 63 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT Pada Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUP NO. 63 TAHUN 2024.pdf

petunjuk-teknis

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 63, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 63

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT Pada Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 20f 8 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, membutuhkan penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Paratur Negara dan Reformasi Nomor 347 tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Pe{anjian Kerja Tahun Anggaran 2024; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT pada Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ke{a (PPPK) Tahun Anggaran 2024.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesian Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 lerrtang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarig Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2Ol8 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ke{a (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2Ol9 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024; 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024; 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1; 12. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunal Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Selatan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN BAB III TUJUAN BAB IV MATERI BAB V BOBOT SKOR DAN METODE PENILAIAN BAB VI TIM PELAKSANA KEGIATAN BAB VII TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN BAB VIII PENGANGGARAN BAB IX PERSYARATAN BAB X KETENTUAN TAMBAHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2024.
19

First
Previous
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT