Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

Menemukan 44 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2022

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perwako No. 1 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD Wako. Sungai Penuh Tahun 2022 No.1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021.
KETENTUAN UMUM; KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH; SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH; PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH; KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2022.
-
Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2022
5

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022

APBD

Download :
PERWAKO Nomor 2 Tahun 2022.pdf

Abstrak

APBD

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022 NOMOR 2

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan adanya pergeseran anggaran antar rincian objek dan/atau sub rincian objek belanja dan penyesuaian rincian alokasi dana desa Tahun Anggaran 2022 Kota Sungai Penuh; b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Organisasi, Antar Unit Organisasi, Antar Program, Antar Kegiatan, Antar Sub Kegiatan, dan Antar Kelompok, Antar Jenis, Antar Rincian Objek dan/atau Sub Rincian Objek Pasal 7 ayat (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu, Pasal 7 ayat (2) Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomot 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 9); 24. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomot 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Organisasi, Antar Unit Organisasi, Antar Program, Antar Kegiatan, Antar Sub Kegiatan, dan Antar Kelompok, Antar Jenis, Antar Objek, Antar Rincian Objek dan/Atau Sub Rincian Objek (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 6); 25. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomot 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 41);
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2022.
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 1. Pendapatan a. Semula Rp.752.779.078.399,00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. ,00 Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp.752.779.078.399,00 1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) a. Semula Rp. 99.143.521.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. ,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 99.143.521.000,00 Setelah Perubahan 1.1.1. Pajak Daerah a. Semula Rp. 12.641.873.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pajak Daerah Setelah Rp. 12.641.873.000,00 Perubahan 1.1.2. Retribusi Daerah a. Semula Rp. 7.576.966.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Retribusi Daerah Setelah Rp. 7.576.966.000,00 Perubahan 1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan a. Semula Rp. 11.218.473.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp. 11.218.473.000,00 Daerah Setelah Perubahan 1.1.4. Lain – lain PAD yang Sah a. Semula Rp. 67.706.209.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Lain – lain PAD yang Sah Rp. 67.706.209.000,00 Setelah Perubahan 1.2. Pendapatan Transfer a. Semula Rp.653.635.557.399,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Rp.653.635.557.399,00 Perubahan 1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat a. Semula Rp.606.310.430.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan Transfer Rp.606.310.430.000,00 Pemerintah Pusat Setelah Perubahan 1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah a. Semula Rp. 47.325.127.399,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Rp. 47.325.127.399,00 DaerahSetelah Perubahan 2. Belanja a. Semula Rp.797.779.078.399,00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.797.779.078.399,00 2.1. Belanja Operasi a. Semula Rp.560.329.682.786,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan Rp.560.329.682.786,00 2.1.1. Belanja Pegawai a. Semula Rp.343.059.845.245,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Pegawai Setelah Rp.343.059.845.245,00 Perubahan 2.1.2. Belanja Barang dan Jasa a. Semula Rp.211.512.072.001,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp.211.512.072.001,00 Setelah Perubahan 2.1.2.1. Belanja Barang a. Semula Rp. 36.930.080.200,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Barang Rp. 36.930.080.200,00 Setelah Perubahan 2.1.2.2. Belanja Jasa a. Semula Rp. 72.744.893.984,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 120.750.000,00 Jumlah Belanja Jasa Rp. 72.865.643.984,00 Setelah Perubahan 2.1.2.3. Belanja Pemeliharaan a. Semula Rp. 7.838.475.123,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Rp. 7.838.475.123,00 Pemeliharaan Setelah Perubahan 2.1.2.4. Belanja Perjalanan Dinas a. Semula Rp. 56.168.473.694,00 b. Bertambah/berkurang Rp. (120.750.000,00) Jumlah Belanja Rp. 56.047.723.694,00 Pemeliharaan Setelah Perubahan 2.1.3. Belanja Hibah a. Semula Rp. 5.757.765.540,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Hibah Setelah Rp. 5.757.765.540,00 Perubahan 2.2. Belanja Modal a. Semula Rp.137.444.673.404,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp.137.444.673.404,00 2.2.1.Belanja Modal Tanah a. Semula Rp. 590.000.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Rp. 590.000.000,00 Perubahan 2.2.2.Belanja Modal Peralatan dan Mesin a. Semula Rp. 27.985.245.116,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Modal Peralatan Rp. 27.985.245.116,00 dan Mesin Setelah Perubahan 2.2.3.Belanja Modal Gedung dan Bangunan a. Semula Rp. 33.570.925.736,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Modal Gedung dan Rp. 33.570.925.736,00 Bangunan Setelah Perubahan 2.2.4.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi a. Semula Rp. 67.834.390.752,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Modal Jalan, Rp. 67.834.390.752,00 Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan 2.2.5.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya a. Semula Rp. 7.464.111.800,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Modal Aset Rp. 7.464.111.800,00 Tetap Lainnya Setelah Perubahan 2.3. Belanja Tidak Terduga a. Semula Rp. 3.195.921.209,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Rp. 3.195.921.209,00 Perubahan 2.3.1.Belanja Tidak Terduga a. Semula Rp. 3.195.921.209,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Rp. 3.195.921.209,00 Perubahan 2.4. Belanja Transfer a. Semula Rp. 96.808.801.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan Rp. 96.808.801.000,00 2.4.1.Belanja Bantuan Keuangan a. Semula Rp. 96.808.801.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Transfer Rp. 96.808.801.000,00 Setelah Perubahan 2.4.1.1. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kab/Kota a. Semula Rp. 240.000.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Transfer Rp. 240.000.000,00 Setelah Perubahan 2.4.1.2. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa a. Semula Rp. 96.568.801.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Bantuan Keuangan Rp. 96.568.801.000,00 Daerah Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa Setelah Perubahan 2.4.1.2.1. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi/ Kab/ Kota kepada Desa a. Semula Rp. 49.463.693.000,00 b. Bertambah/ Rp. 0,00 berkurang Jumlah Bantuan Rp. 49.463.693.000,00 Keuangan Umum Daerah Provinsi/ Kab/ Kota kepada Desa Setelah Perubahan 2.4.1.2.2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi/ Kab/ Kota kepada Desa a. Semula Rp. 47.105.108.000,00 b. Bertambah/ Rp. 0,00 berkurang Jumlah Bantuan Rp. 47.105.108.000,00 Keuangan Khusus Daerah Provinsi/Kab/ Kota kepada Desa 3. Pembiayaan Daerah: a. Semula Rp. 45.000.000.000,00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan Rp. 45.000.000.000,00 3.1. Penerimaan Pembiayaan a. Semula Rp. 45.000.000.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Rp. 45.000.000.000,00 Perubahan 3.1.1.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya a. Semula Rp. 45.000.000.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Rp. 45.000.000.000,00 Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan 3.2. Pengeluaran Pembiayaan a. Semula Rp. 0,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Rp. 0,00 Perubahan
Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.
9

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2022

TATA CARA PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022

Dana Desa

Download :
Perwako No. 3 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Dana Desa

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD Wako. Sungai Penuh Tahun 2022 No.3

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021; Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2021 telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2022.
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DANA DESA; PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA; TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN; PENGGUNAAN DANA DESA; PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA; PEMANTAUAN DAN EVALUASI; SANKSI;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2022.
-
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 3 TAHUN 2022
20

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2022

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
Perda dan Perwako.rar

Abstrak

Pemberian insentif dan kemudahan investasi

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kota Sungai Penuh Tahun 2022 No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2021; Peraturan Presiden No.16 Tahun 2012.
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
13

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2022

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN STANDAR TUNJANGAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN HONORARIUM/INSENTIF LAINNYA YANG SAH TAHUN ANGGARAN 2022

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perwako No. 4 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, BD Wako. Sungai Penuh Tahun 2022 No.4

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN STANDAR TUNJANGAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN HONORARIUM/INSENTIF LAINNYA YANG SAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; c. bahwa agar dalam pemberian tunjangan dan honorium/ intensif lainnya yang sah tersebut efektif, efisien dan transfaran maka perlu diatur standar biaya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Standar Tunjangan Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Honorium/Insentif lainnya yang Sah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2021; telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2022.
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA; TATA CARA PENYALURAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA; STANDAR TUNJANGAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BPD DAN HONORARIUM LAINNYA YANG SAH; KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2022.
-
Peraturan Walikota tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Standar Tunjangan Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Honorarium/Insentif lainnya yang Sah Tahun Anggaran 2022.
7

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2022

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh Tahun 2022-2052

Lingkungan Hidup

Download :
Perda dan Perwako.rar

Abstrak

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kota Sungai Penuh Tahun 2022 No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh Tahun 2022-2052

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Angka 1 Sub Bidang 1 Lampiran K Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh Tahun 2022-2052;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2008; UU No.32 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.15; Peraturan Daerah Provinsi Jambi No.6 Tahun 2017.
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh Tahun 2022-2052

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
18

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2022

PENGALOKASIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022

Dana Desa

Download :
Perwako No. 5 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Dana Desa

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD Wako. Sungai Penuh Tahun 2022 No.5

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGALOKASIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022; b. bahwa untuk memberi arah dan pedoman penyelenggaraan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa perlu ditetapkan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa; c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang; telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; telah diubah beberapa kali Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019; Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2021 telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2022.
KETENTUAN UMUM; PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA; PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA; PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI; KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2022.
-
Peraturan Walikota tentang Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran2022
14

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2022

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi

Koperasi, UMKM

Download :
Perda dan Perwako.rar

Abstrak

kemudahan koperasi

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kota Sungai Penuh Tahun 2022 No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi

ABSTRAK:

a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat dengan mendorong peran Koperasi sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat; b. bahwa untuk dapat menunjang perekonominan Daerah, Pemerintah Daerah harus mendorong perwujudan pelindungan dan pemberdayaan Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar pada asas kekeluargaan; c. bahwa dalam mewujudkan kebijakan pelindungan dan pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah perlu membentuk perangkat hukum yang sesuai dengan kewenangannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2008; UU No.17 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021.
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
24

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2022

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022

APBD

Download :
Perda dan Perwako.rar

Abstrak

anggaran pendapatan dan belanja

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Kota Sungai Penuh Tahun 2022 No.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimna dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh pada tanggal 5 September 2022; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2017; Peraturan Pemeritah No.12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 Tahun 2018; Peraturan Meteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2021; Peraturan Daerah No.9 Tahun 2021.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2022.
13

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2022

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Dana Desa

Download :
Perwako No. 6 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Dana Desa

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD Wako. Sungai Penuh Tahun 2022 No.6

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyatakan bahwa Bupati/Walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; b. bahwa dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa perlu mempertimbangkan upaya penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya di Desa yang diarahkan untuk memperkuat adaptasi kebiasaaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021; Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2021 telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2022.
KETENTUAN UMUM; PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA; PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA; PUBLIKASI DAN PELAPORAN; PEMBINAAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2022.
-
Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2022
21

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT