Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito Berjangka
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dan mekanisme penempatan uang daerah pada bank umum perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam Bentuk Deposito Berjangka.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 58 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penempatan Uang Daerah dalam Bentuk Deposito, Mekanisme Penempatan Uang daerah dalam Bentuk Deposito, Pencairan Deposito, Pelaporan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2019.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara efektif berlaku terhitung mulai 1 Januari 2013 dan dalam rangka melakukan pembinaan terhadap wajib pajak dan untuk mendorong wajib pajak membayar piutang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan, diperlukan instrumen kebijakan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta instrumen kebijakan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan berupa stimulus fiskal penghapusan sanksi administratif sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Saknsi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 TAhun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 55 Tahun 2016; Perda kota pekalongan No 8 Tahun 2011.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2, Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2, Jangka Waktu Penghapusan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Pada saat Peraturan walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahu 2018 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 81 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
30 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pemberian lnsentif dan Disinsentif
Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pernerintah Nornor 21 Tahun 1988 ; Peraturan Pernerintah Nornor 81 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nornor 16 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan, insentif, disinsentif, persyaratan dan tata cara permohonan insentif, tim pelaksana pemberian insentif dan disinsentif, tata cara pelaporan dan evaluasi, pembinaaan dan pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2019.
13 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2019
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperas! Dan Usaha Kecil Menengah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun
2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaksanaan
Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kota Pekalongan, dipandang perlu untuk
disempumakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun
2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pcrdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota
Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 T'ahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 3 huruf e, Pasal 4, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 huruf a dan huruf d, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, penambahan BAB VA dan penyisipan Pasal 42A.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2019.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 89 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan anggaran
berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan
capaian kinerja, indikator kinerja, analisa standar
belanja, standar satuan harga, dan Standar
Pelayanan Minimal; bahwa pendekatan berbasis prestasi kerja dalarn
penyusunan anggaran untuk mewujudkan anggaran
yang efektif, efisien dan ekonomis diperlukan adanya
standar belanja untuk menilai kewajaran atas beban
kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan
suatu kegiatan yang diajukan oleh perangkat daerah
atau unit kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis
Standar Belanja Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 ; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup dan manfaat, muatan ASB, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 dicabut.
61 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu
dirumuskan uraian jabatan sebagai dasar
penyusunan dan penetapan kebutuhan,
pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan
karier, pola karier, promosi dan mutasi pegawai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Uraian Jabatan
Pegawai Negeri Sipil Dinas Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tabun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, uraian jabatan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2018 dicabut.
41 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2019
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaksanaan
Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja, dipandang perlu
untuk disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun
2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 14 dan Pasal 18.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 72 Tahun 2018 diubah.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 68 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara On-Line
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran dibayar
sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) pada pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak
Parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, perlu
dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha
Wajib Pajak;bahwa agar pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf
a berjalan efektif, maka dilaksanakan melalui sistem
informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib
Pajak secara on-line; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara on-line;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 ; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11. Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sistem informasi manajemen transaksi usaha wajib pajak secara online, pelaporan data transaksi usaha, pengecualian pemasangan sistim online, hak dan kewajiban, larangan, pengawasan, ketentuan lain lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sip ii, perlu
dirumuskan uraian jabatan sebagai dasar
penyusunan dan penetapan kebutuhan,
pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan
karier, pola karier, promosi dan mutasi pegawai; bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Uraian Jabatan
Pegawai Negeri Sipil Pada Kecamatan dan
Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota
Pekalongan;
asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, uraian jabatan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018 dicabut.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 76 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Walikota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan basil evaluasi atas Peraturan
Walikota Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dan
menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 56 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
maka perlu mengatur kembali Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah clan Staf Ahli Walikota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, staf ahli, tata kerja, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 64 Tahun 2018 dicabut.
28 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
