Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.275 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005

Download file:

2005perwal3375010-OCR.pdf

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

2005

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD.2005/No.

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

bahwa penetapan tarip Rembusi Pengujian Kondaraan Bemtotor yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005 belum ada persetujuan DPRD Kota Pekalongan ; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, maka Peraturan · Walikota dimaksud perlu dicabut;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2002;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2005.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005 dicabut.
2 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

2005perwal3375009-OCR.pdf

Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah - pembentukan

2005

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BD.2005/No. 2

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah

ABSTRAK:

bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Llndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Namor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kata Pekalangan Namor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2005.
6 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

2005perwal3375008-OCR.pdf

Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah - pembentukan

2005

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2005/No. 1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah

ABSTRAK:

bahwa guna kelancaran pelaks~naan tugas Gi lingkungan Dinas Daerah dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2005.
9 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Fasilitas Umum Untuk Kampanye Dan Pemasangan Atribut/Alat Peraga Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2005

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Download file:

2005perwal3375007-OCR.pdf

Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota - Fasilitas Umum Untuk Kampanye Dan Pemasangan Atribut/Alat Peraga

2005

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD.2005/No. 15

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Fasilitas Umum Untuk Kampanye Dan Pemasangan Atribut/Alat Peraga Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2005

ABSTRAK:

bahwa dalam pelaksanaan kampanye dan pemasangan atribut/alat peraga pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2005 agar dapat berjalan tertib dan aman, dipandang perlu Pemerintah Kota Pekalongan memfasilitasi tempat-tempat untuk kampanye dan pemasangan atribut / alat peraga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu mengatur fasilitas umum untuk kampanye dan pemasangan atribut / alat peraga Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2005 ditetapkan Peraturan Walikota;
Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang atribut/alat peraga, waktu kampanye dan pemasangan atribut/alat peraga, penggunaan fasilitas umum, larangan pemasangan, pemasangan atribut/alat peraga, sanksi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2005.
4 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Kota Pekalongan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Walikota Pekalongan. Nomor 21 Tahun 2001

Download file:

2005perwal3375006-OCR.pdf

Badan Koordinasi Kehumasan - Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja

2005

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD.2005/No. 14

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan, maka sistem kehumasan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan W alikota Pekalongan N omor 19 Tahun 2003 tanggal 4 Pebruari 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Kota Pekalongan, dipandang perlu untuk ditinjau kembali; bahwa untuk meningkatkan sistem kehumasan secara terpadu, terkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daeral1 dengan masyarakat, maka perlu membentuk kembali BAKOHUMAS Kota Pekalongan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan dan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, tugas.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2005.
Keputusan Walikota Pekalongan. Nomor 21 Tahun 2001 dicabut.
8 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT