Pemilihan Umum - Fasilitas Umum Untuk Kampanye Dan Pemasangan Atribut/Alat Peraga
2008
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 6, BD.2008/No. 8
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Fasilitas Umum Untuk Kampanye Dan Pemasangan Atribut/Alat Peraga Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008
ABSTRAK:
bahwa agar dalam pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubemur Jawa Tengah Tahun 2008 dapat
berjalan dengan tertib dan aman, dipandang perlu Pemerintah Kota
Pekalongan memfasilitasi tempat-tempat untuk kampanye dan
pemasangan atribut/alat peraga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Fasilitas
Umum Untuk Kampanye dan Pemasangan Atribut/Alat Peraga
pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubemur Jawa
Tengah Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 9 T ahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 T ahun 1993;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang atribut/peraga, waktu kampanye dan pemasangan atribur/alat peraga, aribut/alat peraga, larangan pemasangan, pemasangan atribut dan alat peraga, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2008.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Bangunan
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 19 Tahun 2000 dan dipandang perlu
merubah Keputusan Walikota Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun
2000 tentang Retribusi lzin Bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 T ahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2000; Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2001;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf k, Pasal 1 huruf c dan d, Pasal 4 ayat (3) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 30 ayat (5) dan (6) huruf a, Pasal 44 ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2008.
Keputusan Walikota Nomor 12 Tahun 2001 diubah.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2008
Pengadaan Barang / Jasa - Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan
2008
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 4, BD.2008/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Pekalongan khususnya Pelaksanaan Pengadaan
Barang I Jasa Pemerintah Kota Pekalongan, agar dapat berjalan lancar,
berdaya guna dan berhasil guna, dipandang pertu disusun Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
Kota Pekalongan T ahun Anggaran 2008 ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, per1u ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
Undang-Undang Nomor 16 T ahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 28 T ahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 T ahun 2008; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, waktu dans iklus anggaran, pengadaan barang/jasa.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2008.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2007 dicabut.
35 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2008
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Lampiran Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi SKPD dan permasalahan teknis
dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penyempumaan
terhadap Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2007; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu merubah lampiran Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2007, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; lJndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tnhun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan lampiran BAB IV Penatausahaan Pengeluaran dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2006.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2008.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2006 diubah.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008
Uang Persediaan Pelaksanaan APBD - Penetapan Nominal Pagu
2008
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 2, BD.2008/No. 2
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penetapan Nominal Pagu Uang Persediaan Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun 2008 perlu diatur ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU pada masing-masing SKPD; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, Penetapan Nominal Pagu Uang Persediaan Pelaksanaan APBD Kota pekalongan Tahun Anggaran 2008 perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU no 25 Tahun 2004; UU no 32 Tahun 2004; UU no 33 tahun 2004; PP No 21 Tahun 1988; PP No 24 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; Perda Kota Pekalongan No 7 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang nominal uang persediaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2008.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2008
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2008 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2008;
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2008.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2008.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2007
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Tenaga Pekerja Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa peraturan yang mengatur tentang tenaga pekerja kontrak di
Kota Pekalongan dipandang kurang sesuai dengan kondisi yang ada,
sehingga perlu dikaji dan disemrpurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penambahan huruf j pada aPasal 3, penambahan Pasal 5, penghapusan Pasal 5 pada BAB III, perubahan Pasal 11.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2008.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2007 diubah.
3 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2007
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kota Pekalongan Tahun 2007 - 2027
ABSTRAK:
bahwa wllayah pesisir sebagian daerah peralihan antara ekoslstem
darat dan laut memiliki keragaan potensi sumber daya alam yang
tinggi sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal bagi
pengembangan ekonomi, sosial budaya masyarakat, serta
merupakan lahan usaha dan investasi bagi para pemilik modal; bahwa pengelolaan wilayah pesisir harus disusun secara sistematis
dalam suatu Rencana Strategis (Renstra) dengan memperhatikan
kepentingan masyarakat sekita dan aspek-aspek pelestarian: bahwa berdasarkan pertimbanban sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
Undang Undang Nomor 16 ,lahun 1950; Undang- Undang Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang -Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007;
Peraturan walikota ini mengatur tentang Rencana Strategis Pengelolaan ~layah Pesisir.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2007.
165 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan
berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintahl Nomor ·54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kebijakan akuntansi pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2007.
54 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengguliran Dana Pengembalian Pinjaman Alat Tangkap Ikan (JARING MILENIUM) Kepada Nelayan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Kelancaran Pengguliran Dana Pengembalian
Pinjaman Alat Tangkap lkan ( Jaring Milenium ) kepada nelayan agar
berhasil guna dan berdaya guna perlu diatur pelaksanaannya ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu diatur dengan Peraturan Walikota ;
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kata Pekalongan Nomor 1 Tahun 2006;
Peratran Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jangka waktu dan beban bunga, persyaratan , prosedur dan bentuk pengguliran dana, kewajiban peminjam, pengembalian pinjaman.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2007.
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
