Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Keberatan dan Banding Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Keberatan dan Banding Pajak Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Tindak Lanjutnya
Bab III Tata Cara Pengajuan Banding
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab pemalang dibutuhkan peningkatan kualitas penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) PermenPAN No 26 Tahun 2020, menyebutkan bahwa apabila diperlukan, pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan kepala satuan/unit kerja dapat menetapkan ketentuan teknis internal yang diperlukan dalam pelaksanaan PMPRB
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 32 Tahun 1950; Perpres No 81 Tahun 2010; PermenPAN RB No 25 Tahun 2020; PermenPAN No 26 Tahun 2020; Perda Kab Pemalang No 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab Pemalang No 14 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang : Pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemda dan perangkat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020.
49 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 57 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Kuasa Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Kepala Desa, Kepala Sekolah Dan Pejabat Struktural Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa, Kepala Sekolah dan Pejabat Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka perlu memberikan kuasa pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan kepada pejabat terkait; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kuasa Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa, Kepala Sekolah dan Pejabat Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pernerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nornor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 162/U/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kuasa Pengambilan Sumpah dan Pelantikan
Bab III Wewenang dan Tanggung Jawab
Bab IV Ketentuan Peralihan
Bab V Biaya
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2008.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 57 Tahun 2010
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bertsubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan ditetapkanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2010, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/TP.270/1973; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan pada Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2010.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bertsubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2010 diubah.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 57 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standard Operating Procedures (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pemalang Formasi Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Standard Operating Procedures (SOP) pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pemalang Formasi Tahun 2009; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standard Operating Procedures (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pemalang Formasi Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Pemalang Formasi Tahun 2009, Standar Operating Prosedures (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Pemalang Formasi Tahun 2009 tercantum pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2009.
2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map reformasi Birokrasi Tahun 2015- 2019, mengamanatkan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, dan dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan perlu disusun road Map Reformasi Birokrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2017, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2018.
Dalam peraturan bupati ini dijelaskan mengenai road map reformasi birokrasi, zona integritas, tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
70 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Klasifikasi Arsip di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa pengaturan mengenai kode klasifikasi arsip
perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan mengenai kearsipan yang
ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia
selaku Pembina teknis guna mendukung
implementasi sistem informasi kearsipan dinamis
terintegrasi; bahwa dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di
lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur
mengenai kode klasifikasi arsip yang mengacu pada
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Klasifikasi Arsip dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022
tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Kementrian Dalam Negeri dan Pemenntah Daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
Kabupaten Pemalang menyebutkan bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi arsip
diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kode Klasifikasi Arsip di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kode Klasifikasi Arsip sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip. Ketentuan
mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2018 dicabut.
64 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 57 Tahun 2006
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 26 D Tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat SLTP, SMU dan SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Sekolah Dan Kepala Tata Usaha Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri, perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 26 D Tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat SLTP, SMU dan SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang dicabut.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 58 Tahun 2017
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD Tahun 2017/No.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa guna penyelenggaraan tertib admimstrasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka diperlukan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 58 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD Tahun 2016/No.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Tata Kerja
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
